Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran — PERMEN Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Tambahan Pangan, yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 2. BTP Campuran adalah BTP yang mengandung dua atau lebih jenis BTP baik dari golongan BTP yang sama atau pun berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. 3. Cemaran adalah bahan yang tidak dikehendaki ada dalam makanan yang mungkin berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses produksi makanan, dapat berupa cemaran biologis, kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 4. Cemaran Mikroba adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 5. Cemaran Kimia adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 6. Bahan Pengisi adalah bahan tambahan pangan untuk meningkatkan volume pangan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

BTP Campuran yang diproduksi, dimasukkan kedalam wilayah INDONESIA, dan diedarkan di wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pasal 3

Koreksi

(1) BTP Campuran harus memiliki spesifikasi masing-masing BTP sebagai bahan penyusun. (2) Spesifikasi BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan persyaratan dalam Kodeks Makanan INDONESIA (KMI). (3) Dalam hal standar dan persyaratan BTP sebagai bahan penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat dalam KMI, dapat digunakan Standar Nasional INDONESIA (SNI), atau Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives.

Pasal 4

(1) Selain harus memenuhi spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BTP Campuran harus memenuhi persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia. (2) Persyaratan Cemaran Mikroba dan Cemaran Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Khusus untuk BTP Campuran yang mengandung BTP Pewarna, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jenis BTP Pewarna harus dibuktikan dengan hasil uji kualitatif identitas pewarna tersebut.

Pasal 6

Khusus untuk BTP Campuran yang mengandung BTP Pemanis buatan dan/atau glikosida steviol hanya dapat dalam bentuk table top sweetener.

Pasal 7

BTP Campuran dilarang menggunakan campuran natrium nitrat (INS.251), kalium nitrat (INS.252), kalium nitrit (INS.249), natrium nitrit (INS.250), sulfur dioksida (INS.220), natrium sulfit (INS.221), natrium bisulfit (INS. 222), natrium metabisulfit (INS. 223), kalium metabisulfit (INS.224), kalium sulfit (INS.225), kalsium bisulfit (INS.227), dan/atau kalium bisulfit (INS.228).

Pasal 8

Jenis dan batas maksimum penggunaan BTP dalam pangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) BTP Campuran harus memenuhi persyaratan label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) BTP Campuran, wajib mencantumkan: a. tulisan “Bahan Tambahan Pangan Campuran”; b. nama golongan BTP yang mempunyai fungsi utama; dan c. takaran penggunaan dalam produk pangan.

Pasal 10

Koreksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan secara tertulis; b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran; c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau d. pencabutan izin edar.

Pasal 11

Koreksi

BTP Campuran yang telah memiliki izin edar harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ROY A. SPARRINGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN CEMARAN KIMIA A. Persyaratan Cemaran Mikroba Jenis BTP Campuran Jenis Cemaran Unit Analisis Batas Maksimum pada BTP Campuran Keterangan 1. Jika mengandung salah satu atau lebih BTP berikut: • Agar • Asam alginat dan garamnya (asam alginat, kalsium alginat, kalium alginat, natrium alginat, dan propilen glikol alginat) • Gom arab • Gom guar • Gom kacang lokus • Gom karaya • Gom tragakan • Karagenan • Karmin • Lisozim hidroklorida • Natrium kaseinat • Nisin • Rumput laut euchema olahan • Gom gellan • Gom xanthan • Ekstrak cochineal ALT Koloni/g n=5 c=2 m=103 M=105 ALT Koloni/g n=5 c=2 m=104 M=106 Jika BTP Campuran mengandung lisozim hidroklorida Staphyloccocus aureus Per g n=5 c=0 m=Negatif Kapang dan khamir Koloni/g n=5 c=2 m=102 M=104 Escherichia coli Per g n=5 c=0 m=Negatif Koliform Per g n=5 c=0 m=Negatif Enterobacteriaceae APM/g <10 Jika BTP Campuran mengandung natrium kaseinat Salmonella sp. Per 25 g n=5 Jenis BTP Campuran Jenis Cemaran Unit Analisis Batas Maksimum pada BTP Campuran Keterangan c=0 m=Negatif 2. Dalam bentuk pasta atau cair dan jika tidak mengandung salah satu atau lebih BTP pada Nomor 1 Escherichia coli Per g n=5 c=0 m=Negatif Salmonella sp. Per 25 g n=5 c=0 m=Negatif 3. Jika BTP campuran yang berbentuk serbuk dan mengandung pengisi (filler) dan jika tidak mengandung salah satu atau lebih BTP pada no.1 Escherichia coli Per g n=5 c=0 m=Negatif Salmonella sp. Per 25 g n=5 c=0 m=Negatif Koliform Per g n=5 c=0 m=Negatif Keterangan: n : jumlah sampel yang harus diambil dalam satu lot secara acak untuk dianalisis. c : jumlah sampel yang hasil analisisnya boleh melebihi m (rencana sampling 2 kelas) atau >m dan <M) (rencana sampling 3 kelas). m : batas jumlah mikroba yang memisahkan antara produk baik dan produk buruk dalam rencana sampling 2 kelas atau antara produk baik dan produk marjinal dalam rencana sampling 3 kelas M : batas antara produk marjinal dan produk buruk dalam rencana sampling 3 kelas B. Persyaratan Cemaran Kimia B.1. Persyaratan Cemaran Logam Berat Jenis BTP Campuran Jenis Cemaran Batas Maksimum dalam BTP Campuran (mg/kg) Semua BTP Campuran Timbal (Pb) 5 Arsen (As) 3 Kadmium (Cd) 2 Merkuri (Hg) 1 B.2. Persyaratan Cemaran Kimia Lain Parameter Batas Maksimum dalam BTP Campuran Keterangan Amin aromatis primer tidak tersulfonasi 0,01 % sebagai anilin Jika mengandung BTP pewarna sintetis Lumiflavin 0,025% Jika mengandung Riboflavin dari Bacillus subtilis Amin aromatis primer 100 mg/kg sebagai anilin 70 mg/kg Jika mengandung Riboflavin 5’-natrium fosfat Sikloheksilamin 10 mg Jika mengandung Siklamat dan garamnya Disikloheksilamin 1 mg/kg t-butil-p-benzokuinon 0,2% Jika mengandung TBHQ 2.5-di-t- butilhidrokuinon 0,2% Hidroksikuinon 0,1% KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, ROY A. SPARRINGA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12