PERMA Nomor 5 Tahun 2019 — Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi: a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat: a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua; b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping; d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan: a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; b. memeriksa kedudukan hukum pemohon; c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak; d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri; g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri; h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.