PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019

PERMEN Nomor 21 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian terdiri dari Indeks Biaya Keluaran Kegiatan dan Total Biaya Keluaran Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dipergunakan untuk komponen Keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing Keluaran. (2) Indeks Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Perhitungan Rumus maka perhitungannya dilakukan sesuai dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan mengenai indeks untuk penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (4) Total Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L di lingkungan Kementerian, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Tahun 2019; b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Tahun 2019.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan berfungsi sebagai batas tertinggi. (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 6

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian bertanggung jawab atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2019 dalam pelaksanaan penyusunan RKA-K/L Kementerian Tahun 2019 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya. (2) Pengawasan atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2019 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penerapan standar biaya keluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini menjadi dasar penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019. (2) Kegiatan yang satuan biaya keluarannya tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019 maka berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8