PERMA Nomor 5 Tahun 2020 — Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Berlaku

Pengundangan: 4 Desember 2020

PERMA Nomor 5 Tahun 2020 — Protokol Persidangan… | Pasal.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2020 — Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Berlaku

Pengundangan: 4 Desember 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA TERTIB UMUM DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 2

Semua sidang pemeriksaan Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pasal 3

BAB III

PROTOKOL KEAMANAN

Pasal 8

Jaminan perlindungan keamanan diberikan kepada setiap Orang yang berada di lingkungan Pengadilan.

Pasal 9

BAB IV

STANDAR PROTOKOL DAN KEAMANAN PENGADILAN

Pasal 14

(1) Setiap Pengadilan dilengkapi dengan pintu khusus di setiap ruang Persidangan yang terjamin keamanannya bagi Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

(2) Di setiap pintu masuk ruang sidang diinformasikan hal yang dilarang dengan menggunakan simbol atau kata-kata.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 18

Seluruh sarana dan prasarana yang diadakan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung ini, dianggarkan dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja masing-masing Pengadilan dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada masing-masing Badan Peradilan.

Pasal 19

1. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
2. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.
3. Hakim adalah Hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
4. Aparatur Pengadilan adalah seluruh Aparatur Pengadilan yang bukan berstatus sebagai Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
5. Protokol Persidangan adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di Persidangan.
6. Protokol Keamanan adalah pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan masyarakat yang hadir di Pengadilan.
7. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam maupun dari luar Pengadilan, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan Hakim, Aparatur Pengadilan dan masyarakat yang hadir di Pengadilan.
8. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu, atau menggagalkan Pengamanan Hakim dan Aparatur Pengadilan.
9. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa bantuan teknologi untuk menjaga keamanan dari segala Ancaman dan Gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Hakim dan Aparatur Pengadilan.
10. Pengawalan adalah suatu kegiatan Pengamanan untuk melindungi Hakim yang sedang menangani perkara tertentu dan dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.
11. Penyelamatan adalah proses, cara, dan tindakan dalam Pengamanan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berperan untuk menyelamatkan jiwa Hakim, Aparatur Pengadilan dan pencari keadilan dari Ancaman faktual/keadaan darurat yang terjadi.
12. Satuan Pengamanan Pengadilan adalah satuan kelompok tugas yang dibentuk oleh Pengadilan untuk melakukan keamanan fisik guna penyelenggaraan Pengamanan swakarsa di lingkungan Pengadilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan atribut petugas keamanan.
13. Forum Komunikasi Keamanan adalah gugus tugas keamanan yang dibentuk oleh satuan kerja Pengadilan masing-masing yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait guna Pengamanan Persidangan.
14. Orang adalah Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, Penuntut Umum/Oditur Militer, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, Saksi, Ahli, Pendamping, dan/atau pengunjung sidang.

PERMA Nomor 5 Tahun 2020 — Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

PERMA Nomor 5 Tahun 2020 — Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 21

Pasal 19

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 21

Pasal 19

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya