PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 5. Jabatan Fungsional Penata Kadastral selanjutnya disebut JF Penata Kadastral adalah JF yang mempunyai keahlian yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Pejabat Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Penata Kadastral, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan pekerjaan JF Penata Kadastral. 7. Kebutuhan JF Penata Kadastral adalah jumlah dan jenjang JF Penata Kadastral yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Kadastral untuk pembinaan karier yang bersangkutan. 9. Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir-butir kegiatan JF Penata Kadastral. 10. Unit Pengguna adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di bawah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi survei dan pemetaan di Kementerian, pejabat pimpinan tinggi pratama di Kantor Wilayah dan pejabat administrator di Kantor Pertanahan. 11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 13. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal. 14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JF PENATA KADASTRAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral wajib dilakukan oleh setiap Unit Pengguna JF Penata Kadastral berdasarkan kebutuhan. (2) Penyusunan kebutuhan JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral; dan b. pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna. (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. pengangkatan karena perpindahan jabatan; c. pengangkatan karena penyesuaian/inpassing; atau d. pengangkatan promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Kadastral untuk mengisi lowongan Kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. (4) Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan karena penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan karena promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d: a. PNS yang belum menduduki JF Penata Kadastral; atau b. kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi dalam JF Penata Kadastral.

Pasal 6

Pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kenaikan jenjang jabatan; dan b. penataan Penata Kadastral dalam lingkup Unit Pengguna.

Pasal 7

Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung apabila: a. terdapat Penata Kadastral yang berhenti, diberhentikan, mutasi dan/atau pensiun; b. peningkatan volume beban kerja; dan/atau c. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 8

Jenjang JF Penata Kadastral meliputi: a. Penata Kadastral Ahli Pertama; b. Penata Kadastral Ahli Muda; dan c. Penata Kadastral Ahli Madya.

Pasal 9

(1) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral. (2) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral. (3) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator di unit JF Penata Kadastral.

Pasal 10

Penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan jabatan.

Pasal 11

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. menginventarisasi Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap unit kerja sesuai dengan jenjang JF Penata Kadastral; dan b. menginventarisasi nilai Angka Kredit untuk tiap butir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Inventarisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Unit Pengguna. (3) Kebutuhan inventarisasi Kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. menghitung waktu penyelesaian butir Kegiatan; b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil pada tiap Kegiatan; c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap Kegiatan untuk setiap jenjang JF Penata Kadastral; d. menghitung jumlah kebutuhan JF Penata Kadastral untuk setiap jenjang jabatan; dan e. menghitung lowongan kebutuhan JF Penata Kadastral. (2) Formulasi dan format penghitungan jumlah Kebutuhan untuk setiap jenjang JF Penata Kadastral tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Tahapan pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan JF Penata Kadastral dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan JF Penata Kadastral. (2) Pemetaan jabatan merupakan hasil dari penghitungan jumlah Kebutuhan JF Penata Kadastral yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral wajib dilakukan oleh setiap Unit Pengguna JF Penata Kadastral berdasarkan kebutuhan. (2) Penyusunan kebutuhan JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral; dan b. pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna. (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. pengangkatan karena perpindahan jabatan; c. pengangkatan karena penyesuaian/inpassing; atau d. pengangkatan promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Kadastral untuk mengisi lowongan Kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. (4) Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan karena penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF Penata Kadastral untuk memenuhi Kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan karena promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d: a. PNS yang belum menduduki JF Penata Kadastral; atau b. kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi dalam JF Penata Kadastral.

Pasal 6

Pembinaan karier Pejabat Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kenaikan jenjang jabatan; dan b. penataan Penata Kadastral dalam lingkup Unit Pengguna.

Pasal 7

Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Unit Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung apabila: a. terdapat Penata Kadastral yang berhenti, diberhentikan, mutasi dan/atau pensiun; b. peningkatan volume beban kerja; dan/atau c. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 8

Jenjang JF Penata Kadastral meliputi: a. Penata Kadastral Ahli Pertama; b. Penata Kadastral Ahli Muda; dan c. Penata Kadastral Ahli Madya.

Pasal 9

(1) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral. (2) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Kadastral. (3) JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang bertugas di Kantor Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator di unit JF Penata Kadastral.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JF PENATA KADASTRAL

Pasal 14

Koreksi

(1) Proses pengusulan dan penetapan Kebutuhan JF Penata Kadastral dilakukan di: a. Kementerian; dan b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. (2) Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian; dan/atau (3) Kebutuhan JF Penata Kadastral pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di Kantor Wilayah dan pejabat administrator di Kantor Pertanahan. (4) Tahapan pengusulan kebutuhan JF Penata Kadastral terdiri atas: a. verifikasi; dan b. penetapan Kebutuhan

Pasal 15

(1) Tahapan verifikasi usulan kebutuhan JF Penata Kadastral Kementerian dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi survei dan pemetaan kepada Sekretaris Jenderal dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Kebutuhan JF Penata Kadastral. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Kebutuhan JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Tahapan penetapan Kebutuhan dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral dalam bentuk surat usulan dari Sekretaris Jenderal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Sekretaris Jenderal MENETAPKAN Kebutuhan JF Penata Kadastral setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

(1) Tahapan verifikasi usulan Kebutuhan JF Penata Kadastral di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Kebutuhan JF Penata Kadastral; (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Kebutuhan JF Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Tahapan penetapan Kebutuhan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Kebutuhan JF Penata Kadastral dalam bentuk surat usulan dari Kantor Wilayah melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi survei dan pemetaan kepada Sekretaris Jenderal yang selanjutnya akan meneruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23