PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

PERMEN Nomor 37 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 4

Koreksi

(1) RTR KSP merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW provinsi. (2) RTR KSK merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW kabupaten. (3) Fungsi RTR KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi; b. sebagai dasar bagi pemerintah daerah provinsi untuk menjamin nilai-nilai strategis provinsi dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya; dan d. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW kabupaten/kota dalam hal perda tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku atau terjadi kekosongan hukum. (4) Fungsi RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten; b. sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK. (5) RTR KSP bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan dan menjamin terakomodasinya nilai-nilai strategis provinsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rincinya. (6) RTR KSK bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

(1) Masa berlaku RTR KSP dan RTR KSK 20 (dua puluh) tahun. (2) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kriteria dan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

(1) RTR KSP merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW provinsi. (2) RTR KSK merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW kabupaten. (3) Fungsi RTR KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi; b. sebagai dasar bagi pemerintah daerah provinsi untuk menjamin nilai-nilai strategis provinsi dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya; dan d. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW kabupaten/kota dalam hal perda tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku atau terjadi kekosongan hukum. (4) Fungsi RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten; b. sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK. (5) RTR KSP bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan dan menjamin terakomodasinya nilai-nilai strategis provinsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rincinya. (6) RTR KSK bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

(1) Masa berlaku RTR KSP dan RTR KSK 20 (dua puluh) tahun. (2) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kriteria dan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan teknis RTR KSP dan RTR KSK meliputi: a. tipologi KSP dan KSK; b. delineasi KSP dan KSK; c. skala peta; dan d. muatan RTR KSP dan RTR KSK.

Pasal 8

Koreksi

Tipologi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. sosial dan budaya; c. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 9

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten; c. memiliki potensi ekspor; d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 10

KSP dan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 11

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; b. memiliki sumber daya alam strategis; c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Pasal 12

KSP dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 13

Penetapan KSP dan KSK sesuai dengan sudut kepentingan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam peraturan daerah tentang RTRW provinsi untuk KSP dan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten untuk KSK.

BAB 2

Tipologi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 8

Koreksi

Tipologi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. sosial dan budaya; c. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 9

Koreksi

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten; c. memiliki potensi ekspor; d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 10

KSP dan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 11

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; b. memiliki sumber daya alam strategis; c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Pasal 12

KSP dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 13

Penetapan KSP dan KSK sesuai dengan sudut kepentingan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam peraturan daerah tentang RTRW provinsi untuk KSP dan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten untuk KSK.

Pasal 14

(1) Delineasi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memiliki titik koordinat yang jelas. (2) Delineasi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di provinsi. (3) Delineasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di kabupaten.

Pasal 15

(1) Batas delineasi KSP dan KSK dapat berupa: a. batas administrasi; b. batas bentang alam; dan/atau c. batas buatan. (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota. (3) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam. (4) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan.

Pasal 16

(1) Delineasi KSP dan KSK mencakup: a. kawasan inti; dan b. kawasan penyangga. (2) Kawasan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan objek utama perencanaan atau pembangunan; dan/atau b. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan. (3) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti; b. memiliki radius tertentu dari batas terluar kawasan inti; dan/atau c. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan. (4) Dalam hal perencanaan tata ruang KSP atau KSK tidak memerlukan adanya kawasan penyangga, delineasi KSP dan KSK hanya mencakup kawasan inti.

Pasal 17

(1) Wilayah perencanaan KSN, KSP, dan KSK dapat berhimpitan sebagian atau seluruhnya. (2) Dalam hal terdapat bagian wilayah perencanaan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian wilayah perencanaan kawasan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya, bagian wilayah perencanaan KSK dimaksud tidak diatur dalam RTR KSK. (3) Ilustrasi lokasi yang berhimpitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Delineasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 14

Koreksi

(1) Delineasi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memiliki titik koordinat yang jelas. (2) Delineasi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di provinsi. (3) Delineasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di kabupaten.

Pasal 15

(1) Batas delineasi KSP dan KSK dapat berupa: a. batas administrasi; b. batas bentang alam; dan/atau c. batas buatan. (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota. (3) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam. (4) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan.

Pasal 16

(1) Delineasi KSP dan KSK mencakup: a. kawasan inti; dan b. kawasan penyangga. (2) Kawasan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan objek utama perencanaan atau pembangunan; dan/atau b. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan. (3) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti; b. memiliki radius tertentu dari batas terluar kawasan inti; dan/atau c. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan. (4) Dalam hal perencanaan tata ruang KSP atau KSK tidak memerlukan adanya kawasan penyangga, delineasi KSP dan KSK hanya mencakup kawasan inti.

