PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1591), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 33

Koreksi

(1) Selain KJSKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. (2) Pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat massal atau sistematik. (3) Pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari lingkungan Kementerian atau dari swadaya masyarakat. (4) Dalam melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Hukum Perseroan wajib mempunyai Surveyor Kadaster Berlisensi. (5) Hasil survei dan pemetaan oleh Badan Hukum Perseroan, berupa: a. data hasil pengukuran di lapangan; b. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun digital; dan c. Peta Bidang, dan hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil survei dan pemetaan berupa Gambar Ukur ditandatangani Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster sebagai pelaksana kegiatan survei dan pemetaan. (7) Hasil survei dan pemetaan berupa Peta Bidang ditandatangani oleh Surveyor Kadaster yang ditunjuk oleh Pemimpin Badan Hukum Perseroan. (8) Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan terlebih dahulu pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah perorangan dan kelompok masyarakat maupun dalam rangka persiapan pendaftaran tanah lengkap dalam suatu desa/kelurahan. (9) Sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Badan Hukum Perseroan wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. (10) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk mengetahui: a. informasi peta dasar; b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan. (11) Hasil survei dan pemetaan oleh Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan dan dapat digunakan dalam layanan pertanahan. (12) Tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan merupakan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng antara Pimpinan Badan Hukum Perseroan serta Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai pelaksana pekerjaan. 17. Ketentuan Pasal 37 dihapus. 18. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal II