PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN BMKG

PERMEN Nomor 15 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Pasal 12

Pelaporan sebagamana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditindaklanjuti oleh Inspektur.

Pasal 13

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblowing system).

Pasal 14

Penanganan pelaporan pelanggaran oleh Pegawai dilakukan melalui : a. verifikasi; dan/atau b. pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur.

Pasal 16

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pejabat fungsional auditor di lingkungan BMKG. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 17

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaporan pelanggaran; b. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan; c. mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil verifikasi dan analisis; dan d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi.

Pasal 18

(1) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d paling sedikit memuat : a. sumber informasi dan/atau pelaporan; b. uraian indikasi terjadinya pelanggaran; c. uraian indikasi jenis perbuatan pelanggaran; d. perkiraan waktu terjadinya indikasi pelanggaran; dan e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. (2) Sistematika Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 20

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai dasar bagi Inspektur untuk MEMUTUSKAN laporan pelanggaran : a. ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; atau b. tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit kerja di lingkungan BMKG yang memiliki tugas di bidang hukum, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari unsur unit kerja terkait di Lingkungan BMKG sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani. (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 22

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup; b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran; c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan; d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengundang whistleblower, terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan; f. MENETAPKAN atau MEMUTUSKAN ada atau tidak adanya pelanggaran; dan g. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Pemeriksa dapat membuat berita acara permintaaan keterangan.

Pasal 24

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g paling sedikit memuat : a. dasar pemeriksaan; b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan; c. uraian jenis pelanggaran; d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap; e. penyebab dan dampak pelanggaran; f. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul; g. pihak-pihak yang terlibat; h. bukti dan hasil pemeriksaan; i. telaah hukum; dan j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 25

(1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diklarifikasi kepada Terperiksa dan atasan langsung Terperiksa. (2) Dalam hal atasan langsung terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka atasan langsung Terperiksa tersebut tidak diikutkan dalam proses klarifikasi.

Pasal 26

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g disampaikan kepada : a. Kepala Badan; b. Sekretaris Utama; c. atasan langsung Terperiksa secara berjenjang; dan d. pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

Pasal 27

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan : a. MENETAPKAN sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; atau b. MENETAPKAN pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.

BAB Kedua

Pemeriksaan

Pasal 21

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit kerja di lingkungan BMKG yang memiliki tugas di bidang hukum, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari unsur unit kerja terkait di Lingkungan BMKG sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani. (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 22

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup; b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran; c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan; d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengundang whistleblower, terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan; f. MENETAPKAN atau MEMUTUSKAN ada atau tidak adanya pelanggaran; dan g. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Pemeriksa dapat membuat berita acara permintaaan keterangan.

Pasal 24

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g paling sedikit memuat : a. dasar pemeriksaan; b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan; c. uraian jenis pelanggaran; d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap; e. penyebab dan dampak pelanggaran; f. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul; g. pihak-pihak yang terlibat; h. bukti dan hasil pemeriksaan; i. telaah hukum; dan j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 25

(1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diklarifikasi kepada Terperiksa dan atasan langsung Terperiksa. (2) Dalam hal atasan langsung terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka atasan langsung Terperiksa tersebut tidak diikutkan dalam proses klarifikasi.

Pasal 26

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g disampaikan kepada : a. Kepala Badan; b. Sekretaris Utama; c. atasan langsung Terperiksa secara berjenjang; dan d. pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

Pasal 27

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan : a. MENETAPKAN sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; atau b. MENETAPKAN pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.