PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 26 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Insan Kementerian ATR/BPN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 2. Insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Insan Kementerian ATR/BPN, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Insan Kementerian ATR/BPN dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Insan Kementerian ATR/BPN membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan, apabila terdapat situasi yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau masyarakat dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam MENETAPKAN keputusan dan/atau tindakan. (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. (4) Apabila hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku. (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. (6) Hasil pemeriksaan oleh atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal dan/atau Sekretaris Jenderal. (7) Inspektur Jenderal melaporkan hasil penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 9

Insan Kementerian yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11