PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 10 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga. 3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PKN Provinsi adalah Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 8. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGK adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung atau tidak langsung negara mengalami kerugian. 9. Surat Keputusan Pembebasan yang selanjutnya disebut SKPbs adalah surat keputusan tentang pembebasan kepada seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara. 10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 11. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan tentang pembebanan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara, dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara. 12. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 13. Perhitungan Ex-officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat. 14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. 17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh TPKN. (2) Susunan keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi urusan kesekretariatan sebagai Ketua; b. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi urusan pengawasan sebagai Wakil Ketua; c. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan sebagai Sekretaris; d. Pejabat yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai Anggota; dan e. Pejabat atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan sebagai Sekretariat. (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Format Keputusan Menteri tentang Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. menginventarisir kasus kerugian negara yang diterima; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara; c. menghitung dan MENETAPKAN jumlah Kerugian Negara; d. menginventarisir harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan kerugian negara; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara, pembebanan, dan pembebasan; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; h. membuat berita acara pemeriksaan; dan i. membuat laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara; b. berita acara pemeriksaan kas; c. register penutupan buku kas; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ KPA; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan/atau j. daftar pertanyaan kerugian negara.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Pasal 7

Koreksi

Tahapan penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara meliputi: a. pembentukan Tim PKN Provinsi, apabila Kerugian Negara terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan; b. verifikasi dan penelitian; c. pemeriksaan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan; d. pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara; e. surat keputusan pembebanan; dan f. penggantian Kerugian Negara.

Pasal 8

(1) Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. (2) Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua; b. Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Sekretaris; dan c. Pejabat lainnya di Kantor Wilayah BPN dan/atau pejabat di Kantor Pertanahan, sebagai Anggota. (3) Pembentukan Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. (4) Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN tentang Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. membantu tugas TPKN; b. mengumpulkan informasi Kerugian Negara; c. melakukan verifikasi dan penelitian; d. melaporkan perkembangan dan hasil penyelesaian kerugian negara kepada TPKN; dan/atau e. lainnya yang tercantum dalam keputusan pembentukan Tim PKN Provinsi.

Pasal 10

(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memerintahkan TPKN untuk melakukan verifikasi dan penelitian. (2) Dalam hal Kerugian Negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, verifikasi dan penelitian dibantu oleh Tim PKN Provinsi. (3) Verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penetapan usulan atas ada tidaknya perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Negara. (4) Dalam melakukan verifikasi, TPKN dan/atau Tim PKN Provinsi dapat mengacu pada Daftar Pertanyaan Kerugian Negara. (5) TPKN dan/atau Tim PKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian Negara. (6) Verifikasi oleh TPKN dan/atau Tim PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (7) Daftar Pertanyaan Kerugian Negara, Daftar Kerugian Negara dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian menyatakan bahwa terdapat perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara maka hasil verifikasi dan penelitian memuat: a. pelaku perbuatan yang merugikan negara; b. jenis perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara; dan c. nilai kerugian negara.

Pasal 11

(1) Verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak TPKN memperoleh perintah untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Selama jangka waktu proses verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan pejabat yang berwenang menunjuk Bendahara pengganti. (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dilaporkan oleh TPKN kepada Menteri. (2) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, hasil verifikasi dan penelitian dilaporkan oleh Tim PKN Provinsi kepada Menteri melalui TPKN.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat rekomendasi berupa ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (2) Dalam hal laporan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, Menteri melaporkan kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi penyelesaian kerugian negara.

Pasal 27

(1) SKP merupakan surat keputusan tentang pembebanan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan. (2) SKP diterbitkan dalam hal: a. jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya; b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau c. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak. (3) SKP disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker dengan tembusan kepada Menteri. (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan untuk pelaksanaan sita eksekusi. (5) SKP memiliki hak mendahului dari kewajiban lainnya.

Pasal 28

(1) Berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bendahara wajib mengganti kerugian negara secara tunai ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Dalam hal Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi dan penjualan lelang barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang dimiliki Bendahara. (2) Pelaksanaan sita eksekusi dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal proses pelelangan sedang berlangsung, maka penghasilan dan/atau gaji Bendahara dipotong paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan untuk pelunasan kerugian negara.

Pasal 30

(1) Dalam hal Bendahara tidak memiliki barang jaminan dan harta kekayaan lainnya untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Menteri mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan penghasilan dan/atau gaji Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas. (2) Pemotongan penghasilan dan/atau gaji Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang dibuat oleh Bendahara. (3) Format Surat Kuasa Memotong Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 31

(1) Dalam hal Bendahara mutasi/pindah tugas, Menteri/Kepala Satker yang bersangkutan melimpahkan hak penagihan sisa piutang kepada satker yang baru. (2) Pelimpahan hak penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Kerugian Negara. (3) Bentuk dan isi Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Verifikasi dan Penelitian

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Umum

Pasal 16

Koreksi

(1) Menteri menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), melalui: a. mekanisme SKTJM, dalam hal rekomendasi penyelesaian kerugian negara diselesaikan melalui SKTJM; atau b. penghapusan dan pengeluaran dari daftar kerugian negara, dalam hal rekomendasi penyelesaian kerugian negara berupa kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. (2) Menteri memerintahkan TPKN untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim PKN Provinsi.

Pasal 17

(1) Mekanisme penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan. (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Dalam hal Bendahara bersedia menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan barang jaminan kepada: a. TPKN, dalam hal ruang lingkup kerja bendahara di Kementerian; atau b. Tim PKN Provinsi, dalam hal ruang lingkup bendahara di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan. (2) Penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyerahan dokumen, berupa: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara yang bersangkutan; dan b. Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain dari Bendahara. (3) Penyimpanan barang jaminan berupa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, dalam hal dokumen berasal dari TPKN; dan b. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal dokumen yang berasal dari Tim PKN Provinsi. (4) Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Bendahara melakukan penggantian kerugian negara secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKN atau Tim PKN Provinsi mengembalikan: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara yang bersangkutan; dan b. Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain dari Bendahara. (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian negara secara tunai, maka: a. TPKN atau Tim PKN Provinsi menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya berdasarkan surat kuasa untuk menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya; atau b. Bendahara menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN atau Tim PKN Provinsi. (4) Surat kuasa untuk Menjual Barang Jaminan dan/atau Mencairkan Harta Kekayaan Lain berlaku setelah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan SKP.

Pasal 20

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri. (2) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, Tim PKN Provinsi melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri melalui TPKN. (3) Berdasarkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM, Menteri memberitahukan kepada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 21

(1) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Ketua Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri agar kasus kerugian negara dimaksud dikeluarkan dari daftar kerugian negara. (2) Menteri menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengeluarkan kasus kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara.

Pasal 22

Dalam hal kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara secara sukarela bersedia mengganti kerugian negara, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan.

BAB 2

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

(1) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau SKTJM tidak diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, TPKN melaporkan kepada Menteri. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara dan tembusannya disampaikan kepada: a. Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan; b. kepala unit kerja setingkat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan; c. KPA Satker; d. kepala unit kerja setingkat eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan; dan e. Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Pasal 24

(1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKPS. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bentuk dan isi SKPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pembebanan Kerugian Negara Sementara

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

(1) Dalam hal Menteri tidak melaporkan hasil verifikasi dan penelitian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau Bendahara tidak melaksanakan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan SK-PBW. (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

Pasal 26

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SK-PBW diterima Bendahara. (2) Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dapat menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan. (3) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima. (4) Dalam hal keberatan Bendahara diterima, Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan menerbitkan SKPbs.

BAB Ketujuh

Penggantian Kerugian Negara

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX-OFFICIO

Pasal 32

Koreksi

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex-officio. (2) Perhitungan ex-officio dapat dilakukan apabila: a. Bendahara lalai membuat perhitungan; dan b. Bendahara tidak dapat membuat perhitungan (berada di bawah pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia). (3) Apabila Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia sehingga tidak dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, maka untuk menjaga kepentingan negara Kepala Kantor/Satker melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengamankan dan melakukan penyegelan: 1) Buku Kas Umum dan Buku Pembantu; 2) Brankas; dan 3) Bukti-bukti pendukung lainnya, b. membuat perhitungan dengan melakukan pemeriksaan kas/gudang dan penutupan buku kas/buku persediaan dan menyelesaikan laporan/pertanggungjawaban perhitungan secara ex- officio; c. memberitahukan hasil perhitungan ex-officio kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan; dan d. menunjuk Bendahara Pengganti Sementara guna kelancaran tugas sehari-hari. (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyegelan yang disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang pegawai pada kantor/Satker bersangkutan. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris Bendahara atau mereka yang memperoleh hak untuk melihat/memeriksa buku-buku dan bukti-bukti mengenai pengurusan Bendahara bersangkutan. (6) Dalam hal pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (7) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 37

Koreksi

(1) Pencatatan kerugian negara atas uang dan/atau surat berharga diselenggarakan oleh unit kerja setingkat eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencatat perkembangan penyelesaian kerugian negara; b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara; c. mengadministrasikan pembayaran angsuran kerugian negara; d. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Satker; dan e. melaporkan perkembangan kerugian negara yang diproses melalui TGK kepada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan setiap bulan.

Pasal 38

Dalam hal penyelesaian kerugian negara tidak dapat diselesaikan oleh Menteri/Kepala Satker setelah melalui proses/prosedur penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka kewenangan penyelesaiannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara melalui instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan lelang di lingkungan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 39

Penyerahan kewenangan penyelesaian pengurusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan oleh Menteri/Kepala Satker dengan melampirkan: a. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian kerugian negara yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; b. identitas penyerah piutang; c. identitas penanggung hutang; d. jenis kerugian negara; e. pernyataan sebab-sebab pengembalian kerugian negara dinyatakan macet sebagai akibat kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya, yang dilengkapi dengan penilaian pendapat Kepala Satker; f. jaminan dan pengikatnya disertai daftar barang jaminan yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi barang dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan; dan/atau g. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggal, ada kasus gugatan di pengadilan, atau Barang Jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 40

Dalam hal upaya penagihan Kerugian negara tidak membawa hasil, maka kerugian negara dapat dihapuskan apabila memenuhi ketentuan: a. pelaku meninggal dunia, sakit jiwa, melarikan diri, hilang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan tidak meninggalkan harta warisan, ahli waris, dan tidak ada penjamin atau pihak yang turut berutang; b. pelaku, ahli waris/pengampu/penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya berdasarkan hasil penilaian PUPN; dan/atau c. barang jaminan tidak ada, sudah dilelang tapi tidak mencukupi, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah.

Pasal 41

(1) Menteri mengajukan permohonan penghapusan kerugian negara kepada: a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara untuk jumlah kerugian negara sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. PRESIDEN melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan c. PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyesuaian pembukuan. (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah dinyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pasal 42

Menteri menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada: a. Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan; dan b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.

(1) Laporan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran /KPA; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan jika yang bersangkutan telah meninggal dunia; j. bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; k. jawaban atas daftar pertanyaan; l. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat; m. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang jumlah Uang Persediaan (UP) dan yang telah dipertanggungjawabkan; n. jumlah sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan; dan o. keterangan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian negara. (2) Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara berkaitan dengan gaji, hasil verifikasi dan penelitian harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari KPA mengenai besarnya jumlah pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji, termasuk yang belum dan/atau telah dibayarkan serta sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya; b. fotokopi daftar gaji, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji pada bulan terjadinya kehilangan; dan c. surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari KPA Satker kepada KPPN setempat.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

BAB Ketujuh

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32