Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang PETA DASAR PERTANAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Dasar Pertanahan adalah peta yang memuat informasi geospasial tematik yang digunakan sebagai dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta-peta tematik pertanahan lainnya, yang berupa peta foto/citra dan/atau peta garis dari hasil pemetaan metode terestris maupun fotogrametris menggunakan foto udara dengan pesawat udara berawak atau pesawat udara nir awak, dan citra satelit, dengan dilengkapi informasi dasar pertanahan hasil kegiatan survei informasi dasar. 2. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar. 3. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. 4. Foto Udara adalah foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara. 5. Pesawat Udara Nir Awak yang selanjutnya disingkat PUNA adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata atau kamera atau muatan lainnya. 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 9. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

(1) Pelaksanaan pembuatan Peta Dasar Pertanahan dapat dilakukan dengan cara: a. survei terestris; b. pemotretan udara baik menggunakan pesawat berawak atau menggunakan PUNA; c. penyelenggaraan citra satelit resolusi tinggi; dan d. survei informasi dasar. (2) Pelaksanaan dan prosedur pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan survei terestris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan pembuatan peta dasar pendaftaran di lingkungan Kementerian. (3) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara pemotretan udara baik menggunakan pesawat berawak atau menggunakan PUNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. persiapan; b. pengukuran titik kontrol; c. akuisisi data Foto Udara; dan d. pengolahan data Foto Udara. (4) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara penyelenggaraan Citra Satelit Resolusi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan: a. pengukuran titik kontrol; dan b. pengolahan data citra satelit resolusi tinggi. (5) Kegiatan penyelenggaraan Citra Satelit Resolusi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan informasi geospasial dan kegiatan penginderaan jauh. (6) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara survei informasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dilakukan dengan kegiatan: a. survei kelengkapan lapangan; b. deliniasi unsur geografis; c. perbaikan topologi dan pembangunan geodatabase; dan d. kartografi dan penyajian informasi metadata. (7) Simbolisasi dan penamaan unsur kartografi dalam peta dasar pertanahan mengacu pada kamus data spasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemetaan di Kementerian. (8) Rincian kegiatan pelaksanaan pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pembuatan Peta Dasar Pertanahan dapat dilakukan dengan cara: a. survei terestris; b. pemotretan udara baik menggunakan pesawat berawak atau menggunakan PUNA; c. penyelenggaraan citra satelit resolusi tinggi; dan d. survei informasi dasar. (2) Pelaksanaan dan prosedur pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan survei terestris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan pembuatan peta dasar pendaftaran di lingkungan Kementerian. (3) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara pemotretan udara baik menggunakan pesawat berawak atau menggunakan PUNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. persiapan; b. pengukuran titik kontrol; c. akuisisi data Foto Udara; dan d. pengolahan data Foto Udara. (4) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara penyelenggaraan Citra Satelit Resolusi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan: a. pengukuran titik kontrol; dan b. pengolahan data citra satelit resolusi tinggi. (5) Kegiatan penyelenggaraan Citra Satelit Resolusi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan informasi geospasial dan kegiatan penginderaan jauh. (6) Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan cara survei informasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dilakukan dengan kegiatan: a. survei kelengkapan lapangan; b. deliniasi unsur geografis; c. perbaikan topologi dan pembangunan geodatabase; dan d. kartografi dan penyajian informasi metadata. (7) Simbolisasi dan penamaan unsur kartografi dalam peta dasar pertanahan mengacu pada kamus data spasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemetaan di Kementerian. (8) Rincian kegiatan pelaksanaan pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.