PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI LAINNYA

PERMEN Nomor 6 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang selanjutnya disebut dengan K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat situs www.inaproc.lkpp.go.id; 5. Penyedia Kendaraan Pemerintah adalah penyedia khusus untuk kendaraan yang memiliki surat penunjukan resmi sebagai main dealer/dealer dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)/Main Dealer. 6. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah; 7. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah adalah kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara K/L/D/I dan Penyedia Kendaraan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan pemerintah; 8. Kendaraan Pemerintah adalah kendaraan yang dibeli pemerintah dengan sumber pembiayaan dari APBN/APBD; 9. Harga Plat Merah Off The Road (OfTR) atau Government Sales Operation (GSO) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Ongkos Kirim; 10. Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Ongkos Kirim; 11. Harga Plat Hitam Off The Road (OfTR) adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke dealer yang belum memiliki surat karena komponen harga OfTR tidak mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Ongkos Kirim; 12. Harga Plat Hitam On The Road (OTR) adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke pihak dealer yang mencakup harga plat hitam Off The Road ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Ongkos Kirim. 13. Aplikasi Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk selanjutnya disebut Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. 14. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negosiasi antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang di dalamnya meliputi Harga Plat Merah Off The Road setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, ongkos kirim, data jaringan dealer dan fasilitas kendaraan.

BAB Kesatu

Istilah dan Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 4

Koreksi

(1) K/L/D/I melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah sesuai dengan rencana umum pengadaan. (2) PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. (3) PPK dalam MENETAPKAN HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga On The Road harus berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website Penyedia Kendaraan Pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing. (4) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan : a. apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan (sales person) dan nama dealer yang dihubungi; b. apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama, dan nomor telepon tenaga penjualan (sales person) yang bisa dihubungi; c. besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. (5) Hasil survei harga pasar didokumentasikan.

Pasal 5

(1) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia kendaraan pemerintah untuk melakukan negosiasi. (2) ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Kendaraan Pemerintah melakukan negosiasi harga dengan acuan Harga Plat Merah On The Road harus lebih kecil dari Harga Plat Hitam On The Road. (3) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume Pengadaan Kendaraan Pemerintah lebih dari satu unit.

Pasal 6

(1) Hasil negosiasi antara K/L/D/I dengan penyedia kendaraan pemerintah dituangkan dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah. (2) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah terlampir.

Pasal 7

(1) PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. (2) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan kendaraan yang dipesan oleh K/L/D/I sesuai dengan model dan tipe sebagaimana disebutkan dalam surat pesanan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah ditandatangani. (3) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan STNK Kendaraan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan pemerintah dilaksanakan. (4) Dealer/Main Dealer menyerahkan BPKB Kendaraan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan pemerintah dilaksanakan. (5) PPK memasukkan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.

Pasal 8

Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP.

Pasal 9

Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI LAINNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10