Pasal 17

(1) Wilayah perencanaan KSN, KSP, dan KSK dapat berhimpitan sebagian atau seluruhnya. (2) Dalam hal terdapat bagian wilayah perencanaan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian wilayah perencanaan kawasan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya, bagian wilayah perencanaan KSK dimaksud tidak diatur dalam RTR KSK. (3) Ilustrasi lokasi yang berhimpitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Skala peta RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang; b. luas wilayah perencanaan tata ruang; dan c. nilai strategis kawasan.

Pasal 19

(1) Kawasan inti KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:25.000 hingga 1:5.000. (2) Kawasan penyangga KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:50.000 hingga 1:25.000.

Pasal 20

(1) Kawasan inti KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:10.000 hingga 1:5.000. (2) Kawasan penyangga KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta minimal 1:25.000.

BAB 4

Skala Peta

Pasal 18

Koreksi

Skala peta RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang; b. luas wilayah perencanaan tata ruang; dan c. nilai strategis kawasan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Kawasan inti KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:25.000 hingga 1:5.000. (2) Kawasan penyangga KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:50.000 hingga 1:25.000.

Pasal 20

(1) Kawasan inti KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:10.000 hingga 1:5.000. (2) Kawasan penyangga KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta minimal 1:25.000.

Pasal 21

(1) Muatan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. arahan/ketentuan pemanfaatan ruang; dan e. arahan/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Muatan RTR KSP dan RTR KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditentukan dengan mempertimbangkan: a. orientasi pasar; b. daya saing nasional dan internasional; c. daya serap tenaga kerja; d. keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir; e. mobilitas; dan/atau f. kegiatan pendorong sektor ekonomi.

Pasal 23

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditentukan dengan mempertimbangkan: a. nilai keunikan dan kearifan lokal baik yang berada di daratan maupun di perairan; b. warisan budaya dan adat istiadat; c. kondisi lingkungan non terbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan; dan/atau d. kondisi lingkungan dari potensi ancaman bencana alam dan kegiatan manusia.

Pasal 24

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditentukan dengan mempertimbangkan: a. potensi pengembangan sumber daya alam; b. teknologi ramah lingkungan; c. teknologi tinggi strategis; dan/atau d. teknologi tepat guna.

Pasal 25

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan mempertimbangkan: a. fungsi kawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahannya serta kekayaan keanekaragaman hayati; b. pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan pada kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan; dan/atau c. pengembangan jaringan prasarana pada kawasan sumber daya alam dan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

Ketentuan lebih rinci mengenai muatan RTR KSP dan RTR KSK berdasarkan sudut kepentingan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 5

Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 21

Koreksi

(1) Muatan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. arahan/ketentuan pemanfaatan ruang; dan e. arahan/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Muatan RTR KSP dan RTR KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditentukan dengan mempertimbangkan: a. orientasi pasar; b. daya saing nasional dan internasional; c. daya serap tenaga kerja; d. keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir; e. mobilitas; dan/atau f. kegiatan pendorong sektor ekonomi.

Pasal 23

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditentukan dengan mempertimbangkan: a. nilai keunikan dan kearifan lokal baik yang berada di daratan maupun di perairan; b. warisan budaya dan adat istiadat; c. kondisi lingkungan non terbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan; dan/atau d. kondisi lingkungan dari potensi ancaman bencana alam dan kegiatan manusia.

Pasal 24

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditentukan dengan mempertimbangkan: a. potensi pengembangan sumber daya alam; b. teknologi ramah lingkungan; c. teknologi tinggi strategis; dan/atau d. teknologi tepat guna.

Pasal 25

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan mempertimbangkan: a. fungsi kawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahannya serta kekayaan keanekaragaman hayati; b. pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan pada kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan; dan/atau c. pengembangan jaringan prasarana pada kawasan sumber daya alam dan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

Ketentuan lebih rinci mengenai muatan RTR KSP dan RTR KSK berdasarkan sudut kepentingan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 27

Koreksi

(1) Penyusunan RTR KSP dan RTR KSK dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan data dan analisis data; d. perumusan konsepsi rencana; dan e. penyusunan naskah rancangan peraturan daerah. (2) Jangka waktu penyusunan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan kerangka acuan kerja; b. pemberitahuan kepada publik; c. kajian awal data sekunder; dan d. persiapan teknis pelaksanaan. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menghasilkan: a. gambaran umum wilayah perencanaan; b. hasil kajian awal berupa delineasi kawasan, kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan, serta gagasan awal pengembangan kawasan; c. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; d. perangkat survei yang akan digunakan; dan e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTR KSP atau RTR KSK.

