Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, ttd NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG JOBSINFO BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA I.
PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan:
1. Jobsinfo BNP2TKI adalah media untuk mempertemukan pencari kerja dengan calon pengguna tenaga kerja di luar negeri secara online berbasis web dan mobile application dalam rangka penempatan tenaga kerja INDONESIA ke luar negeri.
2. Pencari Kerja ke luar negeri yang selanjutnya disebut Pencaker adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Jobsinfo BNP2TKI.
3. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah pencaker yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut TKI adalah calon TKI yang telah memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, lembaga Pemerintah, Badan Usaha Swasta, dan/atau Perseorangan yang berbadan hukum di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
9. Data Demand adalah permintaan TKI dari Pengguna yang terdaftar di Jobsinfo BNP2TKI.
10. Data Pendukung adalah informasi tambahan yang diperlukan dalam pelayanan Jobsinfo BNP2TKI.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Verifikasi Data Supply adalah proses pencocokan data Pencaker berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data kunci/primary key yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.
13. Verifikasi Data Demand adalah proses pencocokan data lowongan pekerjaan yang telah dientry ke dalam Jobsinfo oleh Pengguna dan/atau Mitra Usaha di luar negeri dan/atau PPTKIS.
14. Data Supply adalah data Pencaker yang terdaftar di Jobsinfo BNP2TKI.
15. Verifikator Data Supply adalah ASN yang diberi tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data supply.
16. Verifikator Data Demand adalah petugas (ASN atau Non ASN) di Perwakilan RI yang diberi tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data demand.
17. Upgrading Skill adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan/ kompetensi Calon TKI/TKI melalui pelatihan untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna.
18. Penanggung jawab padu padan adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam proses pencocokan (matching) data supply/pencaker dengan data demand.
19. Operator padu padan adalah petugas (ASN atau Non ASN) yang ditugaskan dalam proses pencocokan (matching) data Pencaker dengan data demand.
20. Petugas Data Pendukung adalah ASN yang bertanggung jawab melakukan entry, upload/unggah, publish dan update data pendukung.
21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri dan Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.
22. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Balai Pelayanan yang mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI.
23. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
24. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu- pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya;
II.
PRINSIP UMUM DAN TUJUAN Prinsip umum pelayanan Jobsinfo BNP2TKI adalah untuk mempertemukan Pencaker dan Pengguna melalui sistem online berbasis web dan mobile application yang dilakukan secara profesional dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel serta terintegrasi dengan Perwakilan RI dan stakeholder terkait.
Adapun tujuan dari pelayanan Jobsinfo BNP2TKI ini adalah sebagai sarana bagi Pencaker untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mengharmonisasikan kompetensi sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pengguna di luar negeri.
III.
RUANG LINGKUP A.
Pelayanan Jobsinfo diperuntukkan bagi proses penempatan yang dilakukan oleh:
1. Pemerintah, melalui program penempatan Government to Government (G to G) dan Government to Private (G to P);
2. Swasta/PPTKIS (Private to Private/P to P);
3. CTKI/TKI secara mandiri.
B.
Pelayanan Jobsinfo meliputi :
1. penyediaan data demand
2. penyediaan data supply;
3. proses padu padan;
4. penyediaan data pendukung.
IV.
PELAKSANAAN PELAYANAN JOBSINFO A.
Pelaksanaan Jobsinfo terdiri dari :
1. Penyediaan data demand
a.Tahapan :
1) entry data demand;
2) verifikasi data demand;
3) publikasi data demand.
b.Sumber data demand dapat berasal dari :
1) Perwakilan RI/KDEI;
2) Pengguna berbadan hukum di luar negeri;
3) Mitra Usaha di luar negeri;
4) INDONESIA Trade Promotion Center (ITPC);
5) Komunitas WNI/Diaspora di berbagai Negara;
6) Expo Internasional (TEI, EBM, dll).
c. Aktivasi Username Pengguna:
Untuk mendapatkan username dan password ke sistem Jobsinfo, Pengguna atau Mitra Usaha atau PPTKIS harus
melakukan registrasi (sign up) dengan menginput nama Perusahaan/Mitra Usaha, email, nomor telepon.
Selanjutnya melakukan entry data profile Pengguna/Mitra Usaha dan data demand ke dalam Jobsinfo dengan menggunakan username dan password yang telah diaktivasi.
Data Profil Pengguna/Mitra Usaha memuat :
1) nama Perusahaan/Mitra Usaha, alamat, nomor telepon/fax, email, dan website perusahaan;
2) nama pimpinan;
3) negara penempatan;
4) nomor ijin usaha;
5) sektor usaha;
6) uraian singkat sejarah dan prospek perusahaan;
7) nomor endorsement dari Perwakilan RI/KDEI.
Data demand dan job order memuat :
1) nomor dan tanggal endorsement dari Perwakilan RI/KDEI;
2) jenis pekerjaan/jabatan;
3) sektor usaha;
4) negara penempatan;
5) nama Pengguna/user;
6) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
7) jangka waktu pemenuhan lowongan;
8) jenis kelamin;
9) umur minimal dan maksimal;
10) syarat kualifikasi (pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan penguasaan bahasa asing, dsb);
11) syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, lembur, cuti, asuransi/jaminan sosial, dsb).
d. Data Pengguna dan data demand/job tersebut di atas di ”entry” ke jobsinfo untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator Data Demand dan/atau dikonfirmasi kepada Perwakilan RI/KDEI dan selanjutnya data yang
sudah valid di “publish” sedangkan data yang tidak valid kembali kepada Pengguna.
Data demand/job order dari PPTKIS yang telah diendorse oleh Perwakilan RI/KDEI yang telah terintegrasi dengan SISKOTKLN secara otomatis ter “publish” ke Jobsinfo. Bagi Perwakilan RI yang belum terintegrasi dengan SISKOTKLN, maka PPTKIS melakukan entry data demand untuk selanjutnya di “publish”. Setelah job order di “publish” pada Jobsinfo selama 1 (satu) hari, Surat Ijin Pengerahan (SIP) PPTKIS dapat segera diterbitkan.
e. Data Pengguna/Mitra Usaha yang di “publish” memuat :
1) nama perusahaan/Mitra Usaha, alamat, nomor telepon, dan email perusahaan;
2) izin usaha;
3) sektor usaha;
4) negara penempatan;
5) website perusahaan.
f. Data demand yang di “publish” memuat:
1) nama perusahaan/Mitra Usaha/PPTKIS;
2) nama jabatan dan uraian pekerjaan;
3) pendidikan;
4) kompetensi;
5) pengalaman kerja;
6) negara penempatan;
7) sektor usaha;
8) jumlah yang dibutuhkan;
9) jenis kelamin;
10) besaran gaji per bulan;
11) fasilitas kerja yang tersedia;
12) tanggal berakhir data demand;
13) persyaratan khusus lainnya (berat badan, tinggi badan, dsb).
g. Data demand yang telah “publish” akan dinotifikasi secara otomatis ke seluruh email Pencaker yang aktif.
h. Lamanya waktu “publish” disesuaikan dengan masa berlakunya data demand/job order, dan apabila
permintaan sudah terpenuhi (matching), maka tampilan data akan hilang secara otomatis.
i. Setiap ada pemenuhan data demand/job order, maka secara otomatis jumlah demand/job order yang tersedia/publish di jobsinfo akan berkurang.
2. Tata Kelola Data Demand Untuk mendapatkan peluang kerja (demand) dari Pengguna di luar negeri perlu dilakukan kerjasama, koordinasi, pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait atau melalui kegiatan yang bersifat internasional seperti Employment Business Meeting (EBM), INDONESIA Trade Promotion Center (ITPC), Expo Internasional (TEI, dll).
Pengguna memberikan informasi mengenai perusahaan dan menginput data demand secara lengkap dan benar serta melakukan update profil perusahaan.
3. Penyediaan Data Supply (Pencaker) Data supply/pencaker ke luar negeri harus didaftarkan melalui media online Jobsinfo BNP2TKI.
a. Tahapan :
1) entry data supply;
2) verifikasi data supply;
3) publikasi data supply.
b. Data supply dapat berasal dari :
1) Pencaker;
2) Pihak ketiga, yang terdiri dari:
a) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
b) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
c) Lembaga pendidikan;
d) Lembaga pelatihan;
e) Asosiasi profesi;
f) Bursa Kerja Khusus (BKK);
g) Career Development Centre (CDC);
h) Perusahan Berbadan Hukum;
i) Eks Peserta EPS-TOPIK.
c. Aktivasi Username Supply:
Untuk mendapatkan username dan password ke sistem Jobsinfo, Pencaker/pihak ketiga harus melakukan registrasi (sign up) dengan menginput NIK, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan email. NIK akan diverifikasi ke SIAK, selanjutnya Pencaker/pihak ketiga akan mendapatkan notifikasi aktivasi username dan password melalui email bagi NIK Pencaker/pihak ketiga yang valid.
Isi kalimat notifikasi kepada account pencaker setelah diaktivasi username dan password yaitu “saya setuju dan bersedia data profile saya akan diproses lebih lanjut dan dipublikasikan kepada calon pengguna di luar negeri sebagai bahan seleksi awal pada Jobsinfo BNP2TKI”.
Selanjutnya melakukan entry data profile Pencaker ke dalam Jobsinfo dengan menggunakan username dan password yang telah diaktivasi. Pihak ketiga harus sudah terdaftar dengan menyampaikan identitas petugas entry data yang meliputi nama, NIK, jabatan, dan nama instansi/lembaga untuk didaftarkan pada database SIAK Ditjen Dukcapil.
Data supply/pencaker memuat :
1) NIK;
2) nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan Pencaker;
3) nama ibu dan ayah berikut alamat;
4) tinggi dan berat badan;
5) pas foto;
6) nomor telepon/HP;
7) email;
8) paspor yang masih berlaku (jika ada akan terverifikasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian /SIMKIM Ditjen Imigrasi);
9) pendidikan terakhir (ijasah harus di-upload);
10) pekerjaan saat ini;
11) kompetensi (sertifikat harus di-upload) atau tidak punya kompetensi;
12) kemampuan bahasa asing berikut nilai/score (sertifikat harus di-upload);
13) pengalaman kerja berikut lamanya (surat keterangan harus di-upload);
14) pilihan pekerjaan (yang memuat antara lain sektor, jabatan, dan gaji yang diinginkan);
15) negara tujuan (maksimum 3 (tiga) pilihan).
d. Data supply/pencaker tersebut di atas di”entry” ke jobsinfo dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator Data supply dan selanjutnya data yang sudah valid di “publish” sedangkan data yang tidak valid kembali ke pencaker.
e. Data supply/pencaker yang dipublikasikan meliputi:
1) nama;
2) jenis kelamin;
3) umur;
4) pendidikan;
5) jabatan;
6) kompetensi;
7) penguasaan bahasa asing dan score;
8) lama pengalaman kerja;
9) negara penempatan yang diinginkan;
10) provinsi/kabupaten/kota daerah asal.
f. Data supply/pencaker dipublikasikan dan aktif selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila pencaker melakukan konfirmasi ulang.
Apabila pencaker/pihak ketiga tidak melakukan konfirmasi perpanjangan maka pencaker dinyatakan tidak aktif dan tidak mendapat notifikasi supply/pencaker baru.
4. Tata Kelola Data Supply (Pencaker) Data Pencaker dapat diperoleh dari pendaftaran secara mandiri atau melalui kerjasama, koordinasi, pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan sumber-sumber penyedia tenaga kerja seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi profesi dan lain-lain.
Kerjasama dengan lembaga Pendidikan/Lembaga Pelatihan/Asosiasi Profesi tersebut meliputi :
a. pemberian informasi mengenai lembaga secara lengkap dan benar
b. input data dan update data supply secara lengkap dan benar
c. upload dokumen secara digital/scanning.
d. pemberian informasi hasil padu padan kepada Pencaker.
e. pemberian informasi supply yang sudah mendapat pekerjaan di dalam negeri
f. rekonfirmasi pendaftaran supply setelah 6 (enam) bulan.
Pencaker berkewajiban memberikan informasi mengenai data diri dan menginput data supply secara lengkap dan benar serta melakukan update kompetensi yang dimiliki.
5. Proses Padu Padan Proses padu padan dapat dilakukan oleh pencaker atau employer/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha atau Operator Padu Padan.
a. Proses padu padan yang dilakukan oleh Pencaker, melalui tahapan sebagai berikut :
1) Pencaker yang telah memenuhi seluruh kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Employer/Pengguna/ PPTKIS/Mitra Usaha dapat melakukan apply job sehingga data/Curriculum Vitae (CV) Pencaker dapat dilihat oleh Employer/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha, selanjutnya employer/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha menerima notifikasi;
2) Employer/Pengguna/PPTKIS/Mitra Usaha yang telah menerima notifikasi, dapat melakukan seleksi dengan cara melihat rincian data pencaker dan berkomunikasi ke pencaker yang bersangkutan, dan jika kedua belah pihak telah bersepakat, maka Pengguna dan Pencaker dapat memberikan persetujuan, atau jika tidak bersepakat maka tidak memberikan persetujuan.
3) Jika Pengguna memberikan persetujuan maka data supply dan data demand secara otomatis dikirim ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses
penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data demand akan berkurang secara otomatis. Apabila Pencaker tidak lulus seleksi, Pengguna memberikan alasan penolakan, maka data Pencaker tersebut kembali ke data supply/publish secara otomatis.
Apabila alasan penolakan terkait dengan kompetensi (skill dan/atau bahasa), maka Operator Padu Padan dan Pencaker mendapatkan notifikasi melalui sistem, serta sistem akan mengeluarkan data pencaker tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.
b. Proses padu padan oleh Employer/Pengguna/PPTKIS/ Mitra Usaha, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1) Apabila data supply cocok dengan kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan, maka Pengguna dapat melihat secara rinci data supply yang selanjutnya dapat dilakukan notifikasi.
2) Pencaker yang telah menerima notifikasi selanjutnya melakukan konfirmasi persetujuan atau penolakan.
3) Apabila Pencaker memberikan persetujuan maka data supply dan data demand secara otomatis terkirim ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data demand akan berkurang secara otomatis. Apabila Pencaker tidak setuju maka data tersebut kembali ke data supply.
c. Proses padu padan oleh Operator Padu Padan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1) Dalam hal Pencaker dan Pengguna tidak melakukan padu padan, operator melakukan padu padan (matching) secara sistem. Apabila data supply dan data demand telah cocok, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pengguna dan Pencaker.
2) Pengguna dan Pencaker selanjutnya mengecek data supply dan data demand. Kedua belah pihak dapat memberikan persetujuan atau penolakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
3) Apabila Pengguna dan Pencaker memberikan persetujuan maka secara otomatis sistem akan mengirimkan data supply dan data demand ke SISKOTKLN untuk selanjutnya dilakukan proses penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan data demand akan berkurang secara otomatis. Apabila salah satu tidak setuju atau menolak maka data tersebut kembali ke data supply/demand.
4) Apabila alasan penolakan terkait dengan kompetensi (skill dan/atau bahasa), maka Operator Padu Padan dan Pencaker mendapatkan notifikasi melalui sistem, serta sistem akan mengeluarkan data pencaker tersebut untuk selanjutnya dapat dilakukan proses harmonisasi.
5) Operator padu padan dapat membuat laporan hasil padu padan secara periodik.
6. Tata Kelola Padu Padan Parameter Padu Padan dapat dipilih salah satu atau gabungan dari persyaratan demand sebagai berikut:
a. sektor Pekerjaan;
b. posisi Pekerjaan;
c. jenis Kelamin;
d. usia;
e. negara;
f. pendidikan;
g. bahasa;
h. kompetensi;
i. pengalaman minimum;
j. tinggi dan berat badan.
7. Penyediaan Data Pendukung.
a. Tahapan :
1) Entry/Upload data pendukung;
2) Publish data pendukung;
3) Update data pendukung.\
b. data pendukung berupa antara lain:
1) Peraturan Perundang-undangan terdiri dari UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN,
Instruksi PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Badan/Keputusan Kepala Badan dan Peraturan Daerah;
2) Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan negara penempatan TKI dan/atau antara BNP2TKI dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan lembaga pelatihan (jika ada);
3) Profil negara penempatan (keadaan ekonomi, sosial, budaya, biaya hidup/living cost, potensi peluang kerja, hukum tentang ketenagakerjaan/labour law, dll);
4) Tata cara proses penempatan TKI ke luar negeri;
5) Tata cara pelayanan pengaduan TKI bermasalah;
6) Tata cara harmonisasi dan upgrading-skill;
7) Lembaga Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK);
c. Pelaksanaan:
Entry/Upload, publish, dan update data pendukung dilakukan oleh Petugas Data Pendukung.
B.
Lain-Lain
1. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem
a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem dilakukan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi BNP2TKI;
b. pengembangan sistem dilakukan jika ada perubahan kebijakan/peraturan dari pemerintah dan/atau perubahan kelembagaan/organisasi;
c. pemeliharaan sistem harus dilakukan secara berkesinambungan agar sistem Jobsinfo berfungsi sebagaimana mestinya.
d. Jobsinfo BNP2TKI dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris yang berbasis web dan mobile application yang terintegrasi dengan SISKOTKLN, SIAK Ditjen Dukcapil, dan SIMKIM Ditjen Imigrasi.
2. Pelayanan Helpdesk Jobsinfo Dalam rangka peningkatan pelayanan Jobsinfo perlu ditetapkan Petugas Helpdesk yang bertugas melayani, mencatat, merespon pertanyaan dan permasalahan operasional Jobsinfo serta disiapkan nomor telepon sebagai call center atau digabung dengan nomor Hallo TKI.
3. Sosialisasi dan Pemasyarakatan Jobsinfo Sosialisasi dilakukan dengan strategi dan metode yang mudah diterima oleh masyarakat pencari kerja dan pemberi kerja melalui antara lain :
a. kegiatan Job Fair
b. Employment Business Meeting (EBM) dan event expo internasional (TEI, ITPC)
c. pembuatan leaflet/brosur/stiker
d. sosial media dan media elektronik
e. kerjasama dengan portal sejenis di kementerian/lembaga, lembaga swasta, dan lembaga pelatihan, serta asosiasi profesi.
f. kerjasama dengan komunitas diaspora di luar negeri
g. koordinasi dengan instansi terkait
h. mobil unit sosialisasi
4. Penyelesaian Permasalahan Pengguna dan Pencaker Jika terjadi permasalahan atau komplain dari Pengguna dan/atau Pencaker terkait proses yang difasilitasi oleh Jobsinfo, Petugas Pelaksana Jobsinfo dapat mengkoordinasikan hal tersebut dengan Unit Pelayanan Publik (UPP).
V.
PENANGGUNG JAWAB
1. Penanggung jawab tata kelola dan operasional adalah Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi.
2. Penanggung jawab sistem adalah Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
3. Penanggung jawab penyiapan data Job Order PPTKIS dan proses penempatan adalah Deputi Bidang Penempatan.
4. Penanggung jawab pengawasan penempatan dan penyelesaian masalah pencaker dengan calon pengguna adalah Deputi Bidang Perlindungan.
5. Pelaksana/pengelola pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh :
a. UPP di BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
b. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Kantor pelayanan Jobsinfo berkedudukan di Kantor Pusat BNP2TKI, dan Kantor BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, serta tempat-tempat strategis yang dianggap perlu.
VI.
LARANGAN Dalam memberikan pelayanan Jobsinfo dilarang untuk :
1. memungut biaya terhadap Pencaker dan Pengguna;
2. menahan/menyimpan dokumen asli (ijasah, paspor, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) dengan alasan apapun.
VII.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pembinaan dan pengawasan pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk.
VIII.
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Jobsinfo dilakukan oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Deputi Bidang Penempatan, dan Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.
2. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan pelayanan Jobsinfo kepada Kepala BNP2TKI.
KEPALA BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ttd NUSRON WAHID