PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

PERMEN Nomor 15 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, perkara pertanahan, atau mafia pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan/atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 3. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. 4. Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 5. Mafia Pertanahan adalah tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan oleh individu, kelompok dan/atau badan hukum secara terencana, terstruktur, dan terorganisir yang diancam dengan hukuman pidana, baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Pencegahan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Pencegahan Kasus adalah proses, cara, atau tindakan mencegah agar Kasus tidak terjadi atau berulang. 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 9. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan Sengketa dan Konflik pertanahan serta penanganan Perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan Sengketa dan Konflik pertanahan serta penanganan Perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui sekretaris jenderal. 13. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Bidang PPS adalah unit kerja di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Sengketa dan Konflik, serta penanganan Perkara. 14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota. 15. Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. 16. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Seksi PPS adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Sengketa dan Konflik, serta penanganan Perkara.

BAB II

IDENTIFIKASI KASUS

Pasal 4

Koreksi

(1) Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya Kasus. (2) Penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari faktor internal dan/atau faktor eksternal. (3) Faktor internal penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kurang tertibnya administrasi pertanahan; b. kurangnya kuantitas, kualitas, dan/atau integritas sumber daya manusia Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan; dan/atau c. sistem informasi yang belum terintegrasi. (4) Faktor eksternal penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keberagaman alas hak yang menjadi bukti penguasaan; b. kurang tertibnya pengadministrasian alas hak pada lembaga yang menerbitkan; c. tindak pidana di bidang pertanahan; d. para pemilik tanah tidak memelihara, tidak memanfaatkan, dan tidak menguasai fisik bidang tanah yang dimiliki; e. dokumen terkait pemilik tanah dan bidang tanah tidak sesuai keadaan sebenarnya; f. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan; dan/atau g. sistem informasi yang belum terintegrasi.

Pasal 5

(1) Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prioritas terhadap: a. Kasus yang berdampak luas; b. Kasus yang menjadi perhatian publik; dan/atau c. Kasus yang sering terjadi/berulang. (2) Kasus yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kasus yang menjadi perhatian publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kasus yang memiliki kriteria: a. banyaknya jumlah subjek dan/atau objek yang terdampak; b. kompleksitas permasalahan; c. besarnya kerugian yang ditimbulkan; dan/atau d. menjadi pemberitaan media massa.

Pasal 6

Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan: a. inventarisasi; dan b. penyusunan hasil identifikasi Kasus.

Pasal 7

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pengumpulan: a. data Kasus; b. isu Kasus; c. hasil penelitian akademik; d. regulasi; dan/atau e. data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat serta isu yang berkembang.

Pasal 8

(1) Pengumpulan data Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan data Kasus yang sudah ditangani dan diselesaikan dalam sistem informasi penanganan Kasus pada Kementerian. (2) Pengumpulan data Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. substansi Kasus; b. anatomi Kasus; c. tipologi Kasus; d. klasifikasi Kasus; e. klasifikasi tempat kejadian Kasus; dan f. hasil peninjauan lapangan. (3) Substansi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan uraian dari pokok masalah. (4) Anatomi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. subjek; b. objek; c. uraian masalah; dan d. waktu kejadian. (5) Tipologi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kasus yang terkait dengan: a. letak dan batas bidang tanah; b. penguasaan dan pemilikan; c. penggunaan dan pemanfaatan tanah; d. penetapan hak dan pendaftaran tanah; e. pemeliharaan data pendaftaran tanah; f. tanah objek land reform; g. tanah adat/tanah ulayat; h. pengadaan tanah; i. pelaksanaan putusan pengadilan; j. informasi dan transaksi elektronik terkait pelayanan pertanahan; dan k. tipologi lain sesuai dengan perkembangan Kasus. (6) Klasifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas Kasus: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (7) Klasifikasi tempat kejadian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan keterangan keberadaan objek Kasus. (8) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kumpulan data dan/atau informasi lapangan yang diperoleh dari Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau instansi lain.

Pasal 9

(1) Pengumpulan isu Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan informasi Kasus yang bersumber dari media massa. (2) Pengumpulan isu Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama media yang memberitakan; b. jenis media; c. tanggal terbit/tanggal pemberitaan; d. subjek pemberitaan; e. objek pemberitaan; dan f. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 10

Pengumpulan hasil penelitian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan mengumpulkan data dan/atau informasi hasil penelitian normatif dan/atau empiris terkait data Kasus.

Pasal 11

Pengumpulan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait data Kasus.

Pasal 12

(1) Pengumpulan data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat serta isu yang berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diperoleh secara langsung dan/atau tidak langsung. (2) Perolehan secara langsung dan/atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. peninjauan lapangan; b. media massa; c. forum pertemuan dalam jaringan; dan/atau d. forum pertemuan luar jaringan.

