PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 10 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 8. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Progsun Kementerian adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Unit Teknis Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengajukan usul penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, atau Peraturan Menteri. 10. Biro Hukum adalah unit kerja eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN Progsun Kementerian untuk setiap tahun dalam bentuk keputusan Menteri. (2) Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. amanat Peraturan Perundang-undangan; b. rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah; c. program strategis pemerintah; d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. visi dan misi Kementerian; f. rencana strategis Kementerian; g. kebutuhan masyarakat; dan/atau h. hasil kajian dan evaluasi. (3) Progsun Kementerian menjadi dasar pengajuan dalam: a. program legislasi nasional, untuk UNDANG-UNDANG; atau b. program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, untuk PERATURAN PEMERINTAH; dan/atau c. program penyusunan Peraturan PRESIDEN, untuk Peraturan PRESIDEN.

Pasal 4

(1) Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN yang tidak termuat dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN dapat dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui izin prakarsa kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak termuat dalam Progsun Kementerian dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa melalui izin prakarsa kepada Menteri. (3) Pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang diajukan melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan: a. daftar inventarisasi masalah dan materi substansi teknis; b. draf Peraturan Perundang-undangan; c. naskah atau kajian berupa: 1) naskah akademik untuk UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; 2) kajian akademis/kajian kebijakan (policy paper/background paper) yang memuat: a) urgensi dan tujuan penyusunan (termasuk landasan filosofis, yuridis dan/atau sosiologis); b) sasaran yang ingin diwujudkan; c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d) jangkauan serta arah pengaturan; dan e) evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan, untuk PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri. (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa. (4) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Biro Hukum.

Pasal 6

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Progsun Kementerian dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan: a. unit eselon I terkait; b. Biro Hukum; c. unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain, untuk Peraturan Perundang- undangan yang bersifat lintas sektoral; d. akademisi; dan/atau e. pemangku kepentingan.

Pasal 7

(1) Materi muatan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan Menteri merupakan: a. pendelegasian dari ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN; b. peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; atau c. ketentuan yang berlaku terus menerus dan mengikat Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, pemerintah daerah, institusi terkait dan/atau masyarakat. (3) Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pedoman, yaitu kebijakan yang bersifat umum dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian; b. norma, yaitu ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan; c. standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; e. kriteria, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau f. tata cara atau petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, yaitu kebijakan yang memuat cara teknis/pelaksanaan kegiatan dan urutan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1) Unit Teknis Pemrakarsa melakukan pembahasan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan: a. unit eselon I terkait; b. Biro Hukum; c. unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain untuk Peraturan Perundang- undangan yang bersifat lintas sektoral; d. akademisi; dan/atau e. pemangku kepentingan. (2) Unit Teknis Pemrakarsa dapat mempresentasikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. (3) Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. (4) Biro Hukum dapat mengikutsertakan Unit Teknis Pemrakarsa dan unit eselon I terkait dalam sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Biro Hukum mengajukan permohonan persetujuan kepada PRESIDEN untuk Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kriteria: a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b. bersifat strategis; atau c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (6) Menteri, para direktur jenderal, sekretaris jenderal dan/atau inspektur jenderal memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah selesai dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang berupa: a. UNDANG-UNDANG, disahkan oleh PRESIDEN melalui persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat; b. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan ditetapkan oleh PRESIDEN; dan c. Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengesahan UNDANG-UNDANG, Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pengundangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengundangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dilaksanakan oleh Biro Hukum.

BAB Kesatu

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN Progsun Kementerian untuk setiap tahun dalam bentuk keputusan Menteri. (2) Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. amanat Peraturan Perundang-undangan; b. rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah; c. program strategis pemerintah; d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. visi dan misi Kementerian; f. rencana strategis Kementerian; g. kebutuhan masyarakat; dan/atau h. hasil kajian dan evaluasi. (3) Progsun Kementerian menjadi dasar pengajuan dalam: a. program legislasi nasional, untuk UNDANG-UNDANG; atau b. program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, untuk PERATURAN PEMERINTAH; dan/atau c. program penyusunan Peraturan PRESIDEN, untuk Peraturan PRESIDEN.

Pasal 4

(1) Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN yang tidak termuat dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN dapat dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui izin prakarsa kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak termuat dalam Progsun Kementerian dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa melalui izin prakarsa kepada Menteri. (3) Pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang diajukan melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan: a. daftar inventarisasi masalah dan materi substansi teknis; b. draf Peraturan Perundang-undangan; c. naskah atau kajian berupa: 1) naskah akademik untuk UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; 2) kajian akademis/kajian kebijakan (policy paper/background paper) yang memuat: a) urgensi dan tujuan penyusunan (termasuk landasan filosofis, yuridis dan/atau sosiologis); b) sasaran yang ingin diwujudkan; c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d) jangkauan serta arah pengaturan; dan e) evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan, untuk PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri. (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa. (4) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Biro Hukum.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15