PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI wajib menyampaikan Pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dengan cara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara bertatap muka kepada Kepala BNP2TKI, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui: a. surat; b. kotak saran; c. faksimile; d. surat elektronik (email); e. laman (website); f. audio visual; g. media sosial; h. foto; dan/atau i. bentuk lain.

Pasal 6

(1) Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan. (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

Pasal 7

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat: a. identitas pengadu; b. substansi Pengaduan; c. pihak yang terlibat; d. waktu kejadian e. tempat kejadian; dan f. kronologis kejadian. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya. (3) Dalam hal identitas pengadu tidak dicantumkan atau tidak diketahui, Pengaduan tetap ditindaklanjuti/diproses berdasarkan bukti pendukung. (4) Tim Penanganan Pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali untuk alat pemeriksaan. (5) Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala BNP2TKI, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas: a. melakukan persiapan administrasi; b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan; c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan; d. meminta klarifikasi dari pengadu; e. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; f. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan g. melaporkan hasil telaahan atas Pengaduan kepada Kepala BNP2TKI. (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja. (4) Berdasarkan laporan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala BNP2TKI menugaskan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. dugaan tindak pidana korupsi; dan/atau d. tidak terbukti adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi. (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektur memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan bukan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, bukan melakukan hambatan pelayanan kepada masyarakat atau bukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur merekomendasikan pemulihan nama baik orang yang diadukan. (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12