PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU
(1) Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Kepala adat atau perwakilan masyarakat
yang berada dalam Kawasan Tertentu, dengan dilengkapi syarat antara lain:
a. riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
b. riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
c. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
d. surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.
(3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya.
(1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) berada di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
b. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
c. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
d. Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
e. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
f. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
g. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
h. Instansi yang mengelola sumber daya alam.
(2) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terletak di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
c. Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
e. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
f. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
g. perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
h. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
i. instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
a. menerima permohonan;
b. melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah;
c. mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah;
d. pemeriksaan lapangan;
e. melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
f. menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T.
(1) Setelah menerima berkas permohonan, Tim IP4T memeriksa dokumen permohonan dan melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.
(2) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Tim IP4T meminta kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan.
(3) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Tim IP4T melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon.
(4) Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T.
(1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
(2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya;
b. terdapat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan; atau
c. terdapat masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Dalam hal hasil analisis berupa terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, IP4T melaporkan hasil analisis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
(1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah yang dimohon berada dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T menyerahkan hasil analisis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan cq. Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dibidang planologi kehutanan, untuk dilepaskan dari kawasan hutan.
(2) Dalam pelepasan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya revisi rencana tata ruang wilayah.
(3) Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan setelah proses peninjauan
kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota.
(5) Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.
(6) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan mengenai perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
(7) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah.
Setelah tanah dilepaskan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, IP4T melaporkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk memperoleh suatu penetapan.
(1) Dalam hal tanah tersebut berada di atas Hak Guna Usaha, IP4T:
a. menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak dan pihak terkait mengenai penguasaan tersebut; dan
b. meminta kepada pemegang hak untuk melepaskan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dan mengembalikan tanahnya kepada Negara.
(2) Pemberitahuan kepada pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.
(1) Dalam hal pemegang hak bersedia untuk melepaskan atau mengembalikan hak atas tanahnya kepada Negara, maka tata cara pelepasan hak dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dalam hal pemegang hak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, keberatan untuk melepaskan atau mengembalikan tanahnya kepada Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan usulan pembatalan hak sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada di atas Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri.
(3) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri MENETAPKAN diterima atau ditolak usulan pembatalan hak sebagian Hak Guna Usaha dimaksud.
(4) Dalam hal Menteri menerima usulan pembatalan, maka diterbitkan Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha.
(5) Dalam hal usulan ditolak, maka Menteri mengembalikan dokumen usulan pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disertai dengan rekomendasi bagi pemegang hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menjaga tanah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan permasalahan.
Tanah yang telah dilepaskan atau dibatalkan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4), tanahnya menjadi Tanah Negara Bekas Hak yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah dalam keadaan sengketa, Tim IP4T melakukan musyawarah dengan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.
(1) Tim IP4T menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
a. ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
b. nama pimpinan adat dan anggota Masyarakat Hukum Adat atau nama anggota masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; dan
c. data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.
(1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, maka:
a. Bupati/Walikota MENETAPKAN keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
b. Gubernur MENETAPKAN keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
(2) Penetapan Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.
(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyatakan adanya masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka:
a. Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
b. Gubernur merekomendasikan kepada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan letak tanah untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
(4) Hak komunal atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan kepada:
a. keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat;
b. Ketua adat atas nama Masyarakat Hukum Adat;
c. masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu atau perwakilannya;
d. pengurus koperasi;
e. unit bagian dari desa; atau
f. Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.
Pendaftaran hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, atau hak komunal lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.
Hak Komunal yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dan wajib menjaga kelestarian hutan disekitarnya.
(1) Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam perkebunan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dalam bentuk koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat dalam bentuk lainnya.
(2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis/komoditas yang ditanam atau dibudidayakan oleh perusahaan perkebunan terkait.