Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN A…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 956) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: 13A. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah kementerian/lembaga selain Kementerian. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 20

Koreksi

(1) Penempatan tugas lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian ditetapkan oleh Menteri. (2) Lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah dikembalikan ke unit kerja asal. (3) Lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan yang berasal dari masyarakat umum dapat mendaftarkan diri sebagai CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah sesuai formasi yang tersedia. 4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(1) Taruna dengan status tugas belajar yang berasal dari Kementerian, yang keluar dari pendidikan karena kemauan sendiri harus mendapat persetujuan dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan mengembalikan biaya studi. (2) Taruna dengan status tugas belajar yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah yang keluar dari pendidikan karena kemauan sendiri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pada instansi yang bersangkutan. (3) Tata cara pemberian persetujuan dan pengembalian biaya studi terhadap Taruna yang keluar atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua. 5. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA SUMBER PEMBIAYAAN 6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Koreksi

(1) Sumber biaya pendidikan dan lain-lain bagi calon Taruna yang berasal dari: a. Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian; b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. masyarakat umum dibebankan pada biaya swadaya masing-masing calon Taruna atau pola kerja sama dengan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pemerintah daerah. (2) Biaya pendidikan dan lain-lain yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing- masing instansi dan/atau biaya swadaya masing- masing calon Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kementerian.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN PADA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 23A

Pasal II