PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERMEN Nomor 9 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. Tabel Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. Tabel Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; k. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; l. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; m. Tabel Rincian Holding Zone pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; n. Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; o. Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan t. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 2

Koreksi

(1) Bupati Indragiri Hilir wajib MENETAPKAN Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang wajib dilakukan meliputi: a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Riau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir; dan b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku. (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (6) Bupati Indragiri Hilir melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir perlu direvisi, Bupati Indragiri Hilir melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5