Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional penata penerbitan ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah dalam jangka waktu tertentu. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah. 4. Pejabat Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah yang selanjutnya disebut Penata Penerbitan Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan di bidang penerbitan ilmiah. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. 6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: a. jumlah target terbitan; b. jumlah terbitan yang dikelola; dan c. tingkat kompleksitas terbitan (2) Jumlah target terbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan rata-rata target terbitan per tahun baik dalam bentuk buku ilmiah atau audiovisual. (3) Jumlah terbitan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan tingkat kompleksitas terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis target terbitan yang terdiri atas: a. terbitan dalam cakupan internasional; dan b. terbitan dalam cakupan nasional. (4) Terbitan dalam cakupan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan terbitan yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa. (5) Terbitan dalam cakupan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan terbitan yang menggunakan Bahasa INDONESIA. (6) Jumlah target terbitan dan jumlah terbitan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan penerbitan ilmiah.

Pasal 3

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim dikali jumlah perkiraan kebutuhan pada terbitan nasional ditambah komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim dikali jumlah perkiraan kebutuhan pada terbitan internasional. (3) Jumlah perkiraan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan dikali target terbitan. (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat. (5) Ketentuan mengenai komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan: a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah.

Pasal 6

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina. (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan. (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dilakukan oleh Instansi Pemerintah. (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan penerbitan ilmiah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2022 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH KOMPOSISI DAN RASIO PENATA PENERBITAN ILMIAH A. Komposisi Penata Penerbitan Ilmiah masing-masing jenjang terhadap jumlah tim terdiri atas: a. terbitan nasional, sebesar (satu per dua) untuk ahli ahli pertama, (satu per tiga) untuk ahli muda, dan (satu per enam) untuk ahli madya; dan b. terbitan internasional, sebesar (satu per enam) untuk ahli ahli pertama, (satu per tiga) untuk ahli muda, dan (satu per dua) untuk ahli madya. B. Rasio Penata Penerbitan Ilmiah terhadap terbitan ditentukan sebesar (satu per lima belas) untuk terbitan nasional dan (satu per lima belas) untuk terbitan internasional. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO LAMPIRAN II PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah setiap jenjang sebagai berikut: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah Sebuah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan bidang penerbitan ilmiah memiliki target kinerja rata-rata per tahun sebanyak 120 terbitan nasional dan 60 terbitan internasional. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah setiap jenjang yaitu; a. Jenjang ahli pertama sebanyak 5 (lima) orang b. Jenjang ahli muda sebanyak 5 (lima) orang c. Jenjang ahli madya sebanyak 4 (empat) orang Total Kebutuhan sebanyak 14 (empat belas) orang KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9