PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

PERMEN Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. 4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN. 6. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN. 7. Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan adalah penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan diseminasi standar pengukuran atau bahan acuan. 8. Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran adalah kegiatan untuk memastikan pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian tertelusur ke sistem satuan internasional. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

BAB II

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 5

Koreksi

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas: a. indikator beban kerja; b. aspek dalam perhitungan kebutuhan; c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 6

Koreksi

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ditentukan dari indikator: a. jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan; b. jumlah sistem standar pengukuran atau kandidat bahan acuan; c. jumlah metode uji, metode pengukuran, atau metode kalibrasi atau metode pembuatan bahan acuan; d. jumlah diseminasi standar acuan pengukuran atau bahan acuan primer atau sekunder; e. jumlah kerja sama di bidang ilmu pengetahuan pengukuran; dan f. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran.

Pasal 7

(1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Beban Kerja; dan b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan. (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional Metrolog. (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan: a. satuan waktu; atau b. satuan hasil. (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung: a. jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan; b. jumlah sistem standar pengukuran atau bahan acuan; c. jumlah pemeliharaan sistem standar pengukuran atau bahan acuan; d. jumlah diseminasi nilai acuan pengukuran atau bahan acuan; e. jumlah diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pengukuran; f. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran; dan g. jumlah pengendalian pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan.

Pasal 8

(1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 9

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Metrolog. (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB III

PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia. (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog. (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Kepala BSN. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog untuk dilakukan validasi.

Pasal 11

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia. (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog. (4) Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna. (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog kepada Kepala BSN c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

Pasal 12

(1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog. (2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BSN kepada PPK pada Instansi Pengguna. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13