PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-02-mbu-7-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

PERMEN Nomor per-02-mbu-7-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1928) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016, diubah sebagai berikut: 1. Menambahkan 2 (dua) angka baru pada Pasal 1 yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 11

Koreksi

(1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan: a. calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut: 1. nama dan alamat unit usaha; 2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3. bukti identitas diripemilik/pengurus; 4. bidang usaha; 5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6. perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); 7. rencana usaha dan kebutuhan dana; dan 8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain; b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaanyang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali; c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan; d. dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan; e. pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat: 1. nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan; 2. hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan; 3. jumlah pinjaman dan peruntukannya;dan 4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman); f. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain. (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri. (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10 : 90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50 : 50) berdasarkan perjanjian. 6. Menyisipkan 1 (satu) BAB baru diantara BAB IV dan BAB V yakni BAB IVA yang terdiri 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IVA PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH BUMN KHUSUS

Peraturan Menteri Nomor per-02-mbu-7-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12A

Pasal 12B

Pasal 12C

Pasal 12D

Pasal II