PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

PERMEN Nomor 17 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 3. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. 4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. 5. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal lurus kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 6. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. 7. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 8. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. 9. Tanah Reklamasi adalah tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 10. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 11. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 14. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. 15. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. 16. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB III

PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR

Pasal 4

Koreksi

Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dilakukan dengan pemberian Hak Atas Tanah pada: a. pantai; dan b. perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain: a. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan; b. pelabuhan atau dermaga; c. tower penjaga keselamatan pengunjung pantai; d. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau e. pembangkit tenaga listrik. (2) Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain: a. program strategis negara; b. kepentingan umum; c. permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau d. pariwisata. (3) Batas bidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui proyeksi titik-titik sudut terluar dari bangunan diatasnya yang diberi tanda batas. (4) Dalam hal bidang tanah tidak berbatasan langsung dengan obyek Hak Atas Tanah lainnya, dinyatakan berbatasan langsung dengan tanah negara.

Pasal 6

(1) Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat: a. peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir; b. mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; dan c. memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait. (3) Terhadap anggota dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang telah tinggal dan menetap di Wilayah Pesisir secara turun temurun, dapat diberikan Hak Atas Tanah tanpa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tata cara penetapan Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah dan pendaftarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Ketentuan mengenai subyek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah dicatat dalam buku tanah dan sertipikat.

Pasal 8

Wilayah Pesisir tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah, dalam hal merupakan: a. bangunan yang terletak diluar batas wilayah laut provinsi; b. instalasi eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi, gas, pertambangan, panas bumi; c. instalasi kabel bawah laut, jaringan pipa, dan jaringan transmisi lainnya; dan/atau d. bangunan yang terapung.

BAB IV

PENATAAN PERTANAHAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 9

Koreksi

(1) Pulau-Pulau Kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah. (2) Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut; b. sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan c. harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung. (3) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan Pulau- Pulau Kecil secara utuh. (4) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a. pertahanan dan keamanan; b. kedaulatan negara; c. pertumbuhan ekonomi; d. sosial dan budaya; e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; f. pelestarian warisan dunia; dan/atau g. program strategis nasional. (5) Dalam hal Pulau-Pulau Kecil belum terdapat penguasaan tanah maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah.

Pasal 10

(1) Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik. (2) Akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran; dan/atau b. akses perorangan atau kelompok orang dengan ijin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Pasal 11

(1) Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil juga harus memenuhi syarat: a. peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil; b. mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; dan c. memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah dicatat dalam buku tanah dan sertipikat.

Pasal 13

(1) Kantor Pertanahan melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap Hak Atas Tanah yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pemantauan dan pengendalian dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, dimulai sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah berdasarkan peraturan ini. (3) Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17