Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 935), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 8

Koreksi

Tugas Belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti : a. program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester; b. program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester; c. program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester; dan d. program pendidikan doktor, 8 (delapan) semester. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 12, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan calon pegawai pelajar: a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan; b. sehat jasmani dan rohani; c. daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai (DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; d. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan; e. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar; f. adanya jaminan pembiayaan Tugas Belajar; g. mendapat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik INDONESIA untuk Tugas Belajar ke luar negeri; h. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional; i. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Utama atau Deputi terkait; j. tidak sedang : 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; 3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; 4. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 7. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; 8. melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar; dan 9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; k. tidak pernah: 1) gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan/atau 2) dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya. (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (3) Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah: a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma I/sederajat; b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma II/sederajat; c. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma III/sederajat; d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV; e. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara; dan f. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor. (4) Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, batas usia maksimal pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi : a. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma I/sederajat; b. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma II/sederajat; c. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma III/sederajat; d. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk sarjana atau diploma IV; e. 42 (empat puluh dua) tahun untuk magister atau yang setara; dan f. 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk doktor. (5) Ketentuan batas usia maksimal pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan, dalam hal : a. mendapat persetujuan dari Kepala Badan; b. tetap memperhatikan ketentuan Ikatan Dinas; dan c. memperhatikan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan. 4. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Hak pegawai pelajar adalah: a. mendapat biaya Tugas Belajar; b. mendapat kenaikan pangkat; c. mendapat kenaikan gaji berkala; d. mendapat penilaian dalam DP2KP; e. mendapat Tunjangan Tugas Belajar sesuai dengan perjanjian/kontrak tugas belajar; f. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan g. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, dengan syarat bahwa formasi memungkinkan. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14, disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), (2b) dan (2c) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Kewajiban pegawai pelajar adalah: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari- hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi PNS yang Tugas Belajar di luar negeri; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja; d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester kepada Pimpinan Unit Kerja dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Biro; f. membuat Sasaran Kerja Pegawai dan Capaian Kerja setiap semester; g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri dengan tembusan kepada Badan sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP2KP; h. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir; i. kembali ke Badan pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; j. melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; k. menaati seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar; l. melaksanakan Ikatan Dinas di Badan menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar : 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya; 2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; 3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; dan 4. tidak melaksanakan Ikatan Dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa Ikatan Dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2n+1) bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun (n+1) bagi pegawai pelajar di dalam negeri. (2a) Ketentuan kewajiban pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda dalam hal pegawai pelajar akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan syarat: a. sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan b. Pegawai pelajar telah lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) pada Tugas Belajar sebelumnya. (2b) Ketentuan syarat kewajiban pegawai pelajar dan kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b dikecualikan bagi Calon Dosen. (2c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2a), ketentuan kewajiban pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan kewajiban Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditunda atas persetujuan Kepala Badan. (3) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Prosedur pemberian Tugas Belajar yaitu Pimpinan Unit Kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah tertentu yang ditunjuk oleh Badan; b. DP2KP (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik; c. surat rekomendasi dari atasan langsung; d. surat Perjanjian Tugas Belajar antara pemberi biaya dan pegawai pelajar; e. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar; f. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik INDONESIA bagi yang Tugas Belajar di luar negeri; g. surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi; h. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan atau pihak pemberi biaya/beasiswa dalam pelaksanaan Tugas Belajar; dan i. surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dan huruf k. (1a) Pemberian surat rekomendasi dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah semua persyaratan usulan pemberian Tugas Belajar terpenuhi. (2) Usul pemberian Tugas Belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sesuai Contoh A surat usul pemberian Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (3) Surat rekomendasi, surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja, dan surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, dan huruf i dibuat dengan menggunakan format sesuai Contoh B, Contoh C, dan Contoh D dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 7. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) serta ketentuan ayat (9) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar. (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar. (4) Perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan apabila : a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan Tugas Belajar terjadi bukan atas kelalaiannya; b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan Tugas Belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri; c. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja; dan d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan/biaya sendiri. (5) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Perpanjangan masa Tugas Belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai dengan kebutuhan Badan dan persetujuan sponsor dan/ atau Badan. (6a) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar. (7) Usul perpanjangan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh A dan Contoh B Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (8) Perpanjangan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C Peraturan ini. (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait. 8. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi : a. penilaian terhadap Prestasi dan Kinerja Pegawai sesuai dengan prestasi belajar; b. penetapan status jabatan selama mengikuti Tugas Belajar terdiri atas : 1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional. c. pemberian kenaikan pangkat : 1. kenaikan pangkat pilihan; atau 2. kenaikan pangkat reguler. (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan Tugas Belajar dan menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Biro. (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui : a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar; b. pemberian nilai DP2KP; c. keberadaan tempat tinggal;dan d. perilaku pegawai pelajar. (3) Hasil monitoring pelaksanaan Tugas Belajar dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program Tugas Belajar. (3) Evaluasi dilakukan oleh Biro bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. 11. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri. (2) Izin Belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan Pendidikan Vokasi. (2a) Persyaratan lokasi dan lembaga pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah: a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan; b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari; c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan; d. mempunyai DP2KP paling lambat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik; dan e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan setelah mendapat pertimbangan dari : 1. Kepala Biro Umum untuk Diploma I sampai dengan Strata I; atau 2. Sestama/Deputi terkait untuk Strata II dan Strata III. 12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

(1) Prosedur pemberian Izin Belajar yaitu PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melampirkan: a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Tertentu yang ditunjuk; b. surat keputusan calon PNS; c. surat keputusan pangkat terakhir; d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan; e. DP2KP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik; f. surat keputusan diperkerjakan bagi PNS dpk; dan g. surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro Umum, Sekretaris Utama atau Deputi terkait sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang, paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa perkuliahan berlangsung.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ttd. ANDI EKA SAKYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR KEP11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal II