Koreksi Pasal 29

(1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh tim perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi potensi Pengembangan Pertanahan. (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan. (3) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan nasional; dan b. kepala Kantor Wilayah untuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Pertanahan provinsi.