PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah pemberian pelayanan fasilitasi bantuan hukum, pelayanan pertimbangan hukum, dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. 5. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota. 6. Masalah Hukum adalah persoalan hukum pidana yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Pensiunan adalah pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 9. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun. 10. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum kepada ASN, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum. 11. Pelayanan Pertimbangan Hukum adalah pemberian layanan hukum dalam rangka memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang memerlukan pendapat hukum atau rekomendasi hukum. 12. Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian pelayanan hukum dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

BAB II

PELAYANAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan di lingkungan: a. unit eselon I; b. Kantor Wilayah;dan c. Kantor Pertanahan. (2) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum. (3) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bagian yang melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum. (4) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh subbagian yang mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan eselon I terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan selaku pengarah; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas di bidang hukum selaku penanggung jawab; c. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku ketua; d. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku wakil ketua; e. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum atau pejabat yang ditunjuk selaku sekretaris; dan f. pegawai yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku anggota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Kantor Wilayah terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah selaku penanggung jawab; b. pejabat administrator yang melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan selaku ketua; c. pejabat pengawas yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan selaku sekretaris; dan d. pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah.

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Kantor Pertanahan terdiri atas: a. pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan selaku penanggung jawab; b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan selaku ketua; c. pejabat fungsional di bidang pemberian dukungan administrasi atau pejabat yang ditunjuk selaku sekretaris; dan d. pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan.

Pasal 7

Pemberian Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum diberikan kepada ASN, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum yang dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih aktif bertugas.

Pasal 8

(1) Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya ditembuskan kepada biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah; atau c. pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan. (3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat mengajukan permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berisi paling kurang mengenai identitas pemohon dan uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dihadapi dengan melampirkan dokumen pendukung yang ada. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pejabat yang berwenang menugaskan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum sesuai kewenangan di lingkungannya untuk ditindaklanjuti. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan penjelasan mengenai alasan ditolaknya permohonan. (4) Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dapat ditolak karena: a. Masalah Hukum yang dihadapi pemohon tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; b. pemohon telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN; atau c. alasan lain sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Kegiatan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan dengan melakukan pendampingan hukum dalam bentuk: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan materi tindak pidana; c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang; d. pendampingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; e. pemberian fasilitas ahli; dan f. koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam rangka kegiatan pendampingan hukum.

Pasal 11

(1) Dalam hal pemberian fasilitas ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, pejabat yang berwenang menugaskan pejabat yang memiliki kompetensi untuk menjadi ahli berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Apabila diperlukan, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan untuk menugaskan pejabat, yang memiliki kompetensi untuk menjadi ahli.

Pasal 12

(1) Dalam rangka inventarisasi Masalah Hukum, Kantor Pertanahan melalui Kantor Wilayah wajib membuat laporan mengenai daftar inventarisasi Masalah Hukum. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

PENANGANAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan meliputi: a. UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi; dan b. peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 16

(1) Penanganan pengujian UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri yang mewakili PRESIDEN berdasarkan surat kuasa khusus ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat kuasa substitusi. (2) Surat kuasa subsitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada pejabat: a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

Pasal 17

(1) Penanganan pengujian UNDANG-UNDANG di Mahkamah Konstitusi meliputi: a. persiapan persidangan; dan b. pelaksanaan persidangan. (2) Persiapan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. penyusunan keterangan PRESIDEN; dan b. pengumpulan alat bukti, penentuan saksi dan ahli, dan penentuan juru bicara di persidangan. (3) Dalam penyusunan keterangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan. (4) Format keterangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. judul; b. pembukaan; c. pokok permohonan; d. kewenangan Mahkamah Konstitusi; e. kedudukan hukum pemohon; f. keterangan terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan g. petitum.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dihadiri oleh Menteri dan/atau penerima surat kuasa substitusi. (2) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pembacaan keterangan PRESIDEN; b. pemberian keterangan saksi dan/atau ahli; c. penyusunan dan penyerahan kesimpulan PRESIDEN; dan/atau d. pembacaan putusan.

Pasal 19

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi: a. PERATURAN PEMERINTAH; b. peraturan PRESIDEN; dan c. peraturan menteri. (2) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Menteri yang mewakili berdasarkan surat kuasa khusus yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat kuasa substitusi. (3) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat kuasa khusus. (4) Surat kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada: a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau c. pejabat administrator atau pejabat setingkat eselon III. (5) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada: a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; c. pejabat administrator atau pejabat setingkat eselon III; dan/atau d. pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa penyusunan jawaban termohon. (2) Dalam penyusunan jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang- undangan. (3) Jawaban termohon dikirim kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut oleh Menteri atau penerima kuasa substitusi. (4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. pembukaan; c. pokok permohonan; d. kewenangan Mahkamah Agung; e. kedudukan hukum pemohon; f. jawaban termohon terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan g. petitum.

BAB Ketiga

Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21