PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri dan Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA. 2. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga Negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik INDONESIA. 4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat PPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 6. Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 7. Rencana Kerja BNP2TKI yang selanjutnya disebut Renja BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. 9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemprosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya. 10. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI. 11. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya. 12. Kerangka Regulasi adalah Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6