PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Uraian tugas jabatan struktural digunakan untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2) Uraian tugas jabatan struktural ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (3) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1) Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian tugas jabatan struktural dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan. (2) Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan dan/atau pembentukan uraian tugas jabatan struktural pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; dan 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2019 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA