PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PERMEN Nomor 20 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 2. Tempat Kedudukan adalah letak kantor PPAT pada daerah kabupaten/kota. 3. Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus Ujian. 4. Peningkatan Kualitas adalah upaya meningkatkan kemampuan bagi seorang calon PPAT yang telah lulus ujian dan belum diangkat menjadi PPAT, dan upaya meningkatkan pengetahuan di bidang pertanahan bagi seorang yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu, serta upaya meningkatkan kemampuan bagi Camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara. 5. Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas. 6. Pengangkatan PPAT adalah penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seseorang yang memenuhi syarat sebagai PPAT dalam suatu wilayah kerja tertentu. 7. Pengangkatan Pertama Kali sebagai PPAT adalah pengangkatan yang diberikan kepada calon PPAT yang baru mengajukan pengangkatan PPAT untuk pertama kali. 8. Pengangkatan Kembali sebagai PPAT adalah pengangkatan yang diberikan kepada PPAT yang telah berhenti sebagai PPAT dengan alasan tertentu dan telah memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai PPAT. 9. Perpanjangan Masa Jabatan PPAT adalah penambahan jangka waktu jabatan bagi PPAT yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat tertentu. 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT.

BAB II

UJIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam menyelenggarakan Ujian, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Seseorang yang akan mengikuti Ujian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan, atau berijazah S-1 (strata-satu) dan lulusan program Pendidikan Khusus PPAT; dan c. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi, meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam), sebanyak 4 (empat) lembar; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon peserta Ujian yang sudah menjabat sebagai Notaris; d. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah S-1 (strata-satu) dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus; e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; f. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan ditempatkan di daerah kerja sesuai dengan pilihan saat pendaftaran ujian apabila dinyatakan lulus seleksi ujian; dan g. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan yaitu benar dan apabila ditemukan data yang tidak benar hasil Ujian dapat dibatalkan. (3) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Ujian, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Ujian; b. pendaftaran Ujian; c. seleksi administrasi; d. Ujian; dan e. pengumuman hasil Ujian.

Pasal 7

(1) Pengumuman pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian melalui situs web Kementerian. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. syarat pendaftaran Ujian; b. tata cara pendaftaran Ujian; dan c. jadwal pendaftaran Ujian.

Pasal 8

(1) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara online melalui situs web Kementerian. (2) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pendaftaran ujian, dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara online melalui situs web Kementerian atau dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Ujian.

Pasal 9

(1) Panitia pelaksana Ujian melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Hasil pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi. (3) Ketua Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs web Kementerian.

Pasal 10

(1) Calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwajibkan membayar biaya layanan pelaksanaan Ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepada Calon Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Ujian yang wajib dibawa pada saat pelaksanaan Ujian.

Pasal 11

(1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan dengan cara manual (paper based test) atau berbasis komputer (computer based test). (2) Materi Ujian, meliputi: a. organisasi kelembagaan kementerian; b. hukum pertanahan nasional; c. hak tanah dan pendaftaran tanah; d. peraturan jabatan PPAT; e. pembuatan akta PPAT; dan f. kode etik profesi PPAT. (3) Panitia Pelaksana Ujian menyiapkan bahan materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e melalui situs web Kementerian. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta yang telah lulus Ujian tidak mengajukan permohonan Pengangkatan PPAT, maka peserta dimaksud wajib mengikuti Ujian kembali.

Pasal 13

(1) Dalam hal ditemukan dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, Direktur Jenderal berwenang untuk membatalkan Surat Keterangan Lulus Ujian. (2) Direktur Jenderal menghapus data kelulusan dalam pangkalan data dan memblokir data peserta yang telah dibatalkan kelulusannya. (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada peserta yang telah dibatalkan kelulusannya disertai dengan alasan pembatalan.

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Ujian dibebankan pada Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.

BAB IV

MAGANG

Pasal 16

Koreksi

(1) Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT dan Kantor Pertanahan merupakan syarat untuk diangkat menjadi PPAT. (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh orang yang telah lulus program pendidikan spesialis notariat atau S-2 (strata-dua) hukum bidang kenotariatan. (3) Ketentuan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. peserta yang lulus Ujian dan telah menjabat sebagai Notaris; b. lulusan Program Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau c. pernah menduduki jabatan struktural di bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu, paling rendah pejabat pengawas di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan magang dilakukan: a. sebelum mengikuti Ujian; atau b. setelah lulus Ujian dan sebelum diangkat sebagai PPAT. (2) Magang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT, dengan pembagian waktu: a. 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan; dan b. 6 (enam) bulan di Kantor PPAT. (3) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium. (4) Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada: a. Kepala Kantor Pertanahan, apabila magang dilaksanakan di Kantor Pertanahan; atau b. PPAT dengan tembusan Ketua Pengurus Daerah IPPAT sesuai dengan lokasi permohonan Magang, apabila magang dilaksanakan di Kantor PPAT. (5) Permohonan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan: a. fotokopi KTP pemohon; b. fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan; c. Surat Keterangan Lulus Ujian, apabila telah lulus Ujian; dan d. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menerangkan bahwa bersedia Magang di Kantor Pertanahan atau Kantor PPAT dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa serta menaati tata tertib magang sesuai dengan ketentuan. (6) Permohonan magang dan pernyataan bersedia menjalani magang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Kantor Pertanahan menerima permohonan magang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan mengatur jadwal pelaksanaan magang. (2) Kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b yang menjadi tempat Magang mempunyai kriteria meliputi: a. PPAT dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; atau b. telah menerbitkan paling sedikit 60 (enam puluh) akta.

Pasal 19

(1) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan, Peserta Magang wajib memahami dan membantu: a. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan; b. proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar; dan c. proses pemeriksaan data yuridis permohonan Hak atas Tanah. (2) Dalam hal Magang dilaksanakan pada Kantor PPAT, Peserta Magang wajib membantu dalam pelaksanaan kegiatan: a. pembuatan akta perbuatan hukum Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun paling sedikit 7 (tujuh) akta; dan b. proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT. (3) Peserta Magang wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kantor Pertanahan dan pelaksanaan jabatan PPAT.

Pasal 20

(1) Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi peserta Magang yang telah melaksanakan Magang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Kantor Pertanahan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (3) Surat Keterangan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN PPAT

Pasal 21

Koreksi

(1) Seseorang yang telah lulus Ujian PPAT, mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT pada tempat kedudukan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT. (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diubah untuk menyesuaikan dengan tempat kedudukan sebagai Notaris, dalam hal calon PPAT telah menjabat sebagai Notaris. (3) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan syarat pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi juga dengan: a. daftar riwayat hidup; b. Surat Keterangan Lulus Ujian; c. Sertifikat Peningkatan Kualitas atau tanda lulus Program Pendidikan Khusus PPAT; d. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT; e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah; g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermeterai cukup; h. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris; i. surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain dan bermeterai cukup; dan j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen tidak benar maka hasil Ujian dan keputusan pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan. (5) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (6) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dan seluruh dokumen persyaratan disampaikan melalui website Kementerian (online) atau dikirimkan secara manual melalui jasa pengiriman resmi. (7) Permohonan Pengangkatan sebagai PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Pengangkatan sebagai PPAT dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan, yang memuat tempat kedudukan dan daerah kerja PPAT.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PPAT

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengangkatan Kembali sebagai PPAT dapat diberikan kepada: a. PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris yang pindah daerah kerja lain untuk penyesuaian dengan kedudukannya sebagai Notaris; b. PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dengan maksud untuk pindah daerah kerja lain, dengan syarat telah melaksanakan tugasnya paling singkat 3 (tiga) tahun; c. PPAT yang daerah kerjanya berubah dalam hal terjadi pemekaran wilayah; dan d. PPAT yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. (2) PPAT dapat mengajukan permohonan pindah ke daerah kerja lain, setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai PPAT di daerah kerja semula. (3) Permohonan pengangkatan kembali sebagai PPAT, diajukan oleh yang bersangkutan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja semula dan daerah kerja tujuan bagi PPAT yang daerah kerjanya berubah. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di daerah kerja semula; b. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, bagi PPAT yang juga menjabat sebagai Notaris; c. fotokopi Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di daerah kerja semula yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan secara sah, oleh petugas yang ditunjuknya; d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari PPAT di daerah kerja semula yang menyatakan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT yang bersangkutan; e. Surat keterangan dari organisasi profesi yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah melanggar etika profesi PPAT, yang dibuktikan secara tertulis oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Pengurus organisasi profesi PPAT; f. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif; g. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat mengenai penilaian kualitas dan kuantitas akta yang dibuat selama menjabat sebagai PPAT; h. Bagi PPAT yang telah berhenti atas permintaan sendiri, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan setempat yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan untuk diangkat kembali sebagai PPAT. (5) Permohonan Pengangkatan Kembali sebagai PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT

Pasal 24

Koreksi

Masa jabatan PPAT dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan PPAT yang bersangkutan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. (2) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT terakhir yang dilegalisir; b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan daerah kerja Notaris terakhir yang dilegalisir, bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah; dan d. surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota daerah kerja PPAT yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa PPAT yang bersangkutan selama menjabat PPAT tidak pernah mendapat sanksi administratif dan telah melaksanakan jabatan secara nyata. (4) Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Direktur yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk dilakukan wawancara sebagai pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan. (2) Hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan masa jabatan, dan dituangkan dalam surat keterangan hasil wawancara. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan diterima, Pemohon Perpanjangan Masa Jabatan PPAT dikenakan biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT. (2) PPAT yang diperpanjang masa jabatannya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan dan pelantikan PPAT. (3) PPAT yang diperpanjang masa jabatannya wajib merubah papan nama PPAT dan kop surat untuk menyesuaikan dengan keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PPATnya.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31