Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PKPN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.
4. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Penata Kelola Perusahaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.
5. Penatakelolaan Perusahaan Negara adalah rangkaian proses dan mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan Perusahaan Negara dalam
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 251);
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA.
kerangka pola hubungan strategis Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
6. Perusahaan Negara adalah perusahaan dengan modal baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran dan Belanja Negara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara dalam bentuk Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara.
13. Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara
adalah proses evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen atau bukti fisik Prestasi Kerja Penata Kelola Perusahaan Negara yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit dan diusulkan sebagai bahan PAK yang dicapai Penata Kelola Perusahaan Negara.
14. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai Angka Kredit yang hadir dalam Sidang Pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah pengakuan formal secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang terhadap Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara setelah dilakukan penilaian.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
17. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang mengusulkan capaian angka kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara.
18. Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit adalah Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk MENETAPKAN Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara.
19. Atasan Langsung adalah pejabat struktural terendah pada unit kerja yang membawahi jabatan fungsional.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan yang harus dicapai paling sedikit oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Perusahaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Penatakelolaaan Perusahaan Negara.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
25. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Angka Kredit untuk MENETAPKAN Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
Petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:
a. Instansi Pembina;
b. Tim Penilai Angka Kredit;
c. atasan Penata Kelola Perusahaan Negara;
d. Penata Kelola Perusahaan Negara; dan
e. pemangku kepentingan lainnya.
dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Penata Kelola Perusahaan Negara.
BAB II
PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI KE JABATAN FUNGSIONAL PKPN
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN ditetapkan oleh:
a. PRESIDEN, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama; dan
b. PPK atau Pejabat yang Berwenang, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PKPN dapat dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
(1) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang dibuktikan dengan PAK oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit;
c. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode; dan
d. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Untuk capaian angka kredit dalam rangka pertimbangan kenaikan pangkat, Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
a. menjadi pengajar atau pelatih, di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PKPN.
(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(6) Kenaikan pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam hal keputusan kenaikan Jabatan Fungsional PKPN telah ditetapkan.
(7) Keputusan kenaikan pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara ditetapkan melalui surat keputusan oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang diberi kuasa sesuai dengan ketentuan peratuan perundang- undangan.
Pasal 11
Pasal 12
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Penata Kelola Perusahaan Negara diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan di luar Jabatan Fungsional PKPN; dan/atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PKPN ditetapkan oleh:
a. PRESIDEN bagi Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama;
dan
b. PPK atau pejabat lain yang diberi kuasa, bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya;
(3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
BAB III
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL PKPN
Penata Kelola Perusahaan Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilantik oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang diberi kuasa dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.
BAB IV
JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, PERSYARATAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF, DAN UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN
(1) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dan persyaratan jumlah Angka Kredit Kumulatif bagi setiap Jabatan Fungsional PKPN, terdiri atas:
a. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jumlah Angka Kredit Kumulatif 50 (lima puluh);
dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jumlah Angka Kredit Kumulatif 50 (lima puluh).
b. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c, jumlah Angka Kredit Kumulatif 100 (seratus); dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jumlah Angka Kredit Kumulatif 100 (seratus).
c. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh);
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh); dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jumlah Angka Kredit Kumulatif 150 (seratus lima puluh).
d. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, jumlah Angka Kredit Kumulatif 200 (dua ratus); dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jumlah Angka Kredit Kumulatif 200 (dua ratus).
(2) Penetapan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional PKPN ditentukan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit.
(3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit Kumulatif, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
Pasal 17
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional PKPN yang dapat dinilai Angka Kredit yaitu Penatakelolaan Perusahaan Negara.
(2) Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. perumusan strategi Perusahaan Negara;
b. perumusan strategi pendanaan;
c. manajemen portofolio;
d. dukungan Perusahaan Negara; dan
e. evaluasi Perusahaan Negara.
BAB V
SKP, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PER TAHUN, DAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
(1) Pada awal tahun, setiap Penata Kelola Perusahaan Negara wajib menyusun rencana SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Perusahaan Negara berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) Perencanaan SKP untuk masing-masing jenjang jabatan memperhatikan butir kegiatan tugas masing-masing jenjang jabatan dan disetujui oleh Atasan Langsung.
(4) Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(5) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertimbangkan sebagai tambahan hasil penilaian capaian SKP pada tahun berkenaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
(1) Target Angka Kredit paling sedikit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara setiap tahun ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya;
dan
d. 50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.
(4) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
Pasal 20
Apabila Penata Kelola Perusahaan Negara tidak mencapai sasaran kinerja akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PROSEDUR, PERIODE, DAN RINCIAN KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
(1) Penetapan Angka Kredit dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit diperoleh berdasarkan capaian SKP yang diperoleh dari hasil penilaian SKP oleh pejabat penilai yang ditetapkan dalam bentuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai.
(3) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal.
(4) Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, bukti fisik dan laporan Hasil Kerja dapat disampaikan kepada Tim Penilai.
(5) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi capaian Angka Kredit terhadap pejabat penilai dan Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
(6) Apabila dalam waktu tertentu capaian Angka Kredit dianggap telah memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan, capaian Angka Kredit disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(7) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
(1) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan untuk kegiatan selama bulan Januari- Desember pada tahun yang bersangkutan.
(2) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.
(3) Kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari-Juni hanya bisa dinilai pada penilaian bulan Juli dan kegiatan yang dilakukan pada bulan Juli-Desember hanya bisa dinilai pada penilaian bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Batas waktu penyampaian usulan Angka Kredit dan bukti pendukung secara lengkap dari Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit kepada Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya periode penilaian.
(5) Apabila penyampaian usulan Angka Kredit melebihi batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Batas waktu penyampaian hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit kepada Penata Kelola Perusahaan Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode penilaian.
Pasal 23
Rincian kegiatan dan Angka Kredit setiap kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VII
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT, DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
Usul PAK Penata Kelola Perusahaan Negara diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang
membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama dalam hal unit kerja tidak memiliki pejabat pimpinan tinggi madya; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.
Pasal 25
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama;
dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2021
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
(1) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PKPN dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional PKPN melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN.
(3) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional PKPN.
(4) Penata Kelola Perusahaan Negara yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
(5) Pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, atau hukum; dan
e. nilai Prestasi Kerja paling rendah berpredikat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(6) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
a. SK Pengangkatan PNS;
b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas pada Universitas/Institut, Direktur Politeknik, atau Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
e. salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) pelatihan dasar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina; dan
f. salinan penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir.
(7) Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum, atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
e. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum, atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Madya dan Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling kurang 2 (dua) tahun;
h. nilai Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. pada saat pengangkatan sebagai Penata Kelola Perusahaan Negara usia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama dan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
j. memiliki PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit; dan
k. PAK sebagaimana dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penentuan jenjang Jabatan Fungsional PKPN, dengan tidak mengubah pangkat dan golongan terakhir yang dimiliki.
(2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
(3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
a. SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu dekan fakultas pada universitas/institut, direktur politeknik, atau ketua sekolah tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
e. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
f. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK;
g. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Keputusan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain untuk Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
(3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
a. SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara, memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu dekan fakultas pada universitas/institut, direktur politeknik, atau ketua sekolah tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
e. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
f. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK; dan
g. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
(1) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai Prestasi Kerja paling rendah berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
(3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
a. SK Pengangkatan PNS dan SK Jabatan Terakhir;
b. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;
d. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas pada Universitas/Institut, Direktur Politeknik, atau Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;
e. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (tahun) yang ditetapkan oleh PPK; dan
f. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui penyesuaian/inpassing diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
(6) Keputusan Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pengangkatan sebagai Penata Kelola Perusahaan Negara melalui promosi dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PKPN atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan melalui promosi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(3) Pengangkatan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(4) Di samping persyaratan sebagaimana tersebut di atas, untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional PKPN harus berdasarkan formasi yang tersedia pada unit kerja masing-masing.
(5) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dokumen kepegawaian yang harus dilampirkan:
a. dokumen yang menyatakan termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. dokumen yang menyatakan hasil inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya;
c. surat tanda kelulusan Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina;
d. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
e. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara memiliki rekam jejak yang baik;
f. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
dan
g. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara tidak pernah diberikan sanksi disiplin pegawai.
(6) Keputusan pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional PKPN melalui promosi dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PKPN satu tingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
a. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan, yang dibuktikan dengan PAK oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit;
b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
c. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Di samping pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PKPN dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(3) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan, Penata Kelola Perusahaan Negara dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal bidang tugas Penatakelolaan Perusahaan Negara;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional PKPN; dan
f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional PKPN.
(4) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(5) Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(6) Kegiatan pengembangan profesi diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Penata Kelola Perusahaan Negara yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
e. Jumlah penulis pembantu ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
(8) Keputusan kenaikan Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN.
(2) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
(3) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN, apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS sepanjang tersedia formasi.
(4) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN, apabila telah selesai menjalani tugas belajar sepanjang tersedia formasi.
(5) Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, yakni pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN bagi Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional PKPN.
(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN bagi Penata Kelola Perusahaan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional PKPN dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari ijazah yang diperoleh dari tugas belajar serta pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PKPN harus memenuhi syarat usia paling tinggi:
a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama dan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan
c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
(9) Keputusan pengangkatan kembali ke Jabatan Fungsional PKPN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.
(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Kelola Perusahaan Negara yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
(3) Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian dan apabila diperlukan dapat pula dibentuk sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara.
(4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai Angka Kredit yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5) Susunan anggota Tim Penilai Angka Kredit paling sedikit 5 (lima) orang dan harus berjumlah ganjil serta terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara, unsur kepegawaian, dan Penata Kelola Perusahaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya;
b. seorang sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur kepegawaian; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Kelola Perusahaan Negara.
(6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana disebutkan pada ayat (5) huruf c tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai Angka Kredit dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kelola Perusahaan Negara.
(7) Tugas Tim Penilai Angka Kredit:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. melakukan Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Perusahaan Negara berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Kelola Perusahaan Negara dalam pendidikan dan pelatihan.
(8) Anggota Tim Penilai Angka Kredit diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. habis masa jabatan;
b. mengundurkan diri dari Tim Penilai Angka Kredit;
c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit;
d. melanggar etika penilaian;
e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f. berhenti atau diberhentikan sebagai PNS.
(9) Dalam hal anggota Tim Penilai Angka Kredit memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling sedikit 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, Ketua Tim Penilai Angka Kredit dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai dengan masa kerja tim yang tersisa kepada Sekretaris Kementerian.
(1) Setiap capaian Angka Kredit dinilai oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Penilai Angka Kredit.
(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat perbedaan satu sama lain maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit melalui Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno.
(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno.
(4) Sidang Pleno dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(5) Sidang Pleno bertujuan untuk MENETAPKAN PAK.
(6) Sidang Pleno dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Angka Kredit;
b. pengambilan keputusan dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
c. dalam hal Sidang Pleno tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
(7) Hasil Sidang Pleno dituangkan dalam BAPAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Angka Kredit yang hadir dalam Sidang Pleno.
(8) BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9) Berdasarkan BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit harus MENETAPKAN Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat diajukan keberatan.
(11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit yang turut dinilai, maka anggota Tim Penilai Angka Kredit bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai Angka kredit yang lain.
(12) Dalam hal Ketua Tim Penilai Angka Kredit dinilai, maka dalam proses penilaian Ketua Tim Penilai Angka Kredit,
Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Angka Kredit.