Pasal 29

Tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK; b. data kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektor lainnya; c. data kondisi fisik lingkungan; d. data penggunaan lahan; e. data peruntukan ruang; f. data prasarana dan sarana; g. data kependudukan; h. data perekonomian, sosial, dan budaya; i. data kelembagaan; j. data dan informasi pertanahan; k. peta dasar; dan l. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSP atau KSK.

Pasal 30

(1) Tahap pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi: a. pelingkupan data; b. penentuan metode analisis; dan c. penyiapan peta dasar. (2) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. review terhadap RTR terkait dengan KSP atau KSK; b. penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK; d. analisis delineasi kawasan; e. analisis konsep pengembangan kawasan; f. analisis regional (kawasan yang terpengaruh); g. analisis kebutuhan ruang; h. analisis pembiayaan pembangunan; dan i. analisis lainnya sesuai dengan bentuk KSP atau KSK.

Pasal 31

(1) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d paling sedikit harus mengacu: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau c. rencana tata ruang wilayah kabupaten. (2) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. rencana pembangunan jangka menengah nasional; d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. rencana induk sektor terkait. (3) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus merumuskan: a. alternatif konsep pengembangan; dan b. RTR KSP atau RTR KSK. (4) Alternatif konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; dan b. konsep pengembangan KSP atau KSK. (5) RTR KSP atau RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. arahan pemanfaatan ruang bagi KSP atau ketentuan pemanfaatan ruang bagi KSK; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSP atau ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSK. (6) Rumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam dokumen materi teknis yang terdiri atas: a. buku data dan analisis; b. buku rencana; dan c. album peta.

Pasal 32

Tahap penyusunan naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Prosedur penetapan RTR KSP dan RTR KSK didahului dengan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya proses penetapan RTR KSP atau RTR KSK dari gubernur atau bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten. (2) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 27

Koreksi

(1) Penyusunan RTR KSP dan RTR KSK dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan data dan analisis data; d. perumusan konsepsi rencana; dan e. penyusunan naskah rancangan peraturan daerah. (2) Jangka waktu penyusunan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan kerangka acuan kerja; b. pemberitahuan kepada publik; c. kajian awal data sekunder; dan d. persiapan teknis pelaksanaan. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menghasilkan: a. gambaran umum wilayah perencanaan; b. hasil kajian awal berupa delineasi kawasan, kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan, serta gagasan awal pengembangan kawasan; c. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; d. perangkat survei yang akan digunakan; dan e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTR KSP atau RTR KSK.

Pasal 29

Tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK; b. data kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektor lainnya; c. data kondisi fisik lingkungan; d. data penggunaan lahan; e. data peruntukan ruang; f. data prasarana dan sarana; g. data kependudukan; h. data perekonomian, sosial, dan budaya; i. data kelembagaan; j. data dan informasi pertanahan; k. peta dasar; dan l. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSP atau KSK.

Pasal 30

(1) Tahap pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi: a. pelingkupan data; b. penentuan metode analisis; dan c. penyiapan peta dasar. (2) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. review terhadap RTR terkait dengan KSP atau KSK; b. penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK; d. analisis delineasi kawasan; e. analisis konsep pengembangan kawasan; f. analisis regional (kawasan yang terpengaruh); g. analisis kebutuhan ruang; h. analisis pembiayaan pembangunan; dan i. analisis lainnya sesuai dengan bentuk KSP atau KSK.

Pasal 31

(1) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d paling sedikit harus mengacu: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau c. rencana tata ruang wilayah kabupaten. (2) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. rencana pembangunan jangka menengah nasional; d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. rencana induk sektor terkait. (3) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus merumuskan: a. alternatif konsep pengembangan; dan b. RTR KSP atau RTR KSK. (4) Alternatif konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi: a. rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; dan b. konsep pengembangan KSP atau KSK. (5) RTR KSP atau RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. arahan pemanfaatan ruang bagi KSP atau ketentuan pemanfaatan ruang bagi KSK; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSP atau ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSK. (6) Rumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam dokumen materi teknis yang terdiri atas: a. buku data dan analisis; b. buku rencana; dan c. album peta.

Pasal 32

Tahap penyusunan naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 33

BAB V