PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 45A

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui: a. pendaftaran tanah secara sistematik; dan b. pendaftaran tanah secara sporadik. (2) Pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan atas inisiatif pemerintah dan didasarkan pada rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik maka wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah. (4) Pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal: a. suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik; b. pemilik bidang tanah tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik; atau c. atas permintaan pihak yang berkepentingan. 17. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Koreksi

(1) Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding INDONESIA dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka: a. alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah; dan b. status tanah tetap tanah bekas milik adat. (3) Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. (4) Permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa: a. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan Tanah Negara; b. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut; c. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; d. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa; e. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang; dan f. bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan. (5) Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan ketentuan: a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya. (7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 20. Lampiran 14 dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sesuai format Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B ayat (7). 21. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan: a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya; b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang; c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 1. wasiat dari pewaris; 2. putusan pengadilan; 3. penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan; e. bukti identitas ahli waris. (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan/ penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan. (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris. (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut. (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada buku tanah, Sertipikat, daftar tanah dan/atau daftar umum lainnya. 33. Ketentuan bagian Keenam dan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keenam

Peralihan Hak Karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan Perseroan atau Koperasi

Pasal 113

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran peralihan suatu Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, atau Hak Pengelolaan karena adanya penggabungan, peleburan, atau pemisahan perseroan atau koperasi yang dilakukan tidak dengan likuidasi diajukan oleh direksi perseroan atau pengurus koperasi hasil penggabungan, peleburan atau yang menerima pemisahan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan atau koperasi tersebut, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: a. sertipikat Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan untuk tanah terdaftar; b. akta penggabungan, peleburan atau pemisahan perseroan atau koperasi; c. pernyataan dari direksi perseroan atau pengurus koperasi hasil penggabungan, peleburan atau yang menerima pemisahan bahwa penggabungan, peleburan, atau pemisahan tersebut telah dilaksanakan tidak dengan likuidasi; d. anggaran dasar dari perseroan atau koperasi hasil penggabungan, peleburan, atau yang menerima pemisahan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; e. anggaran dasar dari masing-masing perseroan atau koperasi yang bergabung, melebur, atau melakukan pemisahan. (2) Pencatatan pendaftaran peralihan dalam daftar- daftar pendaftaran tanah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. 34. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang objeknya berupa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib menyampaikan kepada Kantor Pertanahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta. (2) Penyampaian akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan meliputi: a. identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan; b. Akta Pemberian Hak Tanggungan; c. Sertipikat asli Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi objek Hak Tanggungan; dan d. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kuasa. (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mendaftar Hak Tanggungan yang bersangkutan dengan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan secara elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Hak Tanggungan dinyatakan memenuhi syarat. (4) Pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. 35. Pasal 115 dihapus. 36. Pasal 116 dihapus. 37. Pasal 117 dihapus. 38. Pasal 118 dihapus. 39. Pasal 119 dihapus. 40. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Tanggungan diajukan oleh kreditur baru sebagai pemegang Hak Tanggungan yang baru dengan menyampaikan: a. sertipikat Hak Tanggungan; b. surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan berupa: 1. akta cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut; 2. akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi tersebut; 3. bukti pewarisan, atau 4. bukti penggabungan, peleburan atau pemisahan perseroan atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Apabila sertipikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan, sertipikat tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pendaftaran peralihan Hak Tanggungan dilakukan dengan mencatat peralihan tersebut dalam buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan, pada halaman perubahan yang telah disediakan dan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan, dan dalam buku tanah hak yang dibebani serta, apabila sertipikat hak yang dibebani tersebut dilampirkan, pada sertipikat tersebut. 41. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Pasal 126B

(1) Catatan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) dan catatan perintah status quo Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 126A ayat (1) diberitahukan kepada pemohon yang memuat: a. pencatatan perkara; b. jangka waktu berlakunya pencatatan; c. tindak lanjut pendaftaran layanan pertanahan setelah jangka waktu pencatatan perkara. (2) Pendaftaran peralihan atau pembebanan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) dan dalam pasal 126A ayat (2) tidak menghapus catatan perkara. (3) Hapusnya catatan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) dan dalam pasal 126A ayat (3) setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan. 43. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Pasal 127A

Dalam hal PPAT membuat akta berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang di buat di hadapan Notaris dengan tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan letak tanah yang diperjanjikan maka PPAT wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati- hatian untuk melindungi pemilik sebenarnya dan mengurangi konflik di bidang pertanahan.

Pasal 127B

Pasal 139

(1) Dalam rangka penerbitan Sertipikat pengganti, apabila ditemukan perubahan batas bidang tanah yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau letak batas bidang tanah maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali dengan nomor hak tidak diubah. (2) Dalam hal batas bidang tanah tidak berubah dan tanda batas tidak terpasang/hilang, maka dapat dilakukan pengukuran dengan pengembalian batas sepanjang muatan data dalam Gambar Ukur sesuai dengan keadaan semula. 46. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 164A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

(1) Dalam hal buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk orang asing yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan, pada kolom catatan diisi dengan kalimat “kepemilikan satuan rumah susun ini tidak termasuk tanah bersama”. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus apabila kepemilikan satuan rumah susun beralih kepada selain orang asing. 47. Ketentuan Pasal 186 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

(1) Media penyimpan data dan dokumen yang berbentuk elektronik disimpan di pangkalan data Kementerian. (2) Dalam hal data dan dokumen telah dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik maka data asli dapat disimpan di tempat lain. (3) Data atau dokumen lain yang dapat disimpan di tempat lain merupakan Warkah yang telah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, data ukur pemetaan, Gambar Ukur dan data administrasi lain yang sudah tidak dipakai. 48. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada Pihak Yang Berkepentingan. (2) Informasi mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui layanan informasi pertanahan elektronik. (3) Layanan informasi pertanahan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

1. Semua frasa Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimaknai dengan: a. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sepanjang berkaitan dengan bidang fisik; atau b. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sepanjang berkaitan dengan bidang yuridis. 2. Pelaksanaan pendaftaran tanah dimaknai dapat dilakukan secara elektronik sepanjang diatur dalam Peraturan Menteri. 3. Izin Lokasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dimaknai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, tetap berlaku sepanjang jangka waktunya belum berakhir. 4. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 722); b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 501); c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 349); dan d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1130), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

(1) Kepala Kantor Pertanahan mencatat suatu Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi objek perkara di pengadilan apabila Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara atau atas permohonan Pihak Yang Berkepentingan dengan menyampaikan salinan gugatan. (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pencatatan perkara tidak ada perintah status quo atau sita, pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan dengan dilengkapi surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang mengalihkan dan menerima peralihan hak atau pihak debitur dan kreditur dalam hal pembebanan hak atau surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak yang mengalihkan dan menerima peralihan hak atau pihak debitur dan kreditur; b. para pihak mengetahui bahwa objek tanah yang akan dialihkan atau dibebani hak tanggungan masih dalam perkara; c. para pihak akan tunduk kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segala keuntungan/ kerugian/beban yang didapat atas putusan pengadilan dimaksud. 42. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 126A dan Pasal 126 B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 126 A (1) Dalam hal hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) memerintahkan status quo atas Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan maka atas perintah hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke Kantor Pertanahan. (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pencatatan status quo tidak ada perintah sita, pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan dengan dilengkapi surat pernyataan atau surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3). (3) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek sita atau skorsing di Pengadilan.

(1) Penyitaan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangka penyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya serta apabila dimungkinkan pada sertipikatnya, berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan pencatatan sita pidana oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan melampirkan: a. surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik; b. surat izin ketua pengadilan negeri setempat; dan/atau c. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal permohonan pencatatan sita belum dilengkapi surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan pencatatan sita terlebih dulu berdasarkan surat perintah penyitaan dari penyidik. (4) Pencatatan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pencatatan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada penyidik untuk segera melengkapi surat izin sita dari ketua pengadilan negeri setempat dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Kantor Wilayah. (6) Hapusnya catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. sita tersebut dibatalkan/diangkat oleh penyidik atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku; b. putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau c. berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan pencatatan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum dilengkapi surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (7) Dalam hal buku tanah terdapat catatan sita pidana dapat dilakukan pencatatan peralihan dan/atau pembebanan hak sepanjang telah memperoleh izin dari penyidik dan/atau surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 44. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 127A dan Pasal 127B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa atas tanah terdaftar ke Kantor Pertanahan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daftar umum dan/atau Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada halaman sebab perubahan dengan kalimat: a. “Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini merupakan objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pemegang Hak dengan ………… sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor ….. tanggal …. yang dibuat oleh ……., Notaris di …..”; b. “Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini merupakan objek Perjanjian Perjanjian Sewa antara Pemegang Hak dengan ………… sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Nomor ….. tanggal …. yang dibuat oleh ……., Notaris di …..” (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan Pihak Yang Berkepentingan dengan ketentuan: a. menyampaikan akta perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa atas tanah dan identitas para pihak ke Kantor Pertanahan; dan b. membawa asli Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan untuk dicatat. (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus setelah permohonan penghapusan catatan oleh pemohon pencatatan dan dilakukan pada daftar umum dan/atau Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada halaman sebab perubahan dengan kalimat: a. “Pencatatan Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini sebagai objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor ….. tanggal …. yang dibuat oleh ……., Notaris di ….., hapus”; b. “Pencatatan Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini sebagai objek Perjanjian Perjanjian Sewa dengan Akta Perjanjian Sewa Nomor ….. tanggal …. yang dibuat oleh ……., Notaris di ….., hapus”. (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghapusan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. (6) Dalam hal terdapat catatan mengenai perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tidak dapat dilakukan peralihan hak selain kepada pihak yang tercantum dalam perjanjian. 45. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

BAB Kesatu

Pasal 45A

BAB Kesatu

Pasal 45A

Pasal 74

Pasal 74A

Pasal 74B

Pasal 76A

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 83

Pasal 86

Pasal 90A

Pasal 94

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 104A

Pasal 111

BAB Keenam

Pasal 113

Pasal 114

Pasal 121

Pasal 126

Pasal 126B

Pasal 127

Pasal 127A

Pasal 127B

Pasal 139

Pasal 164A

Pasal 186

Pasal 187

Pasal II

Pasal III