PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 2. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 4. Penyelenggaran Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. 5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. 6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR. 7. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 10. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang. 12. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 13. Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan INDONESIA (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Asosiasi Akademisi adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan INDONESIA (ASPI) atau asosiasi akademisi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang diselenggarakan dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (2) Dalam perpaduan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. (3) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan. (4) Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota menyelenggarakan fungsi koordinasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. (2) Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten/kota. (3) Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Menteri menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan penataan ruang. (2) Gubernur, bupati, atau wali kota menjalankan fungsi koordinasi melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. (3) Dalam menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan Forum Penataan Ruang provinsi, kabupaten atau kota, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan/atau tokoh Masyarakat. (4) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang. (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat dilakukan dalam hal Menteri membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang di pusat. (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, Dirjen dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan. (4) Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas: a. Forum Penataan Ruang provinsi; dan b. Forum Penataan Ruang kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a di provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. (2) Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b di kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 9

Gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri.

Pasal 32

(1) Forum Penataan Ruang di daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang di daerah atau atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 33

(1) Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang di daerah diputuskan melalui musyawarah. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Forum Penataan Ruang di daerah menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. (3) Penyampaian alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disertai dengan berita acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 34

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 35

(1) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang di daerah dapat didelegasikan kepada pejabat lain. (2) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Pasal 36

(1) Masukan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang di daerah diserahkan kepada gubernur, dan/atau wali kota secara tertulis. (2) Gubernur, bupati, dan/atau wali kota dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan rekomendasi Forum Penataan Ruang di daerah yang disertai dengan penjelasan keputusan tersebut.

Pasal 37

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Keanggotaan

Pasal 10

Koreksi

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 11

Koreksi

(1) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio. (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota. (3) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota. (4) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 12

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat paling sedikit memiliki pemahaman terhadap: a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat; b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan c. kondisi sosial dan budaya Masyarakat setempat.

Pasal 13

(1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah bagi perwakilan Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. keanggotaannya dicabut. (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, atau tokoh Masyarakat yang tidak hadir rapat Forum Penataan Ruang di daerah tanpa alasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga dipandang mengganggu kinerja Forum Penataan Ruang di daerah dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang di daerah. (3) Penggantian anggota Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Profesi, dan/atau Asosiasi Akademisi di daerah, anggota Forum Penataan Ruang di daerah dapat berasal dari Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi dari daerah lain.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 11

Koreksi

(1) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio. (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota. (3) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota. (4) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 12

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat paling sedikit memiliki pemahaman terhadap: a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat; b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan c. kondisi sosial dan budaya Masyarakat setempat.

Pasal 13

(1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah bagi perwakilan Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. keanggotaannya dicabut. (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, atau tokoh Masyarakat yang tidak hadir rapat Forum Penataan Ruang di daerah tanpa alasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga dipandang mengganggu kinerja Forum Penataan Ruang di daerah dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang di daerah. (3) Penggantian anggota Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 14

Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Profesi, dan/atau Asosiasi Akademisi di daerah, anggota Forum Penataan Ruang di daerah dapat berasal dari Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi dari daerah lain.

Pasal 15

(1) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang di daerah dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah. (3) Dalam hal Forum Penataan Ruang di daerah memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang di daerah dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu. (2) Hasil dari evaluasi anggota Forum Penataan Ruang di daerah dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 17

(1) Ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi. (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi: a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; f. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; g. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan h. kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 18

(1) Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota. (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi. (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi: a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; f. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan g. kepala kantor pertanahan. (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 19

Dalam hal organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang merupakan satu kesatuan dengan bidang pekerjaan umum maka: a. sekretaris Forum Penataan Ruang di daerah dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang; dan b. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ditiadakan.

Pasal 20

(1) Sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang. (2) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 21

(1) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (2) Anggota kelompok kerja terdiri atas: a. anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; b. asosiasi profesi lainnya terkait Penataan Ruang dan asosiasi akademisi lainnya terkait Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan/atau c. unsur perangkat daerah lainnya yang dipandang perlu terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja. (3) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi profesi lainnya ditunjuk oleh ketua/pimpinan asosiasi profesi lainnya atas permintaan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (4) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi akademisi lainnya ditunjuk oleh pimpinan asosiasi akademisi lainnya atau pimpinan lembaga pendidikan tinggi atas permintaan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (5) Masa penugasan anggota kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 22

(1) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) merupakan asosiasi yang terkait bidang Penataan Ruang. (2) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya yang terkait bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari bidang keilmuan: a. arsitek; b. teknik sipil; dan/atau c. bidang keilmuan lainnya yang terkait. (3) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Struktur Organisasi Forum Penataan Ruang

Pasal 15

Koreksi

(1) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang di daerah dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah. (3) Dalam hal Forum Penataan Ruang di daerah memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang di daerah dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu. (2) Hasil dari evaluasi anggota Forum Penataan Ruang di daerah dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 17

(1) Ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi. (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi: a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; f. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; g. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan h. kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 18

(1) Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota. (2) Wakil ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi. (3) Sekretaris Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi: a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; f. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan g. kepala kantor pertanahan. (5) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 19

Dalam hal organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang merupakan satu kesatuan dengan bidang pekerjaan umum maka: a. sekretaris Forum Penataan Ruang di daerah dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang; dan b. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ditiadakan.

Pasal 20

(1) Sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah secara ex-officio dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang. (2) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 21

(1) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (2) Anggota kelompok kerja terdiri atas: a. anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; b. asosiasi profesi lainnya terkait Penataan Ruang dan asosiasi akademisi lainnya terkait Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan/atau c. unsur perangkat daerah lainnya yang dipandang perlu terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja. (3) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi profesi lainnya ditunjuk oleh ketua/pimpinan asosiasi profesi lainnya atas permintaan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (4) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi akademisi lainnya ditunjuk oleh pimpinan asosiasi akademisi lainnya atau pimpinan lembaga pendidikan tinggi atas permintaan ketua Forum Penataan Ruang di daerah. (5) Masa penugasan anggota kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 22

(1) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) merupakan asosiasi yang terkait bidang Penataan Ruang. (2) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya yang terkait bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari bidang keilmuan: a. arsitek; b. teknik sipil; dan/atau c. bidang keilmuan lainnya yang terkait. (3) Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 23

Koreksi

(1) Forum Penataan Ruang di daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari gubernur, bupati, atau wali kota. (3) Forum Penataan Ruang di daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan: a. kerawanan sosial; b. gangguan keamanan; c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 24

Forum Penataan Ruang provinsi memiliki tugas pada aspek: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi: a. memberikan pertimbangan penyusunan RTR provinsi; b. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. memberikan pertimbangan penguatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah provinsi melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 26

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada gubernur.

Pasal 27

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi: a. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) provinsi; dan c. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarPemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

BAB 2

Tugas Forum Penataan Ruang Provinsi

Pasal 24

Koreksi

Forum Penataan Ruang provinsi memiliki tugas pada aspek: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Koreksi

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi: a. memberikan pertimbangan penyusunan RTR provinsi; b. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. memberikan pertimbangan penguatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah provinsi melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 26

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada gubernur.

Pasal 27

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi: a. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) provinsi; dan c. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarPemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 28

Forum Penataan Ruang kabupaten/kota memiliki tugas pada aspek: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 29

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh: 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten/kota; dan c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 30

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati atau wali kota.

Pasal 31

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi: a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB 3

Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Pasal 28

Koreksi

Forum Penataan Ruang kabupaten/kota memiliki tugas pada aspek: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 29

Koreksi

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh: 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten/kota; dan c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 30

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati atau wali kota.

Pasal 31

Tugas Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi: a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB Kelima

Tata Kerja

Pasal 32

Koreksi

(1) Forum Penataan Ruang di daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang di daerah atau atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 33

(1) Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang di daerah diputuskan melalui musyawarah. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Forum Penataan Ruang di daerah menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. (3) Penyampaian alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disertai dengan berita acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang di daerah.

Pasal 34

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 35

(1) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang di daerah dapat didelegasikan kepada pejabat lain. (2) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Pasal 36

(1) Masukan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang di daerah diserahkan kepada gubernur, dan/atau wali kota secara tertulis. (2) Gubernur, bupati, dan/atau wali kota dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan rekomendasi Forum Penataan Ruang di daerah yang disertai dengan penjelasan keputusan tersebut.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 3

Pasal 28