PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria Dan Tata Ruang

PERMEN Nomor 32 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Program ATR/BPN adalah seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pada tahun berjalan, baik yang berasal dari sumber dana publik, sumber dana masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 2. Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut SKMPP adalah sistem pengendalian internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program ATR/BPN agar berjalan sesuai dengan rencana, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 3. Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang di dalam sistem informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 4. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 5. Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melaksanakan Program ATR/BPN di satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 6. Petugas Operator SKMPP yang selanjutnya disebut Operator SKMPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 10. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri. 11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah BPN adalah Pimpinan Satuan Kerja Eselon II pada Kantor Wilayah BPN. 12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 13. Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Satuan Kerja Eselon III pada Kantor Pertanahan.

BAB IV

TATA KELOLA SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG

Pasal 4

Koreksi

Tata kelola SKMPP, meliputi: a. pengisian dan realisasi target fisik dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan Program ATR/BPN; b. pemutakhiran data; c. pemantauan; d. pengisian profil kantor; e. pengelolaan aplikasi SKMPP; dan f. pemanfaatan hasil SKMPP.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaksanaan tata kelola SKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan Aplikasi SKMPP. (2) Pimpinan satuan kerja menunjuk 1 (satu) orang Operator SKMPP di lingkungannya untuk mengoperasikan Aplikasi SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat keputusan. (3) Operator SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi. (4) Tugas dan tanggung jawab Operator SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. menerima data dari pimpinan satuan kerja; b. melakukan pengisian data; c. melakukan pemantauan; d. validasi dan pemutakhiran data; dan e. memelihara infrastruktur SKMPP di lingkungan satuan kerja. (5) Penanggung jawab SKMPP memberikan kata kunci kepada Operator SKMPP untuk mengoperasikan Aplikasi SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kata kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diketahui oleh penanggung jawab SKMPP, pimpinan satuan kerja dan Operator SKMPP.

Pasal 6

(1) Pengisian target fisik dan anggaran pelaksanaan Program ATR/BPN dalam Aplikasi SKMPP dilaksanakan oleh pelaksana SKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Pengisian data realisasi fisik dan anggaran dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja sesuai dengan format dalam Aplikasi SKMPP. (3) Hasil Pengisian data realisasi fisik dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan pelaksanaan Program ATR/BPN yang tercantum dalam Aplikasi SKMPP. (4) Operator SKMPP melakukan validasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan pimpinan satuan kerja. (5) Pimpinan satuan kerja bertanggungjawab terhadap pelaporan pelaksanaan Program ATR/BPN di masing- masing satuan kerja.

Pasal 7

Pengisian dan realisasi target fisik dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme Kerja SKMPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Operator SKMPP melakukan pemutakhiran data terhadap setiap perubahan data realisasi fisik dan anggaran. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN kepada operator SKMPP melalui pimpinan satuan kerja. (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian Tahapan Kegiatan SKMPP yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN, dan operator SKMPP serta diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja. (4) Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penanggung jawab SKMPP. (5) Berita Acara Penyelesaian Tahapan Kegiatan SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan Program ATR/BPN dilaksanakan oleh penanggung jawab SKMPP.

Pasal 10

Dalam hal terdapat hambatan, kendala dan masalah dalam pelaksanaan Program ATR/BPN, Pelaksana SKMPP wajib melaporkan kepada penanggung jawab SKMPP sesuai dengan prosedur dalam Aplikasi SKMPP.

Pasal 11

(1) Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan wajib mengisi profil kantor sesuai dengan format dalam Aplikasi SKMPP. (2) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan pegawai, tanah dan bangunan, sarana penunjang, kondisi wilayah, kondisi demografi, dan inventarisasi data Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. (3) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kondisi, tahun pembelian, sumber perolehannya serta data lainnya yang diperlukan.

Pasal 12

(1) Pengelolaan Aplikasi SKMPP meliputi pengelolaan data dan pengelolaan infrastruktur. (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab SKMPP. (3) Pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Aplikasi lain yang mendukung pengendalian pelaksanaan Program ATR/BPN dapat diintegrasi ke dalam Aplikasi SKMPP. (2) Pengintegrasian aplikasi lain ke dalam Aplikasi SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penanggung jawab SKMPP berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan LP2B.

Pasal 14

(1) SKMPP menghasilkan data berupa informasi kinerja Program ATR/BPN dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. (2) Informasi kinerja Program ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh pimpinan satuan kerja sebagai bahan perencanaan, monitoring, evaluasi kinerja dan pelaporan Program ATR/BPN tahun berikutnya. (3) Dalam hal ditemukan kinerja yang kurang/tidak optimal pada satuan kerja, maka penanggung jawab SKMPP dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria Dan Tata Ruang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 17