Pasal 13

(1) Penyusunan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuat dalam bentuk laporan. (2) Laporan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. pihak terkait yang sudah menangani Kasus; c. dampak yang ditimbulkan; d. rekapitulasi hasil identifikasi; dan e. kesimpulan. (3) Dalam hal identifikasi Kasus dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Bidang PPS, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan pengkajian hasil identifikasi Kasus. (4) Dalam hal identifikasi Kasus dilakukan oleh Seksi PPS, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen identifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah. (5) Dalam hal dibutuhkan data tambahan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dikembalikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilengkapi sesuai dengan data yang dibutuhkan. (6) Dalam hal tidak diperlukan data tambahan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengkajian hasil identifikasi Kasus. (7) Format laporan hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Inventarisasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pengumpulan hasil penelitian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan mengumpulkan data dan/atau informasi hasil penelitian normatif dan/atau empiris terkait data Kasus.

Pasal 11

Pengumpulan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait data Kasus.

Pasal 12

BAB V

STRATEGI PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pencegahan Kasus dilakukan dengan menggunakan strategi. (2) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menanamkan nilai dan norma luhur sebagai sumber daya manusia yang melayani, profesional, dan terpercaya; b. membentuk sumber daya manusia dengan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual; c. membentuk budaya kerja dengan standar perilaku, moralitas, produktivitas, dan kualitas; dan d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan standar operasional prosedur pelayanan pertanahan. (3) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan. (4) Strategi Pencegahan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. peningkatan sistem informasi; c. pengkajian regulasi; d. sosialisasi; dan/atau e. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 18

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan melalui: a. pengendalian mutu atau supervisi; dan b. peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia. (2) Peningkatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilakukan melalui: a. sinkronisasi data kasus dan pemutakhiran data; dan b. digitalisasi produk pertanahan. (3) Pengkajian regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pelaksanaannya. (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d dilakukan melalui: a. penyuluhan ke masyarakat; b. penyuluhan ke pejabat pembuat akta tanah; dan c. media cetak dan/atau media elektronik. (5) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e melibatkan: a. unit eselon I di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan; b. instansi lain; atau c. pemangku kepentingan dan masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI KASUS KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH/KANTOR PERTANAHAN*) LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI KASUS NOMOR … I. HASIL INVENTARISASI a. Data Kasus: 1. substansi Kasus: …………………………………………………………… 2. anatomi Kasus: ……………………………………………………………. 3. tipologi Kasus: …………………………………………………………….. 4. klasifikasi Kasus: …………………………………………………………….. 5. klasifikasi tempat kejadian Kasus (berdasarkan pada letaknya, misalnya tempat terjadinya Kasus berada pada kawasan hutan, sempadan sungai, tanah ulayat, perumahan dan permukiman, dan lain-lain) ……………………………………………………………. 6. hasil peninjauan lapangan: …………………………………………………………… b. Isu Kasus: 1. nama media yang memberitakan: …………….……………………………………………… 2. jenis media: (elektronik/media cetak) …………………………………………………………… 3. tanggal terbit/tanggal pemberitaan: …………….……………………………………………… 4. subjek pemberitaan: …………….…………………………………………….. 5. objek pemberitaan: …………….……………………………………………. 6. waktu dan tempat kejadian: …………….……………………………………………. c. hasil penelitian akademik: …………………………………………………………………………………… d. regulasi: …………………………………………………………………………………… e. data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat serta isu yang berkembang berasal dari: 1. peninjauan lapangan: …………….…………….……………………………… 2. media massa: ………………………………………………………….. 3. forum pertemuan dalam jaringan: …………….……………………………………………. 4. forum pertemuan luar jaringan: ………………………………………………………….. II. PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENANGANI ……………………………………………………………………………………… III. DAMPAK YANG DITIMBULKAN a. …………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………. c. dan seterusnya. IV. REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI a. …………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………… c. dan seterusnya. V. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan identifikasi Kasus dapat disimpulkan: 1. penyebab terjadinya Kasus … 2. …………………………………….; 3. dan seterusnya (uraian lainnya yang menunjukkan kesimpulan hasil identifikasi Kasus). Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksana Identifikasi Kasus Pertanahan, 1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan) 2. dan seterusnya Mengetahui: Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pertanahan*) (Nama …) (NIP ...) Keterangan:  Coret yang tidak perlu MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN FORMAT LAPORAN PENGKAJIAN HASIL IDENTIFIKASI KASUS KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH *) LAPORAN HASIL PENGKAJIAN AKAR MASALAH NOMOR … I. DASAR Narasi yang terdapat pada kesimpulan Laporan Hasil Identifikasi Kasus. II. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS (internal/eksternal*) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……. III. RUMUSAN AKAR MASALAH a. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c. dan seterusnya. IV. PENILAIAN KASUS **) √ ) a. Urgensi Kasus: 1 2 3 4 5 ..…………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………….. b. Keseriusan Kasus: 1 2 3 4 5 ..…………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………….. c. Perkembangan Kasus: 1 2 3 4 5 ..…………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………….. d. Kompleksitas Kasus: 1 2 3 4 5 ..…………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………….. e. Kerugian yang ditimbulkan: 1 2 3 4 5 ..…………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………….. V. SARAN KEBIJAKAN ..…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksana Pengkajian Kasus Pertanahan, 1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan) 2. dan seterusnya Mengetahui: Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah*) (Nama ...) (NIP ...) Keterangan: * Coret yang tidak perlu ** dalam setiap penilaian rumusan akar masalah dilampirkan beserta evidennya √ Pilih salah satu dalam setiap kolom A. Urgensi Kasus Pertanahan 1. Tidak Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam > 1 tahun); 2. Kurang Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 1 tahun); 3. Cukup Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 6 bulan); 4. Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 3 bulan); 5. Sangat Mendesak (Harus ditindaklanjuti dalam 1 bulan) B. Keseriusan Kasus Pertanahan 1. Tidak Serius (dampak isu hanya berpengaruh pada level Seksi); 2. Kurang Serius (dampak isu berpengaruh pada level Kantor); 3. Cukup Serius (dampak isu berpengaruh pada masyarakat); 4. Serius (dampak isu berpengaruh pada lintas sektor masyarakat); 5. Sangat Serius (dampak isu berpengaruh secara Nasional) C. Perkembangan Kasus Pertanahan 1. Tidak Cepat Memburuk (memburuk dalam >1 tahun); 2. Kurang Memburuk (memburuk dalam 1 tahun); 3. Cukup Cepat Memburuk (memburuk dalam 6 bulan); 4. Cepat Memburuk (memburuk dalam 3 bulan); 5. Sangat Cepat Memburuk (memburuk dalam 1 bulan) D. Kompleksitas Kasus Pertanahan 1. Tidak Rumit (Dapat diselesaikan oleh 1-3 Orang); 2. Kurang Rumit (Perlu komitmen bersama dalam satu seksi); 3. Cukup Rumit (membutuhkan kebijakan Kepala Kantor); 4. Rumit (Membutuhkan kebijakan Kepala Kanwil); 5. Sangat Rumit (Perlu Standarisasi Secara Nasional) E. Kerugian yang ditimbulkan 1. Sangat Kecil (0 – 1.000.000.000); 2. Kecil (1.000.000.000 - 10.000.000.000); 3. Cukup Besar (10.000.000.000 - 100.000.000.000); 4. Besar (100.000.000.000 – 1.000.000.000.000); 5. Sangat Besar (>1.000.000.000.000). MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI KOP SURAT KEMENTERIAN BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI NOMOR … Pada hari ini … tanggal ... bulan … tahun … di … telah dilaksanakan rapat penyusunan rekomendasi dengan resume dan hasil sebagai berikut: I. DASAR a. Hasil Laporan Pengkajian; b. Surat Undangan Rapat Penyusunan Rekomendasi Nomor … Tangggal …; dan/atau c. Surat lain yang perlu … II. PELAKSANAAN a. Tempat dan Waktu 1) Tempat: … 2) Hari/tanggal/jam: … b. Pelaksana 1) Pimpinan: Nama, jabatan, instansi 2) Peserta: (Daftar Peserta Terlampir) c. Pokok Masalah: … d. Akar Masalah : … e. Tipologi Kasus: … f. Materi Penyusunan Rekomendasi: 1) Analisis Regulasi: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2) Strategi Kebijakan: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………….. 3) Strategi Kerja Sama Antar Kelembagaan: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4) Rencana kerja Pencegahan Kasus: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… III. HASIL RAPAT PENYUSUNAN REKOMENDASI a. Kesimpulan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b. Rekomendasi: 1) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..; 2) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..; 3) dan seterusnya. Demikian Berita Acara Penyusunan Rekomendasi tentang … dibuat dengan sebenarnya, yang dihadiri oleh peserta rapat. Kabupaten/Kota …, tanggal/bulan/tahun Pimpinan Rapat Penyusunan Rekomendasi, (……………………………………) Peserta Rapat: 1. …………………………………….. 2. ……………………………………… 3. …………………………………….. 4. dan seterusnya. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOP SURAT KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH *) LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI NOMOR … NO. NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN BUKTI DUKUNG KEGIATAN 1. Pelaksanaan Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan: a. ……………. b. …………….. c. dan seterusnya. 2. Pelaksanaan Strategi Pencegahan Kasus Pertanahan: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia b. peningkatan sistem informasi c. pengkajian regulasi d. sosialisasi e. koordinasi dan kerja sama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kasus Pertanahan, 1. Nama, NIP, Jabatan (tanda tangan) 2. dan seterusnya Mengetahui: Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah*) (Nama ...) (NIP ...) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20