Koreksi Pasal 5

(1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatur penempatan orang yang berhak menerima prioritas dalam urutan tempat. (2) Orang yang berhak menerima prioritas dalam urutan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jabatan dan/atau kedudukannya di dalam pemerintahan atau masyarakat. (3) Ketentuan mengenai Tata Tempat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.