Koreksi Pasal 39

(1) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang menggunakan media elektronik dan nonelektronik. (2) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip: a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. tanggung jawab; g. kemutakhiran; dan h. kemudahan akses. (3) Kesederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan dengan metode atau tata cara yang mudah dimengerti. (4) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prinsip yang menjelaskan dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang tidak boleh memiliki makna ganda atau multitafsir. (5) Kepastian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemberian layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang harus diselenggarakan tepat waktu. (6) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan prinsip yang menunjukkan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang akan dilaksanakan secara presisi atau mendekati nilai sesungguhnya. (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kerahasiaan dalam penggunaan dan penyebarluasannya. (8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit dan Pemegang Hak Akses. (9) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pembaruan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang sesuai dengan perkembangan zaman. (10) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang diselenggarakan dengan sistem mudah dijangkau atau diakses.