PERMA Nomor 7 Tahun 2016 — Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

(1) Hakim yang tidak masuk kerja karena alasan sakit lebih dari 2 (dua) hari tetapi tidak lebih dari 14 (empat belas) hari, wajib mengajukan permintaan cuti sakit yang diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(2) Hakim yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari secara berturut-turut dan tidak dapat menjalankan tugas, wajib mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan/rumah sakit yang merawat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari keempat belas dari sakitnya.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah untuk paling lama 3 (tiga) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri 14 Kesehatan/rumah sakit yang merawat.

(6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), diberikan secara tertulis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

(7) Hakim yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

(8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi sebagai Hakim, ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk dan terdiri dari: a. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua/Kepala, atau Wakil Ketua/Wakil Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang Hakim, dengan dibantu oleh 1 (satu) orang staf pengadilan tingkat pertama sebagai sekretaris, untuk memeriksa Wakil Ketua/Wakil Kepala dan Hakim/Hakim Ad Hoc yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Pertama; b. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang Hakim Tinggi, dengan dibantu oleh 1 (satu) orang staf pengadilan tingkat banding sebagai sekretaris, untuk memeriksa Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya; c. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang merupakan Hakim Tinggi Pengawas yang seorang diantaranya bertindak sebagai ketua, dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf Badan Pengawasan sebagai sekretaris tim untuk memeriksa Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial yang ditugaskan pada Mahkamah Agung dan Hakim Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan dalam hal: 1. Hakim telah pindah tugas di luar wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding sebelumnya; atau 2. Pimpinan dari Hakim yang bersangkutan tidak melakukan penindakan terhadap Hakim tersebut; d. Ketua Muda/Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang diketuai oleh seorang Hakim Agung dan beranggotakan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Hakim Yustisial Badan Pengawasan sebagai sekretaris tim untuk memeriksa Hakim yang menduduki jabatan struktural eselon 2; e. Ketua Mahkamah Agung menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua Muda/Kamar Pengawasan dan beranggotakan 2 (dua) orang Hakim Agung, dengan dibantu oleh Kepala Badan Pengawasan/Inspektur Wilayah Badan Pengawasan sebagai sekretaris tim untuk memeriksa Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung, atau Hakim yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; f. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua Muda/Kamar yang salah satu di antaranya ditunjuk sebagai ketua, dengan dibantu oleh Kepala Badan Pengawasan sebagai sekretaris tim untuk memeriksa Ketua Muda/Kamar Mahkamah Agung; g. Ketua Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua/salah satu Wakil Ketua dan beranggotakan 2 (dua) orang Ketua Muda/Kamar masing-masing, dengan dibantu oleh Kepala Badan Pengawasan selaku sekretaris untuk memeriksa Wakil Ketua Mahkamah Agung; dan 22 h. seluruh unsur Pimpinan Mahkamah Agung memeriksa Ketua Mahkamah Agung dengan dipimpin oleh salah satu Wakil Ketua Mahkamah Agung dan dibantu Kepala Badan Pengawasan selaku sekretaris.

(2) Tata Cara pemeriksaan atas pelanggaraan berdasarkan Peraturan Mahkamah ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penanganan pengaduan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku Hakim dan aparat pengadilan.

(1) Hakim yang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis tetap dibayarkan tunjangan struktural/ fungsional, kecuali secara tegas dinyatakan tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional.

(2) Hakim yang dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat, tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional.

(3) Tunjangan Jabatan struktural/fungsional pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tunjangan sebagaimana dimaksud 24 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin tersebut.