Peraturan Menteri Nomor per-07-mbu-04-2021 Tahun 2021 ten...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1263), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

Kerja Sama dilaksanakan dengan prinsip: a. Kerja Sama dilakukan dengan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kerja Sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture company); c. Kerja Sama mengutamakan sinergi antar-BUMN dan/atau antar-anak perusahaan BUMN dan/atau antar-perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau dengan Lembaga Pengelola Investasi dan peningkatan peran serta usaha nasional melalui: 1. penunjukan langsung kepada BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi; atau 2. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit dua (2) BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN. d. selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau e. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain. 3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Koreksi

(1) BUMN dapat melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan dengan perusahaan patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan yang dikendalikan oleh Lembaga Pengelola Investasi. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penunjukan langsung. (4) Bentuk Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. kuasa kelola; b. perusahaan patungan (joint venture company); c. pendirian dana kelolaan investasi (fund); d. sewa menyewa aset; e. kerja sama operasi; f. bangun guna serah (build operate transfer); g. bangun milik serah (build own transfer); h. bangun serah guna (build transfer operate); i. bangun pelihara serah (build maintain transfer); j. lengkapi guna serah (equip operate transfer); dan/atau k. bentuk Kerja Sama lainnya sesuai Anggaran Dasar, karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing BUMN. (5) Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture company) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui: a. pendirian perusahaan baru bersama Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. penjualan saham anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN kepada Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. penerbitan saham baru (rights issue) oleh anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN kepada Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); d. akuisisi atau penyertaan modal kepada perseroan lain yang dimiliki atau akan dimiliki bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau e. bentuk dan/atau cara lain yang disepakati bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam perjanjian Kerja Sama antara BUMN dengan Lembaga Pengelola Investasi dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture company) dapat memuat kesepakatan mengenai pengakhiran perjanjian dan konsekuensi yang timbul.

Pasal II

Koreksi

1. Badan Usaha Milik Negara melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur dalam rangka melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2021 Juni 2016 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ERICK THOHIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor per-07-mbu-04-2021 Tahun 2021 tentang UBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4A

Pasal II