PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Layanan Sains Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Layanan Sains adalah sistem informasi terintegrasi berbasis online untuk mengelola seluruh layanan publik Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 2. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3. Pengguna Layanan Sains adalah pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Layanan Sains. 4. Elsa Pay adalah sistem pengendalian penggunaan sarana penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian berbasis poin kredit virtual pada Layanan Sains untuk pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA. 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 6. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. 8. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. 9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.

BAB III

JENIS LAYANAN SAINS

Pasal 9

Koreksi

Jenis Layanan Sains sebagai berikut: a. Layanan Publik yang dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa tarif tetap maupun berbasis kontraktual; atau b. Layanan Publik yang tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak, tidak termasuk biaya honorarium pelaksana, akomodasi, dan transportasi.

Pasal 10

Koreksi

Jenis Layanan Sains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari: a. sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; b. sarana nonPenelitian, nonPengembangan, dan/atau nonPengkajian; c. kepakaran dan konsultasi ilmiah; d. kegiatan dan bimbingan ilmiah; e. kerja sama; dan f. Layanan Publik lainnya.

Pasal 11

Sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi peralatan atau mesin: a. pengujian dan analisis; b. pengukuran dan kalibrasi; c. produksi; dan/atau d. peralatan dan mesin lainnya;

Pasal 12

Sarana nonPenelitian, nonPengembangan, dan/atau nonPengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. gedung; b. ruangan; dan/atau c. sarana umum lainnya.

Pasal 13

(1) Kepakaran dan konsultasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. kepakaran dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; b. konsultasi ilmiah; c. narasumber kegiatan ilmiah; dan/atau d. kepakaran dan konsultasi ilmiah lainnya. (2) Kepakaran dan konsultasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk dalam jenis layanan yang tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 14

(1) Kegiatan dan bimbingan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: a. pelatihan metodologi Penelitian dan karya tulis ilmiah; b. pelatihan dan pembimbingan teknis ilmiah; c. pembimbingan tugas akhir mahasiswa; d. pemagangan siswa dan mahasiswa; e. kunjungan ilmiah; dan f. workshop, seminar, konferensi atau pertemuan ilmiah lainnya. (2) Kegiatan dan bimbingan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e termasuk dalam jenis layanan tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 15

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas: a. kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan b. kerja sama nonPenelitian, nonPengembangan, dan/atau nonPengkajian. (2) Kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bidang-bidang yang disepakati; b. penguatan kapasitas serta pemanfaatan sarana dan prasarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan c. pertukaran tenaga ahli, informasi, publikasi, dan hasil-hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. (3) Kerja sama nonPenelitian, nonPengembangan, dan/atau nonPengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. peningkatan kemampuan dan/atau keterampilan sumber daya manusia; b. pertemuan ilmiah antara lain seminar, workshop, konferensi baik nasional maupun internasional; c. penguatan inovasi, penerapan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. jasa konsultasi dan tenaga ahli; dan e. diseminasi hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 16

Layanan Publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi: a. pelatihan sumber daya manusia aparatur, pelatihan jabatan fungsional dan teknis substantif, dan pelatihan lainnya; b. penerbitan International Standard Serial Number (ISSN); c. pemanfaatan dan penggunaan Grid LIPI; d. penerbitan ilmiah; e. perkebunrayaan; dan f. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

BAB VI

PENGELOLA LAYANAN SAINS

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengelola Layanan Sains terdiri atas: a. administrator sistem Layanan Sains; b. pengelola Layanan Sains Pusat; c. pengelola Layanan Sains Kawasan; dan d. pengelola Layanan Sains Satuan Kerja. (2) Administrator sistem Layanan Sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah. (3) Pengelola Layanan Sains Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (4) Pengelola Layanan Sains Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan multi Satuan Kerja dan pengelola kawasan Satuan Kerja tunggal di masing-masing wilayah kawasan yang berada di bawah koordinasi Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (5) Pengelola Layanan Sains Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara layanan.

Pasal 22

(1) Administrator sistem Layanan Sains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertugas: a. melakukan pengelolaan data referensi, master data, dan interkoneksi; dan b. melakukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan infrastruktur Layanan Sains. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Superadmin Layanan Sains berkoordinasi dengan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 23

Pengelola Layanan Sains Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bertugas: a. membuat program terkait branding dan promosi Layanan Sains serta melakukan implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program; b. MENETAPKAN pengguna eksternal yang dapat menggunakan Elsa Pay lintas Satuan Kerja dan memberi saldo awal Elsa Pay; c. melakukan pengelolaan layanan tingkat LIPI termasuk operasional monitoring pelaksanaan pelayanan publik; d. melakukan pemantauan, pengelolaan, dan evaluasi riwayat percakapan dan pengaduan yang diajukan pengguna terkait layanan yang telah dilaksanakan; e. melakukan pengelolaan dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tingkat LIPI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan evaluasi dan tindak lanjut performa/kinerja pelaksanaan layanan tingkat LIPI; g. melakukan evaluasi terhadap layanan Satuan Kerja yang telah diunggah pada Layanan Sains; dan h. memberikan bantuan kepada pengguna terkait layanan di tingkat LIPI.

Pasal 24

Pengelola Layanan Sains Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bertugas: a. mendaftarkan dan mengelola layanan tingkat Satuan Kerja dalam kawasannya; b. mengelola dokumen referensi standar pengelolaan layanan; c. menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan terkait layanan yang dikelola oleh Satuan Kerja dalam kawasannya; d. melakukan pengelolaan dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tingkat Satuan Kerja dalam kawasannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; e. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut performa/kinerja pelaksanaan layanan tingkat Satuan Kerja dalam kawasannya; f. menjawab percakapan pengguna pada Layanan Sains; dan g. memberikan bantuan kepada pengguna terkait layanan di tingkat Satuan Kerja dalam kawasannya.

Pasal 25

(1) Pengelola Layanan Sains Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. penyelia bertugas untuk melakukan verifikasi sampel, verifikasi hasil uji, verifikasi laporan hasil uji yang telah dibuat oleh pembuat laporan hasil uji, melakukan verifikasi penambahan poin kredit virtual Elsa Pay; b. pengelola sampel bertugas untuk menerima sampel yang telah diverifikasi, mengelola data sampel, menyimpan laporan hasil uji; c. pelaksana bertugas untuk melaksanakan layanan sesuai pengajuan pengguna; d. bendahara bertugas untuk mengelola tagihan terkait pelaksanaan layanan sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun kontrak kerja; dan e. pejabat yang mempunyai tugas atau pegawai yang diberi tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, yang bertugas untuk MENETAPKAN pengguna yang dapat menggunakan Elsa Pay di Satuan Kerjanya, memberikan saldo awal Elsa Pay sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat dan/atau pegawai di Satuan Kerja yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

BAB VII

ELSA PAY

Pasal 26

Koreksi

(1) Penggunaan Layanan Sains oleh pihak internal LIPI dilakukan dengan sistem Elsa Pay. (2) Sistem Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menjamin pelaksanaan penggunaan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dilakukan secara akuntabel dan proporsional; b. menghilangkan kendala penggunaan layanan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di lingkungan LIPI; c. menyediakan akses pemanfaatan sumber daya Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik sumber daya manusia profesional maupun perangkat lunak dan keras yang memadai; d. mengontrol penggunaan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan e. meningkatkan kualitas output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 27

(1) Pengguna Elsa Pay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan pihak internal LIPI yang terlibat dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Elsa Pay dapat digunakan oleh pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama yang melibatkan Satuan Kerja pengelola layanan atau penugasan khusus dari Kepala LIPI atau pejabat lain yang diberi wewenang.

Pasal 28

(1) Pihak internal LIPI dapat menggunakan Elsa Pay dalam penggunaan Layanan Sains yang memanfaatkan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. (2) Modal awal Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pihak internal LIPI senilai 20.000.000 (dua puluh juta) poin kredit virtual yang diberikan sekali sampai pensiun. (3) Poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merepresentasikan nilai uang dan tidak dapat ditukarkan dengan mata uang apapun.

Pasal 29

(1) Poin kredit virtual Elsa Pay pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat ditambahkan dengan cara sebagai berikut: a. menukarkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dengan sejumlah poin kredit virtual; b. transfer poin kredit virtual Elsa Pay antar pihak internal LIPI; dan/atau c. mendapatkan penghargaan atas prestasi tertentu berdasarkan persetujuan Kepala LIPI. (2) Output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Publikasi Ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah di prosiding dan/atau jurnal ilmiah; b. buku ilmiah; c. naskah akademis; d. kekayaan intelektual; e. kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan/atau f. pembimbingan Mahasiswa atau pegawai dengan jenjang jabatan fungsional di bawahnya. (3) Persyaratan Publikasi Ilmiah berbentuk karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b mencantumkan: a. kurva atau gambar atau bentuk data lain hasil penggunaan layanan; b. nama sivitas pengguna Layanan Sains dan instansi LIPI; c. ucapan terima kasih atau pengakuan (acknowledgement) terhadap layanan yang digunakan atau kepada peneliti dan/atau sumber daya manusia pendukung lainnya; dan d. nama kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian yang menggunakan Layanan Sains. (4) Publikasi Ilmiah berbentuk karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Publikasi Ilmiah terakreditasi nasional, terindeks global bereputasi, atau terindeks global lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditukarkan sebagai poin kredit virtual Elsa Pay hanya satu (1) kali untuk tiap output (luaran). (2) Pengajuan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap waktu sepanjang tahun. (3) Besaran nilai konversi output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian menjadi poin kredit virtual Elsa Pay ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 31

(1) Penggunaan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat dipakai sampai habis senilai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila jenis Layanan Sains tidak memiliki tarif, pengurangan poin kredit virtual Elsa Pay mengacu pada layanan sejenis yang telah ada atau penetapan oleh Satuan Kerja pengelola layanan. (3) Pengurangan poin kredit virtual Elsa Pay bagi pihak internal LIPI sebagai pengelola teknis Layanan Sains dari Satuan Kerja bersangkutan diberikan potongan berdasarkan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 32

Prosedur pengajuan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagai berikut: a. pihak internal LIPI mengunggah bukti output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) melalui sistem informasi intra LIPI; b. hasil unggahan bukti output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian akan diverifikasi oleh pejabat penilai atau pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; c. pengguna internal mengajukan permohonan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay melalui Layanan Sains kepada penyelia layanan yang menghasilkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian tersebut; d. penyelia akan melakukan verifikasi permohonan penambahan poin kredit Elsa Pay berdasarkan riwayat penggunaan layanan; e. hasil keputusan yang diberikan oleh penyelia, pejabat penilai, dan pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian bersifat mutlak.

Pasal 33

(1) Dalam hal pihak internal LIPI tidak menghasilkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), pihak internal LIPI tidak dapat mengajukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay. (2) Apabila pihak internal LIPI tidak dapat mengajukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak internal LIPI dapat melakukan kolaborasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian bersama pihak internal LIPI lainnya atau melakukan transfer poin kredit virtual Elsa Pay antar pihak internal LIPI. (3) Pihak internal LIPI tidak diperkenankan menggunakan poin kredit virtual Elsa Pay milik pihak internal LIPI lain tanpa melakukan kolaborasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 34

Pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat melakukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay.

BAB Kedua

Penggunaan

Pasal 28

Koreksi

(1) Pihak internal LIPI dapat menggunakan Elsa Pay dalam penggunaan Layanan Sains yang memanfaatkan sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. (2) Modal awal Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pihak internal LIPI senilai 20.000.000 (dua puluh juta) poin kredit virtual yang diberikan sekali sampai pensiun. (3) Poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merepresentasikan nilai uang dan tidak dapat ditukarkan dengan mata uang apapun.

Pasal 29

(1) Poin kredit virtual Elsa Pay pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat ditambahkan dengan cara sebagai berikut: a. menukarkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dengan sejumlah poin kredit virtual; b. transfer poin kredit virtual Elsa Pay antar pihak internal LIPI; dan/atau c. mendapatkan penghargaan atas prestasi tertentu berdasarkan persetujuan Kepala LIPI. (2) Output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Publikasi Ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah di prosiding dan/atau jurnal ilmiah; b. buku ilmiah; c. naskah akademis; d. kekayaan intelektual; e. kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan/atau f. pembimbingan Mahasiswa atau pegawai dengan jenjang jabatan fungsional di bawahnya. (3) Persyaratan Publikasi Ilmiah berbentuk karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b mencantumkan: a. kurva atau gambar atau bentuk data lain hasil penggunaan layanan; b. nama sivitas pengguna Layanan Sains dan instansi LIPI; c. ucapan terima kasih atau pengakuan (acknowledgement) terhadap layanan yang digunakan atau kepada peneliti dan/atau sumber daya manusia pendukung lainnya; dan d. nama kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian yang menggunakan Layanan Sains. (4) Publikasi Ilmiah berbentuk karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Publikasi Ilmiah terakreditasi nasional, terindeks global bereputasi, atau terindeks global lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditukarkan sebagai poin kredit virtual Elsa Pay hanya satu (1) kali untuk tiap output (luaran). (2) Pengajuan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap waktu sepanjang tahun. (3) Besaran nilai konversi output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian menjadi poin kredit virtual Elsa Pay ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 31

(1) Penggunaan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat dipakai sampai habis senilai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila jenis Layanan Sains tidak memiliki tarif, pengurangan poin kredit virtual Elsa Pay mengacu pada layanan sejenis yang telah ada atau penetapan oleh Satuan Kerja pengelola layanan. (3) Pengurangan poin kredit virtual Elsa Pay bagi pihak internal LIPI sebagai pengelola teknis Layanan Sains dari Satuan Kerja bersangkutan diberikan potongan berdasarkan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 32

Prosedur pengajuan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagai berikut: a. pihak internal LIPI mengunggah bukti output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) melalui sistem informasi intra LIPI; b. hasil unggahan bukti output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian akan diverifikasi oleh pejabat penilai atau pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; c. pengguna internal mengajukan permohonan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay melalui Layanan Sains kepada penyelia layanan yang menghasilkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian tersebut; d. penyelia akan melakukan verifikasi permohonan penambahan poin kredit Elsa Pay berdasarkan riwayat penggunaan layanan; e. hasil keputusan yang diberikan oleh penyelia, pejabat penilai, dan pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian bersifat mutlak.

Pasal 33

(1) Dalam hal pihak internal LIPI tidak menghasilkan output (luaran) Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), pihak internal LIPI tidak dapat mengajukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay. (2) Apabila pihak internal LIPI tidak dapat mengajukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak internal LIPI dapat melakukan kolaborasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian bersama pihak internal LIPI lainnya atau melakukan transfer poin kredit virtual Elsa Pay antar pihak internal LIPI. (3) Pihak internal LIPI tidak diperkenankan menggunakan poin kredit virtual Elsa Pay milik pihak internal LIPI lain tanpa melakukan kolaborasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 34

Pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat melakukan penambahan poin kredit virtual Elsa Pay.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Layanan Sains Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

BAB X

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB XI

Pasal 40