PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Nomor 34 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Kepada Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri diberikan hak tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Tunjangan kinerja Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhitung mulai saat penetapan Keputusan Pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 3

Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di luar Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya berhak menerima salah satu tunjangan kinerja yang dipilihnya. (1) Kelas Jabatan Staf Khusus adalah Kelas 16. (2) Bagi jabatan Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri yang berasal dari kesatuan TNI/POLRI maka penetapan kelas jabatan disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada kesatuannya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Tunjangan kinerja Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhitung mulai saat penetapan Keputusan Pengangkatan dalam jabatan.