PERMA Nomor 3 Tahun 2026 — Putusan Pemaafan Hakim

(1) Hakim berwenang menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim dengan tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

(2) Penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan yang didasarkan pada: a. ringannya perbuatan yang dilakukan; b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

(3) Dalam menentukan ringannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Hakim mendasarkan pada: a. tindak pidana yang dikualifikasikan dalam KUHP sebagai tindak pidana ringan: 1. penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 KUHP; 2. penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 KUHP; 3. pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 KUHP; 4. penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 KUHP; 5. penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 KUHP; dan 6. penadahan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 KUHP; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; c. pengaruh tindak pidana terhadap korban yang dampaknya berupa gangguan kesehatan fisik maupun psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatannya; dan/atau d. tindak pidana aduan.

(4) Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan: a. motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak bagi kelangsungan hidup pelaku, Anak, dan/atau keluarga yang menjadi tanggung jawab pelaku; b. latar belakang mental dan intelektual pelaku tindak pidana untuk menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau c. bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan.

(5) Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan: a. keadaan lingkungan, situasi atau kondisi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada saat melakukan tindak pidana; b. tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri; c. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya; d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana (memperbaiki barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan, dan sebagainya); dan/atau f. telah memenuhi kewajiban sanksi adat sebagaimana nilai hukum dan keadilan masyarakat setempat.

(6) Pemaafan Hakim juga dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pengawasan, kerja sosial, atau yang memenuhi syarat untuk mekanisme keadilan restoratif diajukan menggunakan dakwaan dalam bentuk tunggal, subsidaritas atau alternatif, selama memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5).

(7) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak memenuhi syarat dan/atau kondisi sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

(1) Putusan Pemaafan Hakim di Pengadilan tingkat pertama memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(2) Putusan Pemaafan Hakim memuat: a. pertimbangan alasan pemaafan dari Hakim; b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pemaafan Hakim dan putusan; c. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pernyataan pemaafan Hakim; dan d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan.

(3) Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat dan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format baku Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan biasa, berita acara pemeriksaan singkat, dan catatan putusan acara cepat diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung.