Revitalisasi Kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Kar…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 4. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno yang selanjutnya disebut PPKGBK adalah badan layanan umum Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pembinaan; dan d. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, PPKGBK menyelenggarakan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Direktur Utama PPKGBK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Utama PPKGBK mengajukan rencana kegiatan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (3) Dokumen Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok Revitalisasi kawasan berupa: a. langkah-langkah identifikasi lokasi Revitalisasi kawasan; b. studi dan pengembangan konsep; c. penyusunan rencana detail pelaksanaan; d. pelaksanaan konstruksi; e. pengelolaan; dan f. pemasaran. (4) Dalam penyusunan dokumen Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama PPKGBK berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (5) Direktur Utama PPKGBK menyampaikan hasil penyusunan dokumen Revitalisasi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

Pasal 5

Menteri menerbitkan pernyataan persetujuan Revitalisasi atas rencana Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Pasal 6

Koreksi

(1) Berdasarkan pernyataan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama PPKGBK melaksanakan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. perbaikan infrastruktur; b. penataan kawasan; c. penambahan area parkir dan aksesibilitas; d. penyediaan fasilitas pendukung; e. penataan hutan kota dan ruang terbuka hijau; dan/atau f. kegiatan lain yang menunjang kegiatan olahraga dan nonolahraga dalam skala nasional maupun internasional.

Pasal 7

Koreksi

(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan Pembinaan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Pembinaan Revitalisasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pasal 8

Koreksi

(1) Direktur Utama PPKGBK melaporkan penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijadikan bahan evaluasi oleh Menteri terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Pasal 10

Koreksi

Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Pasal 11

Koreksi

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Revitalisasi kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang REVITALISASI KAWASAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12