PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Nomor 21 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, aturan kebijakan, dan penetapan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 2. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, penetapan dan penyebarluasan. 3. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 4. Peraturan adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 5. Surat Edaran adalah kebijakan menteri dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis. 6. Keputusan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar suatu kebijakan yang bersifat MENETAPKAN, mengubah, membatalkan atau mencabut, kepada orang, pegawai atau unit organisasi/satuan kerja, atau terhadap obyek fisik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 7. Instruksi adalah petunjuk atau arahan yang diterbitkan dalam rangka mengatur pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan kementerian kepada seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 8. Petunjuk Teknis adalah serangkaian manual/petunjuk tentang tata cara atau urutan suatu kegiatan teknis operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti oleh pejabat/pegawai pada suatu unit organisasi dan/atau unit kerja. 9. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan melakukan pembentukan produk hukum. 10. Lembar Kendali Produk Hukum adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap konsep produk hukum. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB III

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN

Pasal 6

Koreksi

Jenis produk hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi: a. Peraturan; b. Surat Edaran; c. Keputusan; d. Instruksi; dan e. Petunjuk Teknis.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kerangka produk hukum meliputi: a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; dan e. Lampiran (jika diperlukan). (2) Produk hukum yang materinya banyak dan kompleks dapat dilengkapi dengan lampiran. (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum.

Pasal 8

(1) Peraturan Menteri merupakan: a. Pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau Peraturan PRESIDEN; b. Peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan/atau c. Ketentuan yang berlaku terus menerus dan mengikat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait, dan/atau masyarakat. (2) Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pedoman, yaitu kebijakan yang bersifat umum dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Tata Cara atau Petunjuk Pelaksanaan, yaitu kebijakan dengan memuat cara teknis/pelaksanaan kegiatan dan urutan pelaksanaannya; c. Norma, yaitu ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan; d. Standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan; e. Prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau f. Kriteria, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 9

(1) Surat Edaran, Keputusan, Intruksi dan Petunjuk Teknis merupakan kebijakan atau penetapan atau arahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. (2) Materi muatan Surat Edaran berisi: a. Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting; b. pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang- undangan; c. penegasan kebijakan yang bersifat teknis; dan/atau d. kebijakan yang mendesak. (3) Materi muatan Keputusan berisi: a. penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja dari suatu kebijakan yang berisi: 1. pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja; 2. pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat dibawahnya; 3. penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu; 4. pemberian tanda penghargaan kepada institusi/pegawai/perorangan; atau 5. penugasan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu. b. penetapan terhadap obyek fisik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mendapat perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. c. penetapan lainnya, sesuai kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (4) Materi muatan Instruksi berisi petunjuk atau arahan pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat/pegawai atau unit organisasi/unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (5) Materi muatan Petunjuk Teknis berisi serangkaian urutan detil kegiatan yang bersifat spesifik untuk pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, kegiatan teknis operasional atau administratif tertentu pada unit organisasi/unit kerja.

Pasal 10

(1) Perubahan produk hukum yang berupa Peraturan Menteri dapat dilakukan terhadap: a. bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran, dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (2) Perubahan produk hukum yang berupa Surat Edaran atau Petunjuk Teknis dapat dilakukan terhadap: a. sebagian batang tubuh dan/atau lampiran; dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (3) Perubahan produk hukum yang berupa Instruksi atau Keputusan dapat dilakukan terhadap: a. sebagian diktum dan/atau lampiran; dan/atau b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. (4) Apabila perubahan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dengan cakupan materi muatan kurang dari 50 % (lima puluh persen), dilakukan dengan: a. menyisipkan atau menambah materi muatan; dan/atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi muatan. (5) Jika suatu perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan: a. sistematika berubah; b. materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, produk hukum yang diubah tersebut dicabut, dan disusun kembali dalam produk hukum yang baru.

Pasal 11

(1) Pencabutan Produk Hukum dilakukan terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Pencabutan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicabut oleh produk hukum yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB Ketiga

Materi Muatan Produk Hukum

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

BAB III

PERENCANAAN PRODUK HUKUM

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN Program Legislasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Proleg ATR/BPN) jangka menengah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kementerian dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas jangka menengah. (2) Proleg ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri yang didasarkan pada: a. perintah UNDANG-UNDANG; b. perintah PERATURAN PEMERINTAH; c. rencana pembangunan jangka menengah; d. rencana kerja pemerintah; dan/atau e. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Proleg ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Penyusunan Proleg ATR/BPN jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan usulan dari Unit Organisasi.

Pasal 13

(1) Proleg ATR/BPN jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Proleg ATR/BPN prioritas tahunan. (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan Proleg ATR/BPN jangka menengah, Pemrakarsa menyampaikan usul perubahan disertai alasan secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 14

(1) Menteri MENETAPKAN Proleg ATR/BPN prioritas tahunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2) Proleg ATR/BPN prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri yang disusun berdasarkan Proleg ATR/BPN jangka menengah. (3) Penyusunan Proleg ATR/BPN prioritas tahunan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan usulan dari unit kerja pemrakarsa. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. naskah Rancangan Peraturan Menteri; dan b. konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri. (5) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg ATR/BPN prioritas tahunan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; b. berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN; dan/atau c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (4) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 16

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan penyusunan Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi dan Petunjuk Teknis kepada bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa dengan tembusan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar yang berisikan resume Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi dan Petunjuk Teknis.

BAB IV

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyusunan produk hukum dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa. (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima usulan penyusunan produk hukum dari unit pelaksana teknis terkait. (3) Dalam penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan produk hukum yang anggotanya terdiri atas unit kerja dan/atau instansi terkait. (4) Hasil penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan produk hukum.

Pasal 18

(1) Rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dibahas oleh Pemrakarsa bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan unit kerja terkait untuk memperoleh masukan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konsultasi publik, harmonisasi, pembulatan, dan/atau pemantapan substansi materi muatan produk hukum. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengundang Kementerian/Lembaga, dan pihak terkait lainnya. (4) Dalam hal produk hukum yang berupa Surat Edaran, Keputusan dan Instruksi ditetapkan selain oleh Menteri dibahas oleh pemrakarsa bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum.

Pasal 19

(1) Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibuat dalam bentuk Lembar Kendali Produk Hukum. (2) Lembar Kendali Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan. (3) Lembar Kendali Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Rancangan produk hukum yang sudah disepakati dalam pembahasan; b. Riwayat Pembentukan; c. Paraf Persetujuan Pejabat Administrator pada Pemrakarsa, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang bertugas menyusun dan memeriksa produk hukum; dan d. Paraf Persetujuan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Organisasi Pemrakarsa dan Unit Organisasi lainnya sesuai dengan Jenis Produk Hukum yang sedang dibuat. (4) Dalam hal Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja tidak memberikan paraf maka harus memberikan pertimbangan tertulis pada lembar kendali terkait substansi yang tidak disetujui kepada pemrakarsa untuk dilakukan Pembahasan Produk Hukum kembali. (5) Dalam hal telah dilakukan pembahasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja tetap tidak memberikan paraf maka lembar kendali akan dimintakan Paraf Persetujuan Pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 20

(1) Lembar Kendali Produk Hukum yang sudah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) selanjutnya dibuat dalam bentuk rancangan Produk Hukum untuk ditetapkan. (2) Penetapan Produk Hukum dilakukan dengan penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diserahi wewenang yang berada satu tingkat dibawah pejabat penandatangan. (3) Setelah penandatanganan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penetapan Produk Hukum dilanjutkan dengan penomoran dan pemberian cap dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penandatanganan produk hukum berupa Peraturan Menteri dibuat paling sedikit sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani oleh Menteri. (5) Penandatanganan produk hukum berupa Keputusan, Surat Edaran, Instruksi dan Petunjuk Teknis dibuat paling sedikit 3 (tiga) rangkap asli dan penomorannya setelah ditandatangani. (6) Produk Hukum yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan final dan tidak dapat diubah tanpa melalui prosedur Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 21

(1) Produk hukum berupa Peraturan Menteri setelah melalui tahap penetapan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus dilakukan pengundangan. (2) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyampaikan Peraturan Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengundangan. (3) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan 3 (tiga) rangkap naskah asli Peraturan Menteri beserta salinan digital naskah asli. (4) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. (5) Peraturan Menteri yang telah diundangkan, 1 (satu) rangkap disimpan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 1 (satu) rangkap disimpan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke unit kerja yang menangani persuratan. (6) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penyebarluasan produk hukum dapat dilakukan oleh Pemrakarsa, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan/atau unit kerja terkait. (2) Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik. (3) Penyebarluasan produk hukum dalam bentuk file elektronik dalam media elektronik harus diunduh dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (4) Produk Hukum berupa Peraturan Menteri, penyebarluasannya dilakukan melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tanpa menyertakan tanda tangan penetapan Menteri dan tanda tangan pengundangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 23

Format bentuk produk hukum dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan peraturan perundangan-undangan mengenai pengundangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB Keempat

Penetapan Produk Hukum

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB V

EVALUASI

Pasal 25

Koreksi

(1) Evaluasi dilakukan terhadap: a. Proses pembentukan Peraturan Menteri; dan b. Produk hukum. (2) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. Peraturan Menteri; dan b. Surat Edaran Menteri. (3) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 26

(1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. perkembangan proses pembentukan perundang- undangan; dan b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut: a. efektivitas pelaksanaan produk hukum; b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan produk hukum; dan c. penyelesaian permasalahan yang terjadi. (4) Evaluasi Produk Hukum dibuat dalam bentuk tabel yang memuat paling sedikit: a. Judul Produk Hukum dan Pemrakarsa; b. Perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan Kewenangan; c. Ruang lingkup dan uraian singkat Materi Muatan Produk Hukum; d. Permasalahan yang terjadi; dan e. Penyelesaian permasalahan yang diusulkan. (5) Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

(1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Menteri dan Produk Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk tingkat Sekretariat Jenderal. (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Menteri dan Produk Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum/Unit yang menangani bidang hukum untuk tingkat Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal. (3) Hasil Evaluasi proses pembentukan Peraturan Menteri dan Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum/Unit yang menangani bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk dilakukan pembahasan tingkat Kementerian.

Pasal 28

Bagan Alir Pembentukan Produk Hukum dan Tata Cara Evaluasi Proses Pembentukan Peraturan Menteri dan Evaluasi Produk Hukum secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30