PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB Ketiga

Desain dan Warna Pakaian Dinas

Pasal 6

Koreksi

(1) PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri atas: a. PDH berseragam; dan/atau b. PDH tidak berseragam. (2) PDH berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PDH dengan atasan kemeja berwarna krem dan bawahan berwarna cokelat muda. (3) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. PDH hitam putih; dan/atau b. PDH ciri khas daerah INDONESIA.

Pasal 7

(1) PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk pria terdiri atas: a. kemeja lengan pendek warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah; dan b. celana panjang, warna cokelat muda. (2) PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek atau panjang warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah; b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. bagi perempuan yang menggunakan jilbab, memakai jilbab berwarna krem. (3) Pemakaian PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok; atau b. tidak dimasukkan bagi perempuan yang menggunakan jilbab.

Pasal 8

(1) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk pria terdiri atas: a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan b. celana panjang, warna hitam. (2) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna hitam. (3) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah INDONESIA dipakai pada hari tertentu sesuai dengan kebijakan pembina kepegawaian masing-masing daerah.

Pasal 9

(1) PDH Petugas loket pria terdiri atas: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. celana panjang warna cokelat muda; dan c. dasi warna cokelat muda. (2) PDH Petugas loket perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. dasi warna cokelat muda. (3) PDH Petugas loket perempuan yang mempergunakan jilbab: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. memakai jilbab warna krem. (4) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok.

Pasal 10

Ketentuan mengenai desain dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Desain dan Warna Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

Koreksi

(1) PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri atas: a. PDH berseragam; dan/atau b. PDH tidak berseragam. (2) PDH berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PDH dengan atasan kemeja berwarna krem dan bawahan berwarna cokelat muda. (3) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. PDH hitam putih; dan/atau b. PDH ciri khas daerah INDONESIA.

Pasal 7

(1) PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk pria terdiri atas: a. kemeja lengan pendek warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah; dan b. celana panjang, warna cokelat muda. (2) PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek atau panjang warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah; b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. bagi perempuan yang menggunakan jilbab, memakai jilbab berwarna krem. (3) Pemakaian PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok; atau b. tidak dimasukkan bagi perempuan yang menggunakan jilbab.

Pasal 8

(1) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk pria terdiri atas: a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan b. celana panjang, warna hitam. (2) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna hitam. (3) PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah INDONESIA dipakai pada hari tertentu sesuai dengan kebijakan pembina kepegawaian masing-masing daerah.

Pasal 9

(1) PDH Petugas loket pria terdiri atas: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. celana panjang warna cokelat muda; dan c. dasi warna cokelat muda. (2) PDH Petugas loket perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. dasi warna cokelat muda. (3) PDH Petugas loket perempuan yang mempergunakan jilbab: a. kemeja lengan panjang, warna krem; b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna cokelat muda; dan c. memakai jilbab warna krem. (4) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok.

Pasal 10

Ketentuan mengenai desain dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) PSH untuk pria terdiri atas: a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan celana panjang dengan warna menyesuaikan; b. leher berdiri dan terbuka; dan c. saku dan kancing menyesuaikan. (2) PSH untuk perempuan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan rok di bawah lutut atau celana panjang dengan warna menyesuaikan; b. leher berdiri dan terbuka; dan c. saku dan kancing menyesuaikan. (3) PSH untuk perempuan yang mempergunakan jilbab: a. kemeja lengan panjang, dan rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang dengan warna menyesuaikan; b. leher berdiri dan terbuka; c. saku dan kancing menyesuaikan; dan d. memakai jilbab warna gelap.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB 7

Pasal 21

Pasal 22

BAB 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 9

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 10

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keenam

Pasal 29