PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

PERMEN Nomor 12 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya. 2. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional. 3. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. 4. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 7. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. 8. Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu. 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pasal 2

Koreksi

(1) Verifikasi data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan berdasarkan peta Lahan Sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. (2) Selain berdasarkan hasil interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang juga dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi data Lahan Sawah yang dilakukan oleh Menteri. (3) Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria untuk melakukan inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. inventarisasi data Lahan Sawah eksisting; dan b. inventarisasi data pertanahan di atas Lahan Sawah. (5) Terhadap hasil inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kendali mutu oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.

Pasal 3

(1) Data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit namun tidak terbatas berupa: a. Hak Atas Tanah; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. izin lokasi dan penetapan lokasi; d. izin perubahan penggunaan tanah dan izin-izin lain yang mengubah fungsi Lahan Sawah menjadi lahan nonpertanian; dan e. RTR dan/atau peraturan zonasi. (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 4

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi; b. analisis hasil identifikasi; dan c. klarifikasi.

Pasal 5

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. identifikasi Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah; b. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah; dan c. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kantor Pertanahan, untuk tingkat kabupaten/kota; b. Kantor Wilayah, untuk tingkat provinsi; dan c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, untuk tingkat nasional. (3) Pelaksanaan identifikasi oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikutsertakan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.

Pasal 6

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui: a. pengumpulan data; dan b. survei lapangan. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah terhadap luas Lahan Sawah.

Pasal 7

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perubahan fungsi Lahan Sawah secara administratif berdasarkan dokumen pertanahan dan Tata Ruang. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengumpulkan data peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau dalam peraturan lainnya; dan b. mengumpulkan data pola ruang dan struktur ruang pada setiap kawasan peruntukan budi daya dalam RTR dan/atau peraturan zonasi yang telah ditetapkan maupun masih dalam proses peninjauan kembali/revisi. (3) Perubahan fungsi Lahan Sawah secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan fungsi yang terjadi sehubungan dengan diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan, perizinan, atau Hak Atas Tanah nonpertanian namun kondisi fisik di lapangan masih berupa sawah. (4) Dalam hal Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbit, identifikasi dapat dilakukan berdasarkan penguasaan atas tanah yang terbit di atas Lahan Sawah.

Pasal 8

(1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang sudah dikumpulkan terkait penggunaan Lahan Sawah. (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah; b. peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau peraturan zonasi; dan c. Alih Fungsi Lahan Sawah. (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui proses pemanfaatan Lahan Sawah aktual yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang atau faktor penambah. (4) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. luas Lahan Sawah eksisting; b. luas Lahan Sawah yang telah beralih fungsi; c. hak guna bangunan; d. hak milik tanah nonpertanian; e. konsolidasi tanah nonpertanian; f. hak pakai tanah nonpertanian; g. pertimbangan teknis pertanahan yang telah diterbitkan; h. izin lokasi; i. izin perubahan penggunaan tanah/izin pemanfaatan ruang/izin peruntukan tanah; j. penetapan lokasi; k. penetapan lokasi proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah provinsi/kabupaten/kota; dan l. peruntukan non pertanian dalam RTR. (5) Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi Lahan Sawah yang tidak terdelineasi.

Pasal 9

Rincian tata cara pengumpulan data dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Analisis dilakukan dengan pengolahan data spasial dan tekstual berdasarkan hasil identifikasi. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Hak Atas Tanah nonpertanian yang berada di atas lahan sawah; b. peruntukkan RTR pada lahan sawah; dan c. perizinan yang terbit di atas Lahan Sawah. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kantor Pertanahan, untuk tingkat kabupaten/ kota; b. Kantor Wilayah, untuk tingkat provinsi; dan c. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, untuk tingkat nasional.

Pasal 11

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menghasilkan data Lahan Sawah berdasarkan faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah dari data pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 12

(1) Klarifikasi kepada pemangku kepentingan dilakukan terhadap analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkini tentang luas dan Alih Fungsi Lahan Sawah yang dituangkan dalam bentuk laporan. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang untuk tingkat nasional dengan melibatkan direktorat jenderal lainnya di lingkungan Kementerian dan/atau kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 13

Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat: a. Hak Atas Tanah nonpertanian yang berada di atas Lahan Sawah; b. peruntukkan RTR pada Lahan Sawah; c. perizinan yang terbit di atas Lahan Sawah; d. proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan Lahan Sawah; e. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan/lahan pertanian pangan berkelanjutan/lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; f. daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; g. cetak sawah baru; h. informasi kelompok petani dan subsidi pertanian; dan i. kondisi pemanfaatan Lahan Sawah saat ini.

Pasal 14

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang yang memuat peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dengan skala 1:5.000. (2) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:10.000. (3) Dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 15

(1) Menteri menyampaikan dokumen hasil verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah. (2) Tim Terpadu melakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Identifikasi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Klarifikasi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 19

Koreksi

Terhadap lahan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi yang dimuat dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri.

Pasal 20

(1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada kepala Kantor Pertanahan. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang yang dilakukan secara berjenjang. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memperhatikan: a. kesesuaian dengan RTR; b. dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan c. ketersediaan luas tanah. (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan pula aspek: a. kepentingan umum; b. kebencanaan; c. program ketahanan pangan nasional dan daerah; d. proyek strategis nasional; dan/atau e. penanaman modal skala nasional.

Pasal 21

(1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menyetujui permohonan perubahan penggunaan tanah. (2) Dalam hal permohonan perubahan penggunaan tanah disetujui, Menteri memberikan rekomendasi berupa dapat dialihfungsikannya Lahan Sawah yang dilindungi secara bersyarat apabila memenuhi kriteria: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. infrastruktur akibat bencana. (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengadaan tanah dengan jenis kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan. (4) Infrastruktur akibat bencana sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dibangun dalam rangka tanggap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Pasal 22

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat disertai dengan persyaratan berupa kompensasi dan/atau penggantian lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.

Pasal 24

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengacu kepada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28