PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-06-mbu-12-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

PERMEN Nomor per-06-mbu-12-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1379), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf j dan huruf i Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 34

Koreksi

(1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media. (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. 3. Ketentuan huruf m Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

(1) Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan pengolahan data koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas, pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan, pelaksanan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan Kementerian BUMN. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pencairan Penyertaan Modal Negara, koordinasi pengelolaan keuangan, serta pembinaan pengelola keuangan. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pencatatan akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, monitoring realisasi anggaran, serta penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN. (4) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran kepada Menteri BUMN. (5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kementerian. (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi. (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata. (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media. (9) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan. (10) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan. (11) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha. (12) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. (13) Dihapus. 5. BAB XII dihapus. 6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor per-06-mbu-12-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 34

Pasal 40

Pasal 41

Pasal II