Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, DAN REVISI RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA TATA RUANGKAWASAN STRATEGIS NASIONAL, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERMEN Nomor 10 Tahun 2021
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
11. Pulau/Kepulauan adalah pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa- Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, dan gugusan Kepulauan Maluku.
12. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disingkat RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran Masyarakat dalam penataan ruang.
13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain.
15. Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dan kebutuhan pembangunan yang memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
23. Hari adalah hari kerja.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, dan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan RTR:
a. yang mempertimbangkan penataan ruang wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTR;
b. yang mewadahi pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. yang mempertimbangkan sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTR;
dan
d. yang merupakan operasionalisasi RTRWN melalui penyusunan dan Peninjauan Kembali RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan;
b. tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN;
c. tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN; dan
d. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN
(1) RTR Pulau/Kepulauan merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRWN.
(2) Fungsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada Pulau/Kepulauan yang diselenggarakan oleh seluruh Pemangku Kepentingan;
b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Pulau/Kepulauan; dan
c. sebagai dasar arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepulauan.
(3) Manfaat RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup regional Pulau/Kepulauan;
b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan Pulau/Kepulauan dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. untuk mewujudkan tata ruang Pulau/Kepulauan yang berkualitas.
Pasal 5
(1) Skala peta ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang Pulau/Kepulauan.
(2) RTR Pulau/Kepulauan digambarkan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:500.000.
Pasal 6
(1) RTR Pulau/Kepulauan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan diundangkan.
(2) RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(2) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan melibatkan Pemangku Kepentingan termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat provinsi sesuai kebutuhan dan cakupan RTR Pulau/Kepulauan.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR Pulau/Kepulauan.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 10
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTR Pulau/Kepulauan
divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 11
Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12
Muatan RTR Pulau/Kepulauan disusun dengan sistematika:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;
b. rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
c. rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
d. arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
f. peran Masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.
Pasal 13
Pasal 14
Muatan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) RTR Pulau/Kepulauan merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRWN.
(2) Fungsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada Pulau/Kepulauan yang diselenggarakan oleh seluruh Pemangku Kepentingan;
b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Pulau/Kepulauan; dan
c. sebagai dasar arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepulauan.
(3) Manfaat RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup regional Pulau/Kepulauan;
b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan Pulau/Kepulauan dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. untuk mewujudkan tata ruang Pulau/Kepulauan yang berkualitas.
Pasal 5
(1) Skala peta ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang Pulau/Kepulauan.
(2) RTR Pulau/Kepulauan digambarkan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:500.000.
Pasal 6
(1) RTR Pulau/Kepulauan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan diundangkan.
(2) RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Kedua
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RTR Pulau/Kepulauan
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(2) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan melibatkan Pemangku Kepentingan termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat provinsi sesuai kebutuhan dan cakupan RTR Pulau/Kepulauan.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR Pulau/Kepulauan.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 10
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTR Pulau/Kepulauan
divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 11
Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Muatan RTR Pulau/Kepulauan disusun dengan sistematika:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;
b. rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
c. rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
d. arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
f. peran Masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.
(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan tema pengembangan Pulau/Kepulauan.
(2) Kebijakan penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
(3) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. rencana sistem pusat permukiman yang dituangkan ke dalam rencana sistem perkotaan Pulau/Kepulauan;
b. rencana sistem jaringan prasarana yang memuat sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air; dan
c. rencana struktur ruang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan
tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(5) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
a. kawasan lindung Pulau/Kepulauan; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
(7) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan
tentang RTR
Pulau/Kepulauan.
(8) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR Pulau/Kepulauan yang dijabarkan ke dalam:
a. KKPR;
b. strategi kebijakan pengembangan Pulau/Kepulauan yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Pulau/Kepulauan melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang merupakan acuan sektor dan daerah dalam menyusun program perwujudan RTR Pulau/Kepulauan dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh tahun) yang terdiri atas indikasi program utama, indikasi sumber Pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.
(9) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
b. arahan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR Pulau/Kepulauan.
Pasal 14
Muatan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
(1) RTR KSN merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRWN.
(2) Fungsi RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSN yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN; dan
c. sebagai dasar arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN.
(3) Manfaat RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN;
b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya serta wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN berada; dan
c. untuk menjamin terwujudnya tata ruang KSN yang berkualitas.
Pasal 16
(1) RTR KSN berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN diundangkan.
(2) RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RTR KSN;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(2) Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RTR KSN melibatkan Pemangku Kepentingan termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat Provinsi sesuai kebutuhan dan cakupan RTR KSN.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RTR KSN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RTR KSN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR KSN.
Pasal 27
Pasal 28
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
(2) huruf f merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 29
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTR KSN divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 30
Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 31
Muatan RTR KSN disusun dengan sistematika:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
b. rencana Struktur Ruang KSN;
c. rencana Pola Ruang KSN;
d. arahan pemanfaatan ruang KSN;
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN; dan
f. pengelolaan dan peran Masyarakat dalam penataan ruang KSN.
Pasal 32
Pasal 33
Muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Pasal 34
(1) RDTR KPN mengacu pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2) Fungsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
b. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
c. sebagai acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. sebagai acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
e. sebagai acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun Masyarakat.
(3) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Manfaat RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan negara;
b. untuk menjamin terwujudnya tata ruang kawasan perbatasan negara yang berkualitas; dan
c. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan perbatasan negara.
(5) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
Pasal 35
(1) RDTR KPN berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN diundangkan.
(2) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RDTR KPN;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN.
(2) Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RDTR KPN melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memuat informasi RDTR dalam bentuk penampang 3 (tiga) dimensi.
(7) Penyediaan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR KPN.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 39
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RDTR KPN divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan oleh pemerintah pusat dianggap telah disetujui.
Pasal 40
Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
Muatan RDTR KPN disusun dengan sistematika:
a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. peraturan zonasi.
Pasal 42
(1) Tujuan penataan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan dan merupakan alasan disusunnya RDTR KPN yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.
(3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan upaya mewujudkan RDTR KPN dalam bentuk indikasi program utama jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi:
a. aturan dasar; dan/atau
b. teknik pengaturan zonasi.
(6) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau ruang laut sesuai kebutuhan.
(7) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) RTR KSN merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRWN.
(2) Fungsi RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSN yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN; dan
c. sebagai dasar arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN.
(3) Manfaat RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN;
b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya serta wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN berada; dan
c. untuk menjamin terwujudnya tata ruang KSN yang berkualitas.
Pasal 16
(1) RTR KSN berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN diundangkan.
(2) RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sudut kepentingan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merujuk pada penetapan KSN dalam RTRWN.
Pasal 19
Sudut kepentingan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas sudut kepentingan:
a. pertahanan dan keamanan;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. sosial dan budaya;
d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Pasal 20
KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan
lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; dan/atau
c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau- pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
Pasal 21
KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
c. memiliki potensi ekspor;
d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
Pasal 22
KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan warisan budaya dunia;
b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau
c. merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.
Pasal 23
KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
Pasal 24
KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
d. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
e. rawan bencana alam nasional; dan/atau
f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
Sudut kepentingan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas sudut kepentingan:
a. pertahanan dan keamanan;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. sosial dan budaya;
d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan
lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; dan/atau
c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau- pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
Pasal 21
KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
c. memiliki potensi ekspor;
d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
Pasal 22
KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan warisan budaya dunia;
b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau
c. merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.
Pasal 23
KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
Pasal 24
KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
d. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
e. rawan bencana alam nasional; dan/atau
f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
Pasal 25
(1) Skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSN, termasuk isu strategis terpilih.
(2) RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.
(3) Dalam hal RTR KSN merupakan kawasan perkotaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka RTR KSN dimaksud dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.
(1) Skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSN, termasuk isu strategis terpilih.
(2) RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.
(3) Dalam hal RTR KSN merupakan kawasan perkotaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka RTR KSN dimaksud dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RTR KSN;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(2) Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RTR KSN melibatkan Pemangku Kepentingan termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat Provinsi sesuai kebutuhan dan cakupan RTR KSN.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RTR KSN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RTR KSN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR KSN.
Pasal 27
Pasal 28
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
(2) huruf f merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 29
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTR KSN divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 30
Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Muatan RTR KSN disusun dengan sistematika:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
b. rencana Struktur Ruang KSN;
c. rencana Pola Ruang KSN;
d. arahan pemanfaatan ruang KSN;
e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN; dan
f. pengelolaan dan peran Masyarakat dalam penataan ruang KSN.
(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan fokus penanganan KSN.
(2) Kebijakan penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
(3) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. sistem pusat permukiman mencakup antara lain pusat pelayanan, pusat kegiatan, atau pusat pertumbuhan;
b. sistem jaringan prasarana utama yang dapat terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan
prasarana permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN;
dan/atau
c. sistem jaringan prasarana lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN.
(4) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(5) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a. kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Konservasi di Laut;
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
c. alur migrasi biota laut.
(6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan zona budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar analisis paling sedikit memuat daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana, intensitas pemanfaatan ruang, dan analisis lainnya yang diperlukan sesuai konteks kriteria KSN.
(7) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(8) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR KSN yang dijabarkan ke dalam:
a. KKPR;
b. strategi kebijakan pengembangan KSN yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
c. Indikasi program utama yang paling sedikit meliputi program utama, sumber Pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
(9) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
b. arahan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTRK KSN.
(11) pengelolaan dan peran Masyarakat dalam penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
a. pengelolaan KSN sebagai upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang KSN; dan
b. peran Masyarakat sebagai upaya pelibatan Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan suatu KSN.
Pasal 33
Muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(1) RDTR KPN mengacu pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2) Fungsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
b. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
c. sebagai acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. sebagai acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
e. sebagai acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun Masyarakat.
(3) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Manfaat RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan negara;
b. untuk menjamin terwujudnya tata ruang kawasan perbatasan negara yang berkualitas; dan
c. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan perbatasan negara.
(5) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
Pasal 35
(1) RDTR KPN berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN diundangkan.
(2) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN meliputi tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan data dan analisis;
c. perumusan konsepsi RDTR KPN;
d. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN; dan
e. penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN.
(2) Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Penyusunan RDTR KPN melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat termasuk pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
(5) Pemerintah Pusat wajib menyusun dan menyediakan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Penyediaan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memuat informasi RDTR dalam bentuk penampang 3 (tiga) dimensi.
(7) Penyediaan RDTR KPN yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR KPN.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b merupakan peta rupabumi INDONESIA dan/atau peta dasar lainnya.
(2) Peta rupabumi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(3) Peta dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
(5) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka peta dasar yang diajukan dianggap telah disetujui.
Pasal 39
(1) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
(3) Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RDTR KPN divalidasi oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan validasi diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5) Dalam hal validasi lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan oleh pemerintah pusat dianggap telah disetujui.
Pasal 40
Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Muatan RDTR KPN disusun dengan sistematika:
a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. peraturan zonasi.
(1) Tujuan penataan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan dan merupakan alasan disusunnya RDTR KPN yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.
(3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.
(4) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan upaya mewujudkan RDTR KPN dalam bentuk indikasi program utama jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi:
a. aturan dasar; dan/atau
b. teknik pengaturan zonasi.
(6) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau ruang laut sesuai kebutuhan.
(7) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL,
(1) Tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepuluan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan;
b. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR KSN; dan
c. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RDTR KPN.
(2) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepuluan, RTR KSN, dan RDTR KPN dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG;
c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Pasal 44
Pasal 45
Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemenuhan kriteria dan penetapan Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN;
b. kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN;
c. kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; dan/atau
d. revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
Pasal 46
(1) Pemenuhan kriteria dan penetapan Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berdasarkan pemenuhan kriteria dan penetapan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melakukan Peninjauan Kembali terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(3) Peninjauan Kembali terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti melalui kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang akan ditinjau kembali.
Pasal 47
(1) Kajian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
(2) Kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit berupa analisis cepat terhadap perubahan strategis yang terjadi dan berdampak pada muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang akan ditinjau kembali.
(3) Hasil kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa:
a. hasil kajian minor yang merekomendasikan bahwa perubahan lingkungan strategis yang terjadi tidak terlalu berdampak secara luas terhadap muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; atau
b. hasil kajian mayor yang merekomendasikan bahwa perubahan lingkungan strategis yang terjadi berdampak secara luas terhadap muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(4) Hasil kajian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa dokumen hasil yang merekomendasikan tidak perlu dilakukan Peninjauan Kembali terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN, sehingga
apabila ada kepentingan berkenaan dengan penataan ruang dapat menggunakan mekanisme KKPR.
(5) Hasil kajian mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dokumen hasil yang merekomendasikan perlu dilakukan kajian Peninjauan Kembali secara lebih mendalam terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
Pasal 48
(1) Kajian Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kajian terhadap:
a. perkembangan kebijakan nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi;
c. hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
dan/atau
d. rekomendasi atau persetujuan KKPR.
(2) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi berupa:
a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dan dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(4) Hasil kajian peninjauan kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri.
(5) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
Pasal 49
(1) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan proses dan prosedur penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(2) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Dalam hal revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengubah fungsi ruang, maka perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
(4) Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan.
Pasal 50
Tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Terhadap dokumen Perencanaan Ruang laut, pengintegrasian ke dalam RTR dilakukan dengan ketentuan:
a. ruang perairan KSN diintegrasikan ke dalam RTR KSN;
dan
b. ruang perairan kawasan strategis nasional tertentu yang berupa pulau-pulau kecil terluar diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
ttd.
SOFYAN A. DJALIL
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
(1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja;
d. penetapan metodologi yang digunakan;
e. kajian awal data sekunder;
f. pemilihan isu strategis prioritas;
g. pemantapan tema pengembangan Pulau/ Kepulauan;
h. persiapan teknis pelaksanaan; dan
i. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi serta Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. data wilayah administrasi;
b. data dan informasi kependudukan;
c. data dan informasi bidang pertanahan;
d. data dan informasi kebencanaan; dan
e. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
(3) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. analisis potensi, permasalahan, peluang, serta tantangan regional dan global;
b. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
c. analisis regional ekonomi wilayah, fisik, dan lingkungan;
d. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
e. analisis interaksi antarwilayah dan kedudukan Pulau/Kepulauan;
f. analisis skema pembiayaan pembangunan; dan
g. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik Pulau/ Kepulauan.
(4) Perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;
b. perumusan rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
c. perumusan rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
d. perumusan arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
f. perumusan peran Masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan tema pengembangan Pulau/Kepulauan.
(2) Kebijakan penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
(3) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. rencana sistem pusat permukiman yang dituangkan ke dalam rencana sistem perkotaan Pulau/Kepulauan;
b. rencana sistem jaringan prasarana yang memuat sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air; dan
c. rencana struktur ruang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan
tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(5) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
a. kawasan lindung Pulau/Kepulauan; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
(7) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan
tentang RTR
Pulau/Kepulauan.
(8) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR Pulau/Kepulauan yang dijabarkan ke dalam:
a. KKPR;
b. strategi kebijakan pengembangan Pulau/Kepulauan yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Pulau/Kepulauan melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang merupakan acuan sektor dan daerah dalam menyusun program perwujudan RTR Pulau/Kepulauan dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh tahun) yang terdiri atas indikasi program utama, indikasi sumber Pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.
(9) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
b. arahan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR Pulau/Kepulauan.
(1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja;
d. penetapan metodologi yang digunakan;
e. kajian awal data sekunder;
f. pemilihan isu strategis prioritas;
g. pemantapan tema pengembangan Pulau/ Kepulauan;
h. persiapan teknis pelaksanaan; dan
i. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi serta Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. data wilayah administrasi;
b. data dan informasi kependudukan;
c. data dan informasi bidang pertanahan;
d. data dan informasi kebencanaan; dan
e. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
(3) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. analisis potensi, permasalahan, peluang, serta tantangan regional dan global;
b. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
c. analisis regional ekonomi wilayah, fisik, dan lingkungan;
d. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
e. analisis interaksi antarwilayah dan kedudukan Pulau/Kepulauan;
f. analisis skema pembiayaan pembangunan; dan
g. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik Pulau/ Kepulauan.
(4) Perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;
b. perumusan rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
c. perumusan rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
d. perumusan arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
f. perumusan peran Masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR Pulau/Kepulauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja;
d. penetapan metodologi yang digunakan;
e. kajian awal data sekunder, termasuk kebijakan dan program kementerian/lembaga atau sektor yang terkait dengan RTR KSN;
f. pemilihan isu strategis prioritas;
g. pemantapan fokus penanganan;
h. perumusan delineasi awal RTR KSN;
i. persiapan teknis pelaksanaan; dan
j. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
a. data wilayah administrasi;
b. data dan informasi kependudukan;
c. data dan informasi bidang pertanahan;
d. data dan informasi kebencanaan;
e. data dan informasi kelautan;
f. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan;
g. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSN;
h. data kebijakan spasial, data kebijakan pembangunan, dan data kebijakan sektoral terkait;
i. data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam;
j. data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan;
k. data sumber daya buatan/prasarana dan sarana;
l. data perekonomian, sosial, dan budaya;
m. data kelembagaan;
n. data citra satelit; dan
o. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.
(3) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
a. analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
b. analisis sosial kependudukan;
c. analisis ekonomi;
d. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
e. analisis kebijakan spasial, pembangunan, dan sektoral terkait;
f. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSN;
g. analisis delineasi kawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui penetapan delineasi RTR KSN;
h. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
i. analisis kebutuhan prasarana dan sarana;
j. analisis interaksi antarwilayah;
k. analisis kelautan, paling sedikit mencakup alur biota laut;
l. analisis skema pembiayaan pembangunan;
m. analisis kelembagaan pengelolaan KSN;
n. analisis pertanahan;
o. analisis konsep pengembangan kawasan untuk menentukan arahan strategi, konsep rencana Struktur Ruang dan/atau konsep rencana Pola Ruang; dan
p. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.
(4) Perumusan konsepsi RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
b. perumusan rencana Struktur Ruang KSN;
c. perumusan rencana Pola Ruang KSN;
d. perumusan arahan pemanfaatan ruang KSN;
e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN;
f. perumusan konsep pengelolaan dan peran Masyarakat dalam KSN; dan/atau
g. pengintegrasian muatan ruang perairan KSN dan/atau Kawasan Strategis Nasional tertentu.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan fokus penanganan KSN.
(2) Kebijakan penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
(3) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. sistem pusat permukiman mencakup antara lain pusat pelayanan, pusat kegiatan, atau pusat pertumbuhan;
b. sistem jaringan prasarana utama yang dapat terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan
prasarana permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN;
dan/atau
c. sistem jaringan prasarana lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN.
(4) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(5) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a. kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Konservasi di Laut;
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
c. alur migrasi biota laut.
(6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan zona budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar analisis paling sedikit memuat daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana, intensitas pemanfaatan ruang, dan analisis lainnya yang diperlukan sesuai konteks kriteria KSN.
(7) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(8) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR KSN yang dijabarkan ke dalam:
a. KKPR;
b. strategi kebijakan pengembangan KSN yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
c. Indikasi program utama yang paling sedikit meliputi program utama, sumber Pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
(9) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
b. arahan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTRK KSN.
(11) pengelolaan dan peran Masyarakat dalam penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
a. pengelolaan KSN sebagai upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang KSN; dan
b. peran Masyarakat sebagai upaya pelibatan Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan suatu KSN.
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. penentuan metodologi yang digunakan;
d. penyiapan perangkat survei;
e. kajian awal data sekunder;
f. penetapan delineasi wilayah perencanaan RDTR KPN; dan
g. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Data primer, terdiri atas:
1) aspirasi Masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat serta informasi terkait
potensi dan masalah penataan ruang yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya;
2) kondisi dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, konflik-konflik pemanfaatan ruang (jika ada), dampak pemanfaatan ruang, maupun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang didapat melalui metode observasi lapangan; dan 3) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah perencanaan secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah perencanaan.
b. Data sekunder, terdiri atas:
1) Peta dengan ketelitian minimal 1:5.000 terdiri atas:
a) peta dasar rupa bumi termutakhir skala minimal 1:5.000;
b) peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
c) peta penatagunaan tanah;
d) peta Daerah Aliran Sungai (DAS);
e) peta klimatologis;
f) peta kawasan bencana dan/atau risiko bencana di level kabupaten; dan g) peta tematik sektoral tertentu.
2) data wilayah administrasi;
3) data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTR KSN sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, RTRW Kabupaten/Kota, RPJP Kabupaten/Kota, dan RPJM Kabupaten/Kota;
4) data fisiografis;
5) data kondisi fisik tanah;
6) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum;
7) data penggunaan tanah;
8) data peruntukan ruang;
9) data dan informasi izin pemanfaatan ruang yang sudah ada dan masih berlaku;
10) data dan informasi KKPR;
11) data kependudukan dan sosial budaya;
12) data ketersediaan prasarana dan sarana;
13) data dan informasi tentang peluang ekonomi;
14) data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
15) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
16) data terkait kawasan dan bangunan;
17) RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan perencanaan;
18) data dan informasi terkait kondisi geologi kawasan termasuk pemanfaatan ruang di dalam bumi, jika ada;
19) data dan informasi kebencanaan;
20) data dan informasi pertahanan dan keamanan;
21) data dan informasi terkait standar teknis yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang- undangan nasional maupun daerah;
22) data dan informasi perizinan dan komitmen pembangunan; dan 23) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait.
(3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
a. analisis struktur internal wilayah perencanaan;
b. analisis sistem penggunaan lahan;
c. analisis kedudukan dan peran wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas;
d. analisis sumber daya alam dan fisik atau analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. analisis sosial budaya;
f. analisis kependudukan;
g. analisis ekonomi dan sektor unggulan;
h. analisis transportasi;
i. analisis sumber daya buatan;
j. analisis kondisi lingkungan binaan;
k. analisis kelembagaan;
l. analisis sumber pembiayaan;
m. analisis kepentingan pertahanan, dan keamanan;
n. analisis karakteristik peruntukan, dan zona berdasarkan kondisi yang diharapkan;
o. analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
p. analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona;
q. analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzona;
r. analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
s. analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/ subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
t. analisis karakteristik spesifik lokasi;
u. analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan
v. analisis kewenangan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(4) Perumusan konsepsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan penataan wilayah perencanaan;
b. perumusan rencana Struktur Ruang;
c. perumusan rencana Pola Ruang;
d. perumusan ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. perumusan peraturan zonasi.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja;
d. penetapan metodologi yang digunakan;
e. kajian awal data sekunder, termasuk kebijakan dan program kementerian/lembaga atau sektor yang terkait dengan RTR KSN;
f. pemilihan isu strategis prioritas;
g. pemantapan fokus penanganan;
h. perumusan delineasi awal RTR KSN;
i. persiapan teknis pelaksanaan; dan
j. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
a. data wilayah administrasi;
b. data dan informasi kependudukan;
c. data dan informasi bidang pertanahan;
d. data dan informasi kebencanaan;
e. data dan informasi kelautan;
f. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan;
g. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSN;
h. data kebijakan spasial, data kebijakan pembangunan, dan data kebijakan sektoral terkait;
i. data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam;
j. data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan;
k. data sumber daya buatan/prasarana dan sarana;
l. data perekonomian, sosial, dan budaya;
m. data kelembagaan;
n. data citra satelit; dan
o. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.
(3) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
a. analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
b. analisis sosial kependudukan;
c. analisis ekonomi;
d. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
e. analisis kebijakan spasial, pembangunan, dan sektoral terkait;
f. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSN;
g. analisis delineasi kawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui penetapan delineasi RTR KSN;
h. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
i. analisis kebutuhan prasarana dan sarana;
j. analisis interaksi antarwilayah;
k. analisis kelautan, paling sedikit mencakup alur biota laut;
l. analisis skema pembiayaan pembangunan;
m. analisis kelembagaan pengelolaan KSN;
n. analisis pertanahan;
o. analisis konsep pengembangan kawasan untuk menentukan arahan strategi, konsep rencana Struktur Ruang dan/atau konsep rencana Pola Ruang; dan
p. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.
(4) Perumusan konsepsi RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
b. perumusan rencana Struktur Ruang KSN;
c. perumusan rencana Pola Ruang KSN;
d. perumusan arahan pemanfaatan ruang KSN;
e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN;
f. perumusan konsep pengelolaan dan peran Masyarakat dalam KSN; dan/atau
g. pengintegrasian muatan ruang perairan KSN dan/atau Kawasan Strategis Nasional tertentu.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RTR KSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kerja;
b. pembentukan tim penyusun;
c. penentuan metodologi yang digunakan;
d. penyiapan perangkat survei;
e. kajian awal data sekunder;
f. penetapan delineasi wilayah perencanaan RDTR KPN; dan
g. pemberitaan kepada publik.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Data primer, terdiri atas:
1) aspirasi Masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat serta informasi terkait
potensi dan masalah penataan ruang yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya;
2) kondisi dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, konflik-konflik pemanfaatan ruang (jika ada), dampak pemanfaatan ruang, maupun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang didapat melalui metode observasi lapangan; dan 3) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah perencanaan secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah perencanaan.
b. Data sekunder, terdiri atas:
1) Peta dengan ketelitian minimal 1:5.000 terdiri atas:
a) peta dasar rupa bumi termutakhir skala minimal 1:5.000;
b) peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
c) peta penatagunaan tanah;
d) peta Daerah Aliran Sungai (DAS);
e) peta klimatologis;
f) peta kawasan bencana dan/atau risiko bencana di level kabupaten; dan g) peta tematik sektoral tertentu.
2) data wilayah administrasi;
3) data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTR KSN sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, RTRW Kabupaten/Kota, RPJP Kabupaten/Kota, dan RPJM Kabupaten/Kota;
4) data fisiografis;
5) data kondisi fisik tanah;
6) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum;
7) data penggunaan tanah;
8) data peruntukan ruang;
9) data dan informasi izin pemanfaatan ruang yang sudah ada dan masih berlaku;
10) data dan informasi KKPR;
11) data kependudukan dan sosial budaya;
12) data ketersediaan prasarana dan sarana;
13) data dan informasi tentang peluang ekonomi;
14) data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
15) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
16) data terkait kawasan dan bangunan;
17) RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan perencanaan;
18) data dan informasi terkait kondisi geologi kawasan termasuk pemanfaatan ruang di dalam bumi, jika ada;
19) data dan informasi kebencanaan;
20) data dan informasi pertahanan dan keamanan;
21) data dan informasi terkait standar teknis yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang- undangan nasional maupun daerah;
22) data dan informasi perizinan dan komitmen pembangunan; dan 23) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait.
(3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
a. analisis struktur internal wilayah perencanaan;
b. analisis sistem penggunaan lahan;
c. analisis kedudukan dan peran wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas;
d. analisis sumber daya alam dan fisik atau analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. analisis sosial budaya;
f. analisis kependudukan;
g. analisis ekonomi dan sektor unggulan;
h. analisis transportasi;
i. analisis sumber daya buatan;
j. analisis kondisi lingkungan binaan;
k. analisis kelembagaan;
l. analisis sumber pembiayaan;
m. analisis kepentingan pertahanan, dan keamanan;
n. analisis karakteristik peruntukan, dan zona berdasarkan kondisi yang diharapkan;
o. analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
p. analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona;
q. analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzona;
r. analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
s. analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/ subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
t. analisis karakteristik spesifik lokasi;
u. analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan
v. analisis kewenangan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(4) Perumusan konsepsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perumusan tujuan penataan wilayah perencanaan;
b. perumusan rencana Struktur Ruang;
c. perumusan rencana Pola Ruang;
d. perumusan ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. perumusan peraturan zonasi.
(5) Penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf d meliputi:
a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan PRESIDEN atau pengusulan izin prakarsa;
b. penyusunan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN; dan
c. pembahasan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN.
(6) Penetapan rancangan peraturan PRESIDEN tentang RDTR KPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui pengkajian:
a. kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; dan
b. revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(2) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kajian terhadap:
a. perkembangan kebijakan nasional;
b. hasil pemantauan dan evaluasi;
c. hasil sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
dan/atau
d. rekomendasi atau persetujuan KKPR.
(3) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a menghasilkan rekomendasi berupa:
a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dan dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(5) Hasil kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b ditindaklanjuti dengan pelaksanaan revisi RTR
Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(7) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan proses dan prosedur penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
(8) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9) Dalam hal revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengubah fungsi ruang, maka perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
(10) Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan.