PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

PERMEN Nomor 25 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN, secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 6. Penata Ruang adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Jabatan Fungsional Penata Ruang selanjutnya disebut JF Penata Ruang adalah JF yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Formasi JF Penata Ruang adalah jumlah dan jenjang JF Penata Ruang yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir–butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Ruang dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. 10. Kegiatan adalah unsur, sub unsur, dan butir-butir kegiatan JF Penata Ruang. 11. Volume Kegiatan adalah volume masing–masing Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun. 12. Waktu Penyelesaian Volume adalah waktu penyelesaian volume masing–masing Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun. 13. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh Penata Ruang untuk menyelesaikan setiap butir Kegiatan. 14. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pegawai ASN yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan. 16. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 19. Instansi Pembina adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 20. Unit Pembina adalah unit kerja di bawah Instansi Pembina yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. 21. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas terkait aspek Penataan Ruang. 22. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna JF Penata Ruang berdasarkan kebutuhan. (2) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang; dan b. pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang.

Pasal 6

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. pengangkatan karena perpindahan jabatan; atau c. pengangkatan karena penyesuaian/inpassing. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Ruang untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. (4) Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata Ruang untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan karena penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

Pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kenaikan jenjang jabatan; dan b. penataan Pejabat Fungsional Penata Ruang dalam lingkup Instansi Pengguna.

Pasal 8

Lowongan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dihitung apabila: a. terdapat Pejabat Fungsional Penata Ruang yang berhenti, diberhentikan, dan/atau pensiun; b. peningkatan volume beban kerja; dan/atau c. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 9

Jenjang JF Penata Ruang terdiri atas: a. Penata Ruang ahli pertama; b. Penata Ruang ahli muda; dan c. Penata Ruang ahli madya.

Pasal 10

JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Ruang bertugas.

Pasal 11

Penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan jabatan.

Pasal 12

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. menginventarisasi Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap jenjang JF Penata Ruang; dan b. menginventarisasi nilai angka kredit untuk tiap butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Inventarisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna. (3) Format inventarisasi Kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. menghitung Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan; b. menghitung Volume Kegiatan sesuai dengan satuan hasil pada tiap Kegiatan; c. menghitung Waktu Penyelesaian Volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang JF Penata Ruang; d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi JF Penata Ruang untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan e. menghitung lowongan formasi JF Penata Ruang. (2) formulasi dan format penghitungan jumlah kebutuhan formasi setiap jenjang JF Penata Ruang masing-masing tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Tahapan pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan JF Penata Ruang dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan JF Penata Ruang. (2) Pemetaan jabatan merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi JF Penata Ruang yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna JF Penata Ruang berdasarkan kebutuhan. (2) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang; dan b. pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang.

Pasal 6

(1) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat lowongan formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan PNS dalam JF Penata Ruang dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. pengangkatan karena perpindahan jabatan; atau c. pengangkatan karena penyesuaian/inpassing. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan PNS pertama kali ke dalam JF Penata Ruang untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. (4) Pengangkatan karena perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penata Ruang untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan karena penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

Pembinaan karir Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kenaikan jenjang jabatan; dan b. penataan Pejabat Fungsional Penata Ruang dalam lingkup Instansi Pengguna.

Pasal 8

Lowongan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dihitung apabila: a. terdapat Pejabat Fungsional Penata Ruang yang berhenti, diberhentikan, dan/atau pensiun; b. peningkatan volume beban kerja; dan/atau c. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 9

Jenjang JF Penata Ruang terdiri atas: a. Penata Ruang ahli pertama; b. Penata Ruang ahli muda; dan c. Penata Ruang ahli madya.

Pasal 10

JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Penata Ruang bertugas.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pasal 15

Koreksi

(1) Proses pengusulan dan penetapan formasi JF Penata Ruang dilakukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (2) Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh: a. seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian; dan/atau b. Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian. (3) Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. (4) Tahap pengusulan formasi JF Penata Ruang terdiri atas: a. konsultasi; b. verifikasi; dan c. penetapan formasi.

Pasal 16

Tahap konsultasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian dilakukan oleh unit kerja dengan Unit Pembina, untuk menyusun usulan formasi JF Penata Ruang.

Pasal 17

(1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di lingkungan Kementerian disampaikan oleh setiap unit kerja kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17.

Pasal 19

(1) Tahap penetapan formasi dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Sekretaris Jenderal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Sekretaris Jenderal MENETAPKAN formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 20

Tahap konsultasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian kepada Unit Pembina.

Pasal 21

(1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Tahap penetapan formasi pada Instansi Pusat di luar lingkungan Kementerian dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada tiap Instansi Pusat MENETAPKAN formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Tahap konsultasi hasil penyusunan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian beserta Instansi Pengguna kepada Unit Pembina.

Pasal 24

(1) Tahap verifikasi usulan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah dilakukan oleh Unit Pembina dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang; (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penata Ruang di Instansi Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Tahap penetapan formasi pada Instansi Daerah dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan formasi JF Penata Ruang dalam bentuk surat usulan dari Kepala Instansi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Kepala Instansi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian MENETAPKAN Formasi JF Penata Ruang setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30