PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

PERMEN Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 8

(1) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan keputusan: a. Menteri, untuk Peninjauan Kembali terhadap RTRWN; b. Gubernur, untuk Peninjauan Kembali RTRWP; dan c. Bupati/Walikota, untuk Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota. (2) Selain MENETAPKAN pelaksanaan Peninjauan Kembali, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga MENETAPKAN tim pelaksana Peninjauan Kembali RTRW. (3) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan penetapan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan. (4) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW. (5) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pasal 10

Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui: a. pengkajian; b. evaluasi; dan c. penilaian.

Pasal 11

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; dan b. penyusunan matriks kesesuaian. (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. dokumen RTRW; b. dinamika pembangunan; dan c. kondisi aktual pemanfaatan ruang. (4) Penyusunan matriks kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. matriks dinamika pembangunan; dan b. matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengkajian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur: a. kualitas RTRW; b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan c. pelaksanaan pemanfaatan ruang. (3) Evaluasi terhadap kualitas RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan memperhatikan: a. kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; dan b. kualitas data. (4) Evaluasi terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait. (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari: a. jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan b. dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui metode kuantitatif maupun metode kualitatif. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. tingkat kualitas RTRW; b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan; dan c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal peninjauan kembali RTRW dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, maka pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan data dan informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah dimaksud.

BAB 2

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 10

Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui: a. pengkajian; b. evaluasi; dan c. penilaian.

Pasal 11

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; dan b. penyusunan matriks kesesuaian. (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. dokumen RTRW; b. dinamika pembangunan; dan c. kondisi aktual pemanfaatan ruang. (4) Penyusunan matriks kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. matriks dinamika pembangunan; dan b. matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengkajian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur: a. kualitas RTRW; b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan c. pelaksanaan pemanfaatan ruang. (3) Evaluasi terhadap kualitas RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan memperhatikan: a. kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; dan b. kualitas data. (4) Evaluasi terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait. (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari: a. jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan b. dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui metode kuantitatif maupun metode kualitatif. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan: a. tingkat kualitas RTRW; b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan; dan c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal peninjauan kembali RTRW dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, maka pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan data dan informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah dimaksud.

Pasal 15

Rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan: a. tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW; atau b. perlu dilakukan revisi terhadap RTRW.

Pasal 16

(1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan baik. (2) Dalam hal hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. (3) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 17

(1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan buruk. (2) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan saran yang dimuat dalam hasil rekomendasi Peninjauan Kembali. (3) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan surat keputusan Menteri, surat keputusan Gubernur, atau surat keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berwenang. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Menteri membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Pusat, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari: a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Menteri; b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang. (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari: a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat. (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses: a. surat permohonan anggota tim kepada instansi terkait; atau b. penunjukan langsung. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

(1) Dalam hal Menteri membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Pusat, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari: a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Menteri; b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang. (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari: a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari: 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang; 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat. (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses: a. surat permohonan anggota tim kepada instansi terkait; atau b. penunjukan langsung. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.