Peraturan Menteri Nomor pe-02-mbu-04-2020 Tahun 2020 tent...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1002), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

(1) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Badan Hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya disebut penyalur. (2) Kerja sama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak. (3) BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh penyalur untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program yang direncanakan. 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf g diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk: a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; c. Beban Pembinaan: 1. untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-ha lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan 3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan; (2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk: a. bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah; b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan; c. bantuan peningkatan kesehatan; d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. bantuan sarana ibadah; f. bantuan pelestarian alam; atau g. bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk: 1. elektrifikasi; 2. penyediaan sarana air bersih; 3. penyediaan sarana sanitasi; 4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7. bantuan peralatan usaha. (4) Penggunaan dana program BL yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Pasal II

Koreksi

1. Pelaksanaan program bina lingkungan berupa bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan ayat (4) yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan sebagai bagian dari program bina lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri ini sepanjang dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2020 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd ERICK THOHIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pe-02-mbu-04-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal II