PERMA Nomor 6 Tahun 2018 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Berlaku

Pengundangan: 4 Desember 2018

PERMA Nomor 6 Tahun 2018 — Pedoman Penyelesaian… | Pasal.id

PERMA Nomor 6 Tahun 2018 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Berlaku

Pengundangan: 4 Desember 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Pasal 3

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV

TENTANG PIHAK KETIGA

Pasal 4

(1) Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.

(2) Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya admini s tratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V

TENGGANG WAKTU

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh W arga M asyarakat atau diumumkan oleh B adan dan/atau P ejabat A dministrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERMA Nomor 6 Tahun 2018 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

PERMA Nomor 6 Tahun 2018